Kubu Agung Tuding Ical Bunuh Golkar

Kubu Agung Tuding Ical Bunuh Golkar
Posted by:

JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan, menyatakan sudah beberapa kali mengajak Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) untuk menggelar Munas bersama sebelum 31 Desember 2015.
“Saya katakan, Munas Golkar Ancol sudah melakukan pendekatan ke kubu Ical untuk menggelar Munas bersama sebelum berakhir tahun 2015 ini. Tapi hingga hari ini, tidak direspons,” kata Leo Nababan, saat dihubungi wartawan, Rabu (31/12).
Maksud dan tujuan digelarnya Munas bersama itu, menurut Leo, guna mengantisipasi kekosongan di DPP Partai Golkar karena Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusannya. “Dari pihak Agung Laksono sudah mengatakan mari kita Munas. Tetapi Ical selalu mengatakan ini tidak, harus sampai 2019. Artinya dia sendiri yang membunuh Golkar ini,” tegas Leo.
Padahal, lanjutnya, sikap keras Ical itu sangat merugikannya selama keputusan tentang pengesahan Agung Laksono jadi ketua umum itu belum dicabut oleh Menkumham. “SK itu masih ada artinya. Maka kita akan mengadakan Munas sendiri,” katanya
Leo Nababan sendiri, mengkritik elit Partai Golkar baik kubu Partai Golkar Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono. Menurut Leo, Golkar ini bukan milik para elit yang kini sedang berseteru. “Jangan kau pikir Partai Golkar ini milik kau. Hai para elite,” kata Leo Nababan lantang.
Dijelaskannya, partai ini milik bangsa dan negara! “Ini milik rakyat Indonesia! Ini milik rakyat kader-kader partai yang masih setia kepada doktrin Partai Golkar,” tegas Leo Nababan. Selaku kader, Leo Nababan menyatakan sudah berulangkali mendesak kubu Agung dan Aburizal Bakrie untuk menyelesaikan kisruh internal Golkar secara musyawarah mufakat, sehingga terbentuk Tim 7.
“Sudah berkali-kali saya upayakan mereka ini duduk bersama sehingga terbentuk Tim 7. Tapi dari sananya (kubu Aburizal,red) tidak mau. Artinya ini tidak ada niat baik dari sana,” ujarnya. Selain itu, Leo juga membantah pernyataan Akbar Tandjung yang menyebut kalau per 31 Desember 2015 ini Mahkamah Agung tidak mengeluarkan putusan maka Partai Golkar ilegal.
“Saya ingatkan Pak Akbar, selama SK Menkumham belum dicabut, legalitas Partai Golkar ada di Agung Laksono. Lain hal kalau Menkumham cabut SK Agung Laksono, maka Golkar tidak ada lagi. Udah ilegal dia. Termasuk fraksi-fraksi itu,” pungkasnya.

#Dengar Petuah Akbar Tanjung
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Ace Hasan Syadzily meminta Aburizal Bakrie (Ical) mendengar petuah Ketua Dewan Pertimbangan hasil Munas Bali, Akbar Tanjung agar menyelenggarakan munas partai awal tahun 2016 mendatang.
Hal itu disampaikan Ace, terkait dorongan Akbar Tanjung supaya DPP Partai Golkar yang hingga kini masih berkonflik menyelenggarakan Munas tahun 2016. “Saya kira pernyataan Bang Akbar sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Munas Bali harus didengarkan secara seksama oleh Kubu ARB (Ical),” kata Ace melalui pesan singkat kepada wartawan di DPR, Rabu (30/12).
Dia menilai keinginan untuk Munas Bersama yang disampaikan Akbar Tandjung, sudah sesuai dengan apa yang menjadi hasil Rapimnas Partai Golkar pimpinan Agung Laksono di Jakarta beberapa waktu lalu.
Munas tersebut, lanjutnya, harus dilaksanakan dengan semangat rekonsiliasi dalam rangka menyatukan kembali dualisme kepengurusan dan mengakhiri konflik yang sudah terjadi satu tahun lebih. “Munas ini juga sebagai solusi untuk mengisi kekosongan legalitas Partai Golkar apabila SK Pengesahan Kepengurusan kepemimpinan Pak Agung Laksono dicabut Kemenkumham,” ujarnya.
Ace juga menambahkan kubu Munas Ancol telah membentuk Tim 7 untuk membahas kemungkinan bagaimana konsep penyelenggaraan Munas rekonsiliatif agar secara teknis kepesertaan, mekanisme Munas dan lain-lain bisa dibicarakan bersama-sama dengan kubu Munas Bali.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, memprediksi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2016 masih akan gaduh. Salah satunya terkait perseteruan internal antar partai pendukung pemerintah (KIH) dalam kursi menteri dengan masuknya PAN.
Bahkan, Bendahara Umum DPP partai pimpinan Aburizal Bakrie, menyebut tidak menutup kemungkinan juga pasca bergabungnya PAN ke pemerintah, akan di susul beberapa partai dari KMP. Nah, saat ditanya apakah Partai Golkar termasuk yang mungkin akan menyusul PAN, Anggota Komisi III yang karib disapa Bamsoet, tidak membantahnya. “Bisa saja,” katanya menjawab JPNN.com, Rabu (30/12).
Bamsoet juga terang-terangan mengakui bahwa tawaran dari Presiden Jokowi kepada partainya untuk bergabung dalam kabinet sudah sering disampaikan. Dan jawaban mengejutkan disampaikannya ketika ditanya apakah Golkar tergoda menghibahkan kadernya masuk kabinet Jokowi-JK.
“Sering (ditawari Jokowi). Belum (tergoda). Tapi kalau Jokowi membutuhkan sumber daya manusia mumpuni untuk membatu mewujudkan visinya membangun bangsa. Jika diminta, Golkar akan mewakafkan kadernya di kabinet. Tanpa perlu bergabung di KIH,” pungkasnya
Di sisi lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly memastikan Surat Kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie akan segera dikeluarkan. “Nah, tunggu hari mainnya dalam waktu dekat,” tegas Yasonna di kantor baru KPK, Selasa (29/12). 
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengimbau masyarakat terutama kubu Ical untuk tenang. Sebab, ia memastikan SK itu akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat. “Pokoknya tenang-tenang saja, pasti ada (SK-nya),” kata dia.
Seperti diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PG kubu Ical dalam sengketa kepengurusan. MA dalam amat putusannya memutuskan Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau, dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham.
MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Majelis Hakim diketuai oleh Dr Imam Soebchi dengan anggota Dr Irfan Machmudin dan Supandi. (boy/fat/fas/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses