Lakukan Razia dan Pendataan

Lakukan Razia dan Pendataan
Posted by:

TERKAIT fenomena portitusi di tempat kos-kosan yang kebanyakan terjadi di kawasan perkotaan, menjadi  perhatian sejumlah pihak yang tentunya lebih menyoroti upaya penertiban dan pencegahan. Seperti disoroti Wakil Ketua Komisi III DPRD Lubuklinggu, Merizal, yang mengatakan diperlukan pendataan kos-kosan dan pengawasan.
Selain itu, pemerintah juga harus mengaktifkan kembali sistem pengamanan keliling (siskamling) dan aparat Rukun Tetangga (RT) dan aparat terkait lainnya. Sehingga bila ada warga baru atau tamu yang bukan warga setempat diwajibkan melapor ke aparat terkait.
Dikatakan Merizal, sejauh ini dewan belum menerima laporan tentang praktek prostitusi di tempat kos-kosan. Kendati begitu, pihaknya berharap bila ditemukan praktek seperti itu tim yustisi dapat bertindak tegas. “Sejauh ini belum ada laporan, tetapi kalau memang ada kita berharap agar tim yustisi menindak tegas pelaku ataupun pemilik dari kos-kosan seperti itu,” tegas Merizal.
Ditambahkan Merizal, persoalan tersebut juga akan dibahas dilintas komisi. “Jangan sampai karena nila setitik, susu sebelangah menjadi rusak, sehingga pembangunan Lubuklinggau Madani menjadi sia-sia,” kata Merizal. Untuk itu, lanjut Merizal, perlu dibuatkan peraturan daerah (perda) yang akan menjadi payung hukum aparat di lapangan. Sehingga program Lubuklinggau Madani dapat terwujud.
Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) sudah mulai melakukan pendataan tempat kos ataupun bedeng (kontrakan) yang ada di Lubuklinggau. Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui jumlah kos-kosan/bedeng/kontrakan termasuk antisipasi terjadinya praktek portitusi terselubung di tempat tersebut.
Hal ini ditegaskan Kasat Pol PP Lubuklinggau, Elbaroma. Menurutnya, pendataan tersebut juga sebagai langkah sosialisasi terhadap pemilik kosan/bedeng, agar setiap penghuni kostan/bedeng mereka didata secara jelas guna mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diingikan.
Selain itu, dikatakan Elba, pihaknya akan rutin melakukan razia sebagai salah satu bentuk pengawasan. Diharapkan tidak ada pemilik kos ‘nakal’ ataupun tutup mata terhadap praktek portitusi terselubung yang kemungkinan terjadi di kos-kosan yang disewakan. Bila hal itu terjadi, dikatakan Elba, pihaknya tentu tidak akan tinggal diam dan akan melakukan tindakan tegas. “Kita akan koordinasikan dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya, tetapi kita berharap itu tidak terjadi di Lubuklinggau,” kata Elba.
Sementara itu dari Kota Prabumulih fenomena kos-kosan yang menjadi tempat perbuatan asusila, juga mendapat perhatian sejumlah elemen masyarakat seperti AMTI (angkatan muda thariqat islam), KNPI Kota Prabumulih dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih.
Elemen masyarakat tersebut satu suara meminta agar, pemilik kos-kosan lebih memperketat pengawasan kos-kosan. Selain itu mereka juga meminta supaya, pemerintah melalui satuan polisi pamong praja gencar melakukan razia ditempat-tempat yang dianggap kerap dijadikan tempat berbuat asusila.
“Pol PP harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan, jangan hanya mengawasi pedagang kaki lima saja tapi juga tempat kos-kosan yang diduga menyalahi aturan. Itu harus ditindak,” ujar Ketua AMTI Kota Prabumulih, Edison Bastari.
Senada diungkapkan Ketua KNPI Kota Prabumulih, A Rafik Zamhari. Menurut pria jebolan IAIN Raden Fatah itu, saat ini diduga banyak tempat kos-kosan maupun kontrakan yang beralih fungsi menjadi tempat prostitusi. Oleh karenanya, pemilik kos maupun pemerintah harus lebih memperketat pengawasan.
“Diduga saat ini banyak kos-kosan maupun kontrakan, yang hanya sebagai kedok saja. Padahal didalamnya dihuni oleh penjaja seks. Maka dari itu, ini semua harus menjadi perhatian kita semua terutama RT setempat dan juga satuan polisi pamong praja,” cetusnya.
Sedangkan anggota DPRD Kota Prabumulih, Adi Susanto SE meminta, agar pemilik kos-kosan untuk lebih selektif dalam menerima calon penghuni. “Jangan asal terima saja, tanya dulu asal dari mana, ada kartu identitasnya apa tidak dan apa pekerjaannya, jangan asal terima saja,” katanya.
Lebih lanjut Adi Susanto juga meminta agar, satuan polisi pamong praja melakukan razia rutin ke sejumlah kos-kosan yang tersebar di kota prabumulih. “Selain mencegah perbuatan asusila, juga dapat mencegah gerakan radikal yang saat ini lagi marak,” tuturnya.
Sementara Kepala Badan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Prabumulih, Ibrahim Cik Ading SH menuturkan, selama ini pihaknya telah rutin melakukan razia ketempat-tempat hiburan malam dan juga tempat-tempat lainnya yang diduga kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi maupun tempat mabuk-mabukan.
Khusus untuk kos-kosan maupun kontrakan, kata Ibrahim, pihaknya juga selama ini telah melakukan razia tapi hanya sebatas jika ada laporan dari masyarakat. “Kedepan, kita akan lebih meningkatkan pengawasan dan juga akan lebih rutin melakukan razia,” bebernya.
Dijelaskan Ibrahim, disetiap kecamatan dan kelurahan terdapat anggota sat pol pp mereka itulah yang nantinya mengawasi kos-kosan dibantu oleh RT dan perangkat lurah setempat. “Kita juga meminta bantuan kepada masyarakat, untuk melaporkan kepada kami jika mengetahui tentang tempat kos-kosan maupun kontrakan yang dijadikan tempat prostitusi atau mesum,” pungkasnya. (abu/yat)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses