Luci Dituntut 2 Tahun, Pahri 4 Tahun

Luci Dituntut 2 Tahun, Pahri 4 Tahun
Luci-Pahri saat menjalani persidangan di Pengadilan Negri Klas 1 A Khusus Tipikor Palembang, kemarin. Foto: Poetra/Palembang Pos
Posted by:

PALEMBANG – Usai melalui proses persidangan cukup panjang. Bupati nonaktif Musi Banyuasin, Pahri Azhari dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider lima bulan kurungan atas perbuatan melawan hukum berupa pemberian suap ke anggota dewan.

Sementara, dalam berkas yang sama, istrinya, Lucianty dituntut JPU hukuman dua tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider lima bulan.
Tim Jaksa yang diketuai Irene Putri, beranggotakan Taufiq Ibnugroho, Ariyawan Agustriartono, Wawan Junarwanto membacakan materi tuntutan setebal 326 halaman secara bergantian di Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Tipikor Palembang, Kamis (14/4).

“Menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa I Pahri Azhari dan terdakwa II Lucianty terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,’’ tegas jaksa.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 (a) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pindana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pindana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama.

Dalam materi tuntutan itu, jaksa juga mencantumkan hal yang meringankan dari para terdakwa yakni belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, dan memiliki tanggungan keluarga.

Sementara hal yang memberatkan yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.Usai mendengarkan pembacaan tuntutan tersebut, majelis hakim yang diketuai Saiman memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan (fledoi) pada sidang pekan depan.

“Silakan para terdakwa berkonsultasi dengan penasihat hukum terkait materi fledoinya, diberikan waktu selama tujuh hari,” jelas Saiman yang kemudian mengetok palu tanda sidang berakhir.

Sementara di luar sidang, Pahri yang dimintai tanggapan terkait tuntutan jaksa hanya menjawab singkat. “Tak ada yang mesti ditanggapi, semua sudah jelas di persidangan,” ujar Pahri bergegas menuju ruang tunggu.

Sementara JPU, Irene Puteri mengatakan, perbedaan tuntutan antara pasangan suami istri ini dilakukan karena alasan kemanusiaan mengingat keduanya memiliki tanggungan empat orang anak.

“Untuk kasus ini, yang punya kepentingan Pahri karena dia sebagai bupati tapi istrinya yang menyediakan dana. Jika dua-duanya tinggi, tidak bisa juga karena hukuman harus ada rasa keadilan. Ini biasa untuk pasangan suami istri,” kata Irene yang dijumpai seusai sidang.
Pahri-Lucianty menjalani proses hukum setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di kediaman Bambang Karyanto (Ketua Fraksi PDI-P DPRD Muba) pada 19 Juni 2015.

Ketika itu dilakukan penyerahan uang suap dari pemerintah kabupaten ke anggota DPRD senilai Rp2,56 miliar sebagai setoran ketiga dari komitmen sebesar Rp17,5 miliar.

Dalam materi tuntutan JPU KPK, Pahri selaku terdakwa pertama dinilai secara sadar memerintah bawahan yakni Samsuddin Fei (Kelapa BPKAD) dan Faisyar (Kepala Bappeda) mengumpulkan dana (dari SKPD) untuk menyuap anggota DPRD. Pemberian suap ini terkait pengesahan RAPBD 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati 2014.
   

Sementara Lucy dalam materi tuntutan dinyatakan menjadi penyedia dana suap untuk setoran pertama Rp2,65 miliar, dan setoran kedua Rp200 juta (khusus untuk empat pimpinan dewan. (vot)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses