KPU Tak Berdaya Melawan DPR (Soal Napi Jadi Calon Kada)

KPU Tak Berdaya Melawan DPR (Soal Napi Jadi Calon Kada)
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Posted by:

JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku, pihaknya tak bisa berbuat banyak terkait usulan Komisi II DPR agar terpidana yang sedang menjalani hukuman masa percobaan, dapat menjadi calon kepala daerah.

Pasalnya penyelenggara pemilu, kata Arief, sebelumnya telah menetapkan aturan terpidana tidak dapat menjadi calon. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan. Namun kemudian DPR minta KPU merevisi PKPU dimaksud, karena saat ditetapkan belum melalui proses pembahasan di Komisi II DPR. Salah satunya terkait pasal syarat calon. “Jadi sebelumnya dalam PKPU sudah (kami masukkan,red). Menyatakan status terpidana tidak boleh,” ujar Arief, Selasa (30/8).

Menurut Arief, pihaknya mau tidak mau harus mengikuti usulan DPR. Kalau nantinya usulan resmi dinyatakan hasil kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU beberapa waktu lalu. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Hasil RDP itu mengikat. Jadi apapun pendapat KPU, tentu akan terkoreksi atas hasil RDP itu. Endingnya kami kan minta agar risalah itu menjadi dokumen resmi. Sebagaimana praktiknya, dokumen resmi itu yang ditandatangani oleh pimpinan rapat. Nanti kalau dianggap jadi kesimpulan, ditandatangani, ya itu mengikat bagi KPU,” ujar Arief.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pihaknya siap mengikuti apapun kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait syarat bagi calon kepala daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tjahjo mengatakan hal tersebut, menanggapi adanya usulan dari sejumlah anggota DPR, agar terpidana yang sedang menjalani hukuman masa percobaan dapat menjadi calon kepala daerah. “Jadi sikap Kemendagri jelas, apapun peraturan di KPU lewat PKPU, prinsipnya tidak bertentangan dengan undang-undang,” ujar Tjahjo, Selasa (30/8).

Menurut Tjahjo, setelah mengkaji aturan yang disusun penyelenggara pemilu dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan, pihaknya tidak melihat ada yang bertentangan dengan undang-undang. Termasuk terkait syarat calon kepala daerah secara otomatis gugur ketika berstatus terpidana.

Hanya saja, aturan tersebut ditetapkan sebelum memperoleh masukan dari Komisi II DPR. Karena itu mau tidak mau, harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Dan hasilnya, ada usulan dari sejumlah anggota DPR agar pasal tersebut dicabut.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, konsultasi dengan DPR juga merupakan ketentuan undang-undang. Karena itu ketika nantinya usulan menjadi kesimpulan rapat, KPU juga harus menjalankannya.

“Salah satu pasal (UU Nomor 10 Tahun 2016 juga mengatur,red) ada acara konsultasi dengan DPR, tujuannya agar peraturan KPU itu tidak menyimpang dari UU. Jadi intinya, pemerintah ikut apa yang dipersiapkan KPU, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan putusan MK,” ujar Tjahjo.

Di sisi lain, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pilkada Bersih menilai, gagasan terpidana yang sedang menjalani hukuman percobaan bisa menjadi calon kepala daerah, harus ditolak.

Pasalnya, terpidana yang sedang dalam masa percobaan tidak memenuhi syarat formal sebagai calon kepala daerah. Sebagaimana ketentuan PKPU nomor 5 tahun 2016 tentang Pencalonan yakni Pasal 4 Ayat 1 huruf (f), yakni sedang berstatus sebagai terpidana dan secara otomatis yang bersangkutan tidak berkelakuan baik.

“Pencalonan terpidana hukuman percobaan dalam Pilkada mencederai upaya membangun demokrasi yang bersih dan berintegritas,” ujar salah seorang penggagas Koalisi Pilkada Bersih Masykurudin Hafidz, Selasa (30/8). Koalisi Pilkada Bersih prihatin dengan adanya wacana tersebut. Apalagi dikemukakan Anggota Komisi II DPR pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Jumat (26/8) kemarin.

“Kami sangat menyayangkan, karena KPU juga diminta merevisi PKPU nomor 5 tahun 2016 tentang Pencalonan. Salah satunya Pasal 4 Ayat 1 huruf (f) yang mengatur syarat, calon tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?,” ujar Masykurudin.

Karena itu Koalisi Pilkada Bersih yang terdiri dari ICW, Perludem, KoDe Inisiatif, JPPR, IPC, SPD dan LSPP? kata Masykurudin, meminta DPR segera menghentikan wacana dan upaya tersebut. “Karena bertentangan dengan aturan dan merusak moralitas serta kualitas Pilkada,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) tersebut.

“Keinginan publik itu kan, agar pilkada diikuti para kontestan calon kepala daerah yang bersih dari berbagai persoalan hukum,” ujar Masykurudin Hafidz. Menurut Masykurudin, harus dipahami, bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman masa percobaan, bukanlah orang yang sudah bebas dari persoalan hukum.

Karena masih terikat atas tindak pidana yang dilakukan, dan dapat seketika menjadi narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. “Yang membedakan hanyalah para terpidana percobaan menjalani hukuman di luar LP, sementara terpidana murni masih menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakat,” ujar Masykurudin.

Masykurudin menegaskan, pandangan yang dikemukakan mengacu pada UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakat. Disebutkan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
“Karena itu kami yang tergabung dalam Koalisi Pilkada Bersih meminta KPU harus menolak desakan DPR, untuk mengubah ketentuan dalam Peraturan KPU yang memberikan larangan terpidana maju menjadi kepala daerah,” ujar Masykurudin.

#Serukan Pilih Calon dari Kalangan Umat

Terpisah, Angkatan Muda Muhammadiyah, menyerukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk berhati-hati memilih calon kepada daerah. Jangan sampai mempercayakan jabatan pimpinan kepada figur di luar umat.

“Saya punya keyakinan dan haqqul yaqin, kalau bangsa ini dari pusat sampai daerah dipercayakan kepada umat, niscaya akan lebih amanah. Karena itu jangan dipercayakan di luar umat kita,” tegas Ketua Forum Keluarga Alumni (Fokal) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Armin Gultom dalam rakornas Fokal IMM di Jakarta.

Dia menyebutkan, pemuda Muhammadiyah punya keinginan besar berkiprah dalam memajukan bangsa. Meskipun Muhammadiyah masih malu-malu berpolitik, namun kader-kadernya banyak yang punya posisi di jabatan strategis. “Kami punya keinginan kader Muhammadiyah bisa berkiprah dalam menciptakan kedaulatan pangan, hukum,” ujarnya.

Dia menambahkan, lewat rakornas Fokal IMM ini, semakin mempertegas peran pemuda Muhammadiyah. “Forum ini bukan untuk menandingi PP Muhammadiyah tap justru jadi pendorong agar kiprah Muhammadiyah dalam memasukan bangsa semakin kuat,” tandasnya. (esy/gir/sam/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses