KPK Ingatkan Cakada, Khusus Petahana

KPK Ingatkan Cakada, Khusus Petahana
Posted by:

Palembang.-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan lebih meningkatkan pengawasannya kepada Calon kepala daerah petahana. Alasannya, petahana dinilai paling diuntungkan dibandingkan penantang, karena petahana masih memiliki kekuatan untuk mengontrol pemeritahan yang dipimpinnya.
Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK, Basariah Panjaitan, usai menghadiri acara pengumumnan LHKPN calon kepala daerah se-Sumsel di KPU Sumsel, kemarin (10/4/18).
Menurut Basariah, modus yang didapat KPK dilapangan, masih ditemukannya calon petahana yang ikut mengatur proyek, yang mana pengaturannya dilakukan melalui kepala Dinas. Dilanjutkan Basariah, kekuatan petaha ini tidak lain untuk membackup logistik kampanye, karena modal yang dikeluarkan untuk kembali mencalonkan diri sangat besar.
”Uangnya bisa melalui pihak ketiga yang nantinya diberikan kepada petahan untuk membantu logistik kampanye, ini modus yang kami dapatkan saat ini,”kata Basariah.
Mengenai sejumlah fasilitas negara seperti mobil dan lainnya, yang masih digunakan petahana, Basariah mengatakan kalau itu bukan wewenang mereka untuk menyorotinya, melainkan kewenangan Polri dan Bawaslu. Lebih jauh Basariah mengatakan, dengan adanya LHKPN ini artinya para calon telah memberikan kejujuran dan keterbukaan terhadap harta yang dimiliki oleh para kandidat.sehingga masyarkat mengethaui harta kekayaan para kandidat.
Sementara itu Ketua KPU Sumsel, Aspahani mengatakan sesuai dengan kesepakatan dana kampanye calon Rp 97 miliar, setiap dana yang masuk maupun keluar harus dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU.”Nantinya dana masuk dan dana keluar akan diaudit oleh lembaga independen, jika ada calon yang tidak melaporkan dana kampanye maka terancam akan digugurkan sebagai calon,” kata Aspahani.
Sedangkan, Kapolda Sumsel ,Zulkarnain Adinegara mengungkapkan pihaknya telah membentuk satgas mony politik untuk mencegah terjadianya mony politik ditengah masyarakat dan pada saat serangan fajar nanti.”Semua laporan mony politik akan diporses sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau masuk pidana akan diproses, tentu kita melakukan koordinasi dengan Bawaslu, Panwaslu dan Gakumdu,”ujar dia.
Berdasarkan LHKPN yang dirilis oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) calon wakil gubernur Yudha Pratomo calon dengan harta kekayaan paling fantastis dibandingkan dengan calon lainnya. Berdasrkan LHKPN Yudha memiliki harta Mencapai Rp 82 Miliar, kemudian disusul Herman Deru Rp 34 miliar, yang ketiga Dodi Reza Rp 31 miliar. Urutan kempat Aswari Riva’i Rp 28 miliar, kemudian Giri Ramanda Rp 15 miliar, Mawardi Yahya Rp 14 miliar sama dengan Ishak Mekki Rp 14 miliar terakhir Rp `12 miliar. Terakhir Irwansyah Rp 12 miliar.(del)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses