Mabes Polri Analisa Kerawanan Pilkada

Mabes Polri Analisa Kerawanan Pilkada
Posted by:

KAYUAGUNG – Untuk mengetahui berbagai potensi kerawanan yang timbul dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2018 di Kabupaten OKI, Mabes Polri menurunkan Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) dan menggelar diskusi dengan sejumlah stakeholders dikabupaten OKI terkait penyelenggaraan pilkada, di Gedung Tansatrisna, Selasa (27/2/18).
Dalam diskusi tersebut, Tim Puslitbang Mabes Polri, Kombes Pol Burdin Hambali dan tim dari LIPI didampingi oleh Karo Rena Polda Sumsel Kombes Lamizi, Kapolres OKI AKBP Ade Harianto SH MH berdiskusi dengan KPU, Panwaslu, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda serta serta pejabat utama Polres OKI.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres OKI AKBP Ade Harianto SH MH, mengucapkan terimakasih atas kehadiran tamu dan undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk menganalisis kerawanan pelaksanaan Pilkada 2018 di Kabupaten OKI.
Kapolres menggambarkan situasi kabupaten OKI yang memiliki luas wilayah melebihi propinsi bengkulu dan dua kali propinsi banten tentu memiliki kerawanan yang cukup kompleks.
“Luasnya wilayah yang mayoritas rawa-rawa menjadi tantangan dalam pengamanan pilkada OKI, namun tentu saja kita sudah mempersiapkan langkah-langkah strategis terkait pengamanan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Puslitbang Mabes Polri Kombespol Drs Burdin Hambali mengatakan, kehadirannya bersama tim adalah untuk menganalisa kerawanan Pilkada 2018 di Kabupaten OKI.
Menurutnya, pada tahun 2018 ada 171 Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak secara nasional. Kedatangan tim adalah untuk diskusi untuk menganilisis kerawanan Pilkada di Kabupaten OKI 2018 yang akan berimbas pada dinamika politik yang akan mengancam keamanan dalam proses pelaksanaan Pilkada dari proses yang berlangsung. Seperti dukungan kepada pasangan calon, berita hoax, pasangan yang kalah, money politik dan lain sebagainya.
“Maka dari itu kedatangan kami untuk mengindetifikasi dan menganalisis berbagai kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada, menjaringan masukan dari berbagai lapisan masyarakat,” ujarnya.
Dengan adanya diskusi ini akan memberikan gambaran seperti apa sesungguhnya persiapan serta potensi apa yang dapat terjadi sehingga antisipasi dini dapat dilakukan.
“Adapun analisis yang dilakukan yakni tentang permasalahan dan potensi kerawanan dalam Pilkada 2018, pemetaan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2018, bagaimana akses dalam penyelenggara Pilkada 2018 dan Bagaimana kontestasi Pilkada 2018,” ungkapnya.
Sementara itu Tokoh Adat HM Amin Jalalen mengatakan, pada saat ini pilkada OKI relatif kondusif dan masyarakat OKI adalah masyarakat yang berbudaya artinya tidak mudah untuk terprovokasi, namun ada peristiwa yang sempat mewarnai pelaksanaan pilkada 2013 lalu dan harus dijadikan sebagai pelajaran terkait dengan netralitas penyelenggara maupun pengamanan pilkada.
“Hendaknya kejadian tahun 2013 tidak akan terulang kembali dan Institusi Polri maupun penyelenggara dapat menjaga netralitasnya,” kata Amin.
Selain itu sambungnya, saat ini kondisi kantor polres OKI sudah sangat tidak refresentatif dan anggaran yang di alokasikan kepada polres OKI hendaknya dapat dialokasikan lebih besar.
“Wilayah yang luas dan petugas yang sangat terbatas hendaknya dapat menjadi pertimbangan, disisi lain polres OKI saat ini bangunan dan keadaannya sudah tidak sesuai lagi,” katanya.
Sementara itu Ketua KPU OKI Dedi Irawan mengatakan, salah satu permasalahan yang terjadi dilapangan selama proses coklit adalah adanya permasalahan masyarakat OKI namun tidak memiliki domisili kependudukan didesa tempat tinggalnya.
“Saat petugas menanyakan KTP elektronik ternyata alamatnya palembang, padahal mereka lahir dan besar serta berusaha didesa tersebut, alasannya alamat KTP dipalembang untuk mempermudah urusan perbankan maupun kredit, sementara aturannya berbasis domisili artinya tidak bisa memilih kalau KTP beralamat luar OKI,” terang Dedi.(jem)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses