Kristina Diduga Korupsi Proyek Tembok Penahan

Kristina Diduga Korupsi Proyek Tembok Penahan
Posted by:

Saat Bertugas di BPBD Lahat

Lahat, Palembang Pos.-
Penyidik Kejati Sumsel telah menyematkan status tersangka kepada Kristina ST MSD (39), Kasubag Kepegawaian Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lahat, terhitung Senin (27/1). Bahkan, mantan Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Bagian Penanggulangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat ini, harus menginap di Rutan Wanita Merdeka.
Menariknya, meski masih berstatus pejabat eselon IV, warga Jalan Rambutan II, Blok AA, Kelurahan Bandar Jaya, Kota Lahat ini, diduga melakukan korupsi hingga merugikan negara Rp 2,2 miliar. Ia diduga korupsi saat bertugas di BPBD Kabupaten Lahat tahun 2010 hingga 2011 lalu, dalam kegiatan program rehabilitasi bencana. Selain sebagai Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi, dalam kegiatan tersebut, Kristina juga menjadi Ketua Panitia Pengadaan, sekaligus pejabat pengadaan program rehabilitasi bencana, di BPBD Kabupaten Lahat.
Mantan Sekretaris BPBD Kabupaten Lahat, saat ini menjabat Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Lahat Fauzan Khoiri Denin AP MM mengatakan, saat kegiatan dilakukan yang menjabat Kepala BPBD Kabupaten Lahat Drs A Cholil Mansyur, yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lahat. Dia mengaku, kegiatan yang dilakukan merupakan proyek pembangunan tembok penahan Sungai Lematang, dengan dana Rp 11,5 miliar.
“Setahu saya, proyek pembangunan tembok penahan, yang menggunakan dana bantuan pusat. Memang saat itu ada dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 2,2 miliar,” kata Fauzan dihubungi via telepon genggamnya, kemarin (28/1). Walau saat pekerjaan dilakukan berstatus sebagai Sekretaris BPBD, Fauzan mengaku dirinya tidak terlalu banyak mengetahui kegiatan tersebut. Sebab kapasitas dirinya hanya sebagai sekretaris.
Meski mengkau tidak mengetahui dengan jelas, Fauzan menjelaskan, sebagian besar tim yang dilibatkan dalam pembangunan tersebut berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Saat itu memang Pak Cholil yang jabat Kepala BPBD. Dikatakan tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan, mungkin salah. Tapi kapasitas saya hanya sebagai sekretaris BPBD saat itu,” tegasnya.
Terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melilit oknum PNS-nya, Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE angkat bicara. Sebab, selain Kristina yang merupakan mantan Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi di BPBD, saat ini juga status tersangka juga disandang Kepala BPBD Faizal Ishak SH, dan bendaharanya. “Saya tidak mentolerir tindakan apapun yang bertentangan dengan hukum,” tegasnya.
Selama ini, ungkap Aswari, dirinya kerap mengingatkan PNS lingkungan Pemkab Lahat, harus bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan. Sehingga dirinya akan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hokum, bila ada PNS yang diduga terlibat tindakan yang merugikan uang negara. “Tetap menjunjung asaz praduga tak bersalah. Sudah markup, fiktif itu bahaya, uang perusahaan saja harus dipertanggungjawabkan, apalagi uang negara,” tegasnya. (rif)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses