Laporkan, Kami Siap Dobrak!

Laporkan, Kami Siap Dobrak!
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta.
Posted by:

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta aparat kelurahan dan kecamatan tidak segan-segan melapor ke dirinya maupun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kalau sampai ditolak masuk ke sebuah kawasan pemukiman.

Karena di wilayah DKI Jakarta, pemukiman eksklusif, kata Djarot, boleh-boleh saja. Asalkan dibuat terbuka. Bukan malah tertutup sampai melarang aparat masuk untuk melakukan tugasnya. “Kalau tak boleh masuk, koordinasi sama kami. Akan kami dobrak betul. Tidak boleh (tertutup, red). Jadi eksklusif boleh, tapi aparat bisa masuk untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam,” ujar Djarot, Jumat (27/5).

Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan pandangannya, karena terbukti di sejumlah pemukiman eksklusif justru terjadi hal-hal tak diinginkan. Mulai dari peredaran narkoba, maupun tempat-tempat persembunyian warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal di Indonesia. “Terbukti di Kalibata City, (sejumlah,red) orang asing (ilegal,red) tinggal. Jadi kami harus masuk,” ujarnya.

Djarot juga menegaskan pentingnya aparat pemerintah tingkat RT/RW memberi laporan langsung ke Pemprov. Namun sebaiknya permasalahan yang dilaporkan terkait langsung hal-hal yang substantif yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Langkah ini penting sehingga Pemprov dapat mengambil kebijakan yang tepat. “Tapi jangan yang dilaporkan yang remeh temeh. Kan cukup banyak jumlahnya di DKI saja ada 30 ribu RT, nah kalau tiap RT pengurus ada 3 orang dan semuanya melapor, berarti setiap hari ada 90 ribu laporan. Jadi banyak sekali,” ujar Djarot.

#Yakin KPK Tak Berani ‘Aneh-aneh’
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak peduli dengan perkembangan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras yang oleh banyak pihak disebut melibatkan dirinya. Pria yang akrab disapa Ahok ini menyerahkan sepenuhnya penananganan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya enggak tahu (perkembangan). Ikutin KPK aja. Saya percaya KPK profesional. Dia mau naikin apapun, nanti di pengadilan juga akan di buka,” ujar Ahok di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta, Jumat (27/5).
Mantan Bupati Belitung Timur ini percaya KPK menangani kasus Sumber Waras secara profesional dan berdasarkan fakta. Pasalnya, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu akan kehilangan muka sekaligus kepercayaan publik jika secara sembarangan menangani perkara. “KPK profesional. Kalau enggak profesional, malu dong kalau salah, enggak masuk akal,” tutur Ahok.
Seperti diketahui, pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI dinilai merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Penilaian tersebut berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Saat ini KPK masih menyelidiki apakah ada tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan tersebut. “Sekarang sedang didalami. Sudah masuk tahap final check,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief pada Selasa (16/5) lalu.

#Warga Sudah Berani Melawan
Di sisi lain, Ahok diminta introspeksi diri. Pasalnya, masyarakat mulai jengah dengan kebijakan-kebijakan pria yang akrab disapa Ahok itu dan tak takut-takut lagi melakukan perlawanan.
Insiden penolakan warga Koja, Jakarta Utara atas kehadiran Ahok dalam acara peresmian RPTRA kemarin jadi indikasi yang jelas bahwa masyarakat sudah benar-benar kesal dengan kebijakan penggusuran warga miskin sang gubernur.
”Jika tidak ada perbaikan terhadap kebijakan Pemprov DKI yang menyengsarakan rakyat, penolakan-penolakan seperti di Jakarta Utara diyakini akan terus terulang,” ujar Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, Jumat (27/5).
Dia juga mengatakan, kebijakan Pemprov DKI selama ini hanya berjalan searah, tanpa proses komunikasi dengan masyarakat. Penggusuran dilaksanakan melalui cara kekerasan, dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Kondisi ini dilihat sebagian warga sebagai bentuk penindasan oleh penguasa terhadap rakyatnya.
Sehingga, bermunculan lah benih-benih perlawanan, yang semakin lama semakin membesar. ”Insiden penolakan warga Jakarta Utara ini hanya salah satu saja. Karena informasinya, di wilayah lain seperti Jakarta Timur dan Jakarta Selatan serta Jakarta Barat, juga ada penolakan dari warga. Jadi saran saya, hentikanlah kebijakan keras, ganti dengan kebijakan komunikasi,” tuturnya.
Seperti diketahui, terjadi insiden penolakan warga terhadap kehadiran Gubernur Ahok. Biasanya peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Jakarta, tak pernah absen dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, peresmian RPTRA di Kepulauan Seribu pun tak luput dihadiri mantan Bupati Belitung Timur ini. (gir/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses