KPK Garap Petinggi Kemendagri

KPK Garap Petinggi Kemendagri
Mahfud MD, mantan Ketua MK.
Posted by:

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, Jumat (12/8). Donny, sapaan karib Reydonnyzar digarap sebagai saksi suap pengurusan anggaran 12 ruas jalan Sumatera Barat di DPR.

Dia bersaksi untuk tersangka anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana dan pengusaha sekaligus pendiri Partai Demokrat Sumbar Yogan Askan. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Jumat (12/8).

Donny terpantau sudah memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah. Mantan Penjabat Gubernur Sumbar ini membenarkan akan diperiksa KPK. “Iya saya mememuhi panggilan penyidik,” kata bekas Kepala Pusat Penerangan Kemendagri ini.

Hanya saja, Donnya enggan menjelaskan detail pemeriksaan yang akan dijalaninya. Meski begitu, ia membenarkan diperiksa terkait suap anggaran ruas jalan Sumbar. “Iya, nanti ya,” singkat pria berkumis tebal ini.

#Gubernur Sumbar Terseret Kasus Suap Proyek Jalan

Sementara itu, penyidikan dugaan suap anggaran proyek 12 ruas jalan Sumatra Barat di DPR mulai menyentuh Gubernur Irwan Prayitno. Penyidik memanggil politikus Partai Keadilan Sejahtera ini untuk digarap sebagai saksi, Jumat (12/8).

Irwan akan diperiksa untuk tersangka pengusaha yang juga pendiri Partai Demokrat Sumbar Yogan Askan. Irwan diduga mengetahui proyek jalan untuk provinsi yang dipimpinnya itu. “Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YA,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Jumat (12/8).

Irwan tidak sendiri. Anak buahnya, Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumbar Suprapto turut diperiksa. Suprapto kini sudah menyandang status tersangka.

Bekas Penjabat Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek pun turut diperiksa KPK. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini juga dimintai keterangan untuk Yogan dan tersangka anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana. “Dia juga diperiksa untuk tersangka YA,” kata Yuyuk. KPK sudah menetapkan Yogan, Suprapto, Putu dan dua koleganya Novianti serta Suhemi sebagai tersangka suap menyuap.

#Kalau Negara Mau Selamat, Sikat Koruptor

Terpisah, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mohammad Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan Agus Rahardjo Cs tidak pandang bulu dalam menindak.

Dia menegaskan, KPK harus menyikat siapa pun yang sudah masuk dalam list sebagai koruptor. “Saya berharap KPK tidak pandang bulu. Siapa pun pejabat, mantan pejabat atau sebagainya supaya disikat kalah sudah ada listnya,” kata Mahfud usai bertemu pimpinan KPK, Jumat (12/8).

Menurut dia, kalau ingin menyelamatkan negara yang paling utama dilakukan ialah penegakan hukum. “Yang lain-lain penting juga, tapi penegakan hukum nomor satu. Begitulah kalau negara ini ingin selamat,” ujar Mahfud lagi.

Mahfud mengaku bersama para pimpinan KPK sangat konsen dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Bayangkan, ujar Mahfud, sudah 18 tahun reformasi index persepsi korupsi Indonesia masih di angka 3,6 dari sebelumnya 2,4 di zaman orde baru.

“Hanya naik satu,” sesal Mahfud. Karenanya, ia berharap di era Agus Rahardjo Cs angka index persepsi korupsi bisa meningkat. “Bisa naik menjadi lima di akhir periode (pimpinan) sekarang ini,” harap Mahfud.

#Curhat Soal Dugaan Korupsi di USU ke KPK

Di sisi lain, Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Todung Mulya Lubis mengaku banyak mendapat laporan dugaan korupsi yang terjadi di kampus negeri itu. Karenanya, Todung berinisiatif mendiskusikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (11/8).

“Saya dapat laporan banyak tentang penyalahgunaan di beberapa fakultas,” ujar Todung usai bertemu Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantor komisi antirasuah. Dia mencontohkan, kasus ini misalnya soal pengalihan aset, hingga pengadaan barang dan jasa. “Lalu uang dugaan suap untuk menjadi mahasiswa atau spesialis,” kata Todung.

Ia menyatakan, KPK menyambut positif karena lembaga pimpinan Agus Rahardjo juga mulai fokus memberangus korupsi di sektor pendidikan. Menurut dia pula, sudah seharusnya memang KPK melakukan pengusutan. “KPK akan melakukan tindakan lebih lanjut,” ujarnya.

Menurut dia, KPK sudah bisa masuk melalui petunjuk soal tata kelola keuangan maupun aset di USU. “Ini tantangan ke depan karena uang yang masuk ke universitas itu tidak hanya milik negara, tapi juga pihak ketiga,” papar Todung. (boy/sam/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses