KPU Didesak Jalankan Putusan MA

KPU Didesak Jalankan Putusan MA
Posted by:

 

*Terkait Polemik Bacaleg Mantan Napi Korupsi

 

 

PAGARALAM – Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam didesak untuk segera mengeksekusi putusan Bawaslu. Sebabnya, Mahkamah Agung telah mengabulkan uji materi PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi nyaleg.

Seperti diketahui, dalam sidang adjudikasi pada 3 September lalu, Bawaslu memerintahkan KPU Kota Pagaralam untuk memasukkan dua Bacaleg mantan Napi korupsi ke Daftar Caleg Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT). Bawaslu menyatakan, dua Bacaleg ini memenuhi syarat. Namun KPU justru menunda putusan ini dengan alasan masih menunggu hasil uji materi PKPU Nomor 20 di MA.

Kamis lalu (13/9) MA dikabarkan telah memutuskan uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2108. Berdasarkan informasi yang beredar, MA memutuskan untuk membatalkan pasal 43 ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor nyaleg. Dengan demikian, larangan tersebut tidak berlaku lagi. Namun, berdasarkan pengamatan di situs resmi MA diwww.ma.go.id, amar putusan tentang uji materi ini belum ditampilkan.

Anwar Karim-perwakilan Jones Khan Bacaleg Partai Demokrat gugatannya dikabulkan Bawaslu- menyambut baik putusan MA. “Kami sangat bergembira. Ini artinya putusan MA dan Bawaslu sama,” ujar Anwar, dihubungi, Sabtu malam (15/9).

Karenanya Anwar meminta supaya KPU Kota Pagaralam segera menindaklanjuti putusan MA tersebut dengan memasukkan nama Jones Khan ke DCS dan DCT. “KPU jangan menunda-nunda lagi. Kalau pikirannya sudah lain, kami juga bisa lain,”desaknya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pagaralam, Geo Ferlando SH MH menilai KPU tidak punya alasan lagi untuk menunda eksekusi putusan dari Bawaslu. Sebabnya, putusan MA terkait uji materi PKPU nomor 20 tahun 2018 sudah ke luar. “Segera eksekusi. Kalau tidak, KPU bisa kena pidana karena putusan Bawaslu itu wajib dijalankan,”ucapnya ketika dihubungi kemarin (16/9).

Permintaan yang sama juga disampaikan Ketua DPD Partai Perindo kota Pagaralam, Zulfikri ST yang gugatannya juga dikabulkan Bawaslu. Ia  berharap, KPU segera menjalankan putusan dari Bawaslu yakni memasukkan namanya ke dalam DCT. “Tindaklanjutnya mesti dijalankan di dalam tahapan penetapan DCT,” ujar Fikri, dihubungi Sabtu malam (15/9).

Kabar tentang dibatalkannya larangan mantan Napi nyaleg oleh MA juga disambut baik Ketua DPD PAN Kota Pagaralam, Halipan Matsohan SSi. Halipan menyatakan, pihaknya berencana untuk memasukkan kembali satu nama Bacaleg yang dulu ditolak KPU karena berstatus eks koruptor. “KPU mesti memulihkan kembali nama-nama Bacaleg yang dulu berstatus TMS (tidak memenuhi syarat) karena berlatarbelakang Napi korupsi menjadi MS (memenuhi syarat),” ucap Halipan.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Pagaralam, Edy Budi Ahmadi SE mengaku sudah mendengar kabar tentang putusan MA terkait uji materi PKPU Nomor 20. Ia meminta supaya KPU segera menjalankan putusan yang telah diambil Bawaslu dalam sidang adjudikasi dulu. “Kami akan segera berkirim surat kepada KPU,” ujar Edy, Sabtu malam (15/9).

Edy  tak menolak bila ada Bacaleg yang ingin mengadukan lagi KPU kepada Bawaslu Kota Pagaralam lantaran tak juga mengeksekusi putusan. Dia memastikan, aduan ini nanti akan ditindaklanjuti.

Komisioner KPU Kota Pagaralam Divisi Hukum dan Teknis, Hendri SE juga sudah mendengar dan membaca informasi putusan MA terkait uji materi PKPU Nomor 20. Namun Hendri mengatakan, pihaknya belum bisa menindaklanjuti putusan ini. “Petunjuk dari KPU RI belum ada,” ucap Hendri, dihubungi terpisah.

Hendri menambahkan, pihaknya siap menjalankan apapun petunjuk dari KPU RI. Termasuk bila harus memasukkan nama dua Bacaleg dari Perindo dan Demokrat ke DCS dan DCT. “Kalau DCT, paling tidak harus diproses sebelum penetapan,” ucapnya lagi. (cw08)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses