Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Pertama

Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Pertama
Posted by:

Palembang,-

Sesuai jadual yang telah ditetapkan Mahkamah Konstutisi (MK), melakukan sidang pertama,

Kamis (26/7/18) terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan Walikota Palembang, yang

diajukan oleh pasangan nomor urut 2, Sarimuda – Abdul Rozak. Perkara tersebut tercatat

dengan Nomor : 25/PHP.KOT-XVI/2018.

Pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan, Kuasa hukum pasangan Sarimuda-Abdul

Rozak  membacakan permohonan gugatan. Sidang diketuai Majelis Hakim Arief Hidayat,

dengan anggota Suhartoyo dan Maria Farida Indrati.

Dalam sidang pertama tersebut, kuasa hukum paslon nomor urut dua ini mengajukan

permohan diantaranya,  pembatalan Keputusan KPU Nomor 175/PL 03 6-

Kpt/1671/KPUKot/Vll/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 ;

beserta lampirannya berupa Berita Acara tanggal 4 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota tahun 2018 dan Memerintahkan Termohon Untuk melaksanakan Pemungutan

Suara Ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota

Palembang H Harnojoyo. S Sos dan Fitrianti Agustinda, SH Nomor Urut I.

“Hasil sidang pertama tadi Untuk paslon No. Urut 2 tidak ada catatan dan koreksi, semua

diterima dengan barang bukti  P. 1 sampai dgn P. 57A diterima Semua,” ujar Rizki Syaputra

SH,  salah satu kuasa hukum Sarimuda – Abdul Rozak, Kamis (26/07/18).

Menurutnya,  Majelis hakim bisa mengabulkan permohonan yang mereka ajukan, karena

patut diduga paslon nomor urut 1 melakukan pelanggaran dalam pilkada, dengan terstruktur

Sistematis dan Masif (TSM). “Kita bisa buktikan pihak terkait patut diduga melakukan

pelanggaran dengan keterlibatan ASN aktif melakukan Money Politik  dan Masif Terencana

mengarah ke TSM. Barang Bukti berupa dokumen video dan tertulis,” jelas Rizki Syahputra,

SH.

Sementara itu Kuasa Hukum KPU Kota Palembang Sofhuan Yusfiansyah, SH  mengatakan, pihaknya akan membuat jawaban untuk membantah dalil yang disampaikan pemohon. Apa yang dibuat ini akan disampaikan pada sidang kedua hari Selasa 31 Juli 2018.

Hal senada disampaikan Muhammad Jamil, SH Ketua Tim Advokasi paslon nomor 1. Selaku

pihak terkait mereka akan mempersiapkan jawaban atau tanggapan dari permohonan

pemohon.  (del/net)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses