Masalah NPHD Halangi Dana KPU

Masalah NPHD Halangi Dana KPU
Posted by:

BANYUASIN –
Sepertinya pembahasan mengenai kepastian nominal anggaran untuk Pilkada serentak tahun 2018 untuk Kabupaten Banyuasin, bakal berjalan alot. Pasalnya terjadi tarik ulur antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banyuasin, dengan Pemkab Banyuasin tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang mengatur tentang kesepakatan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pilkada serentak tersebut.

Padahal di dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 273/2845/SJ tentang pendanaan Pilkada serentak tahun 2018 menyatakan, dalam hal pendanaan Pilkada tersebut dibebankan sebagian pada APBD tahun anggaran 2017, selebihnya harus dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2018.

“Berdasarkan kesepakatan bersama atas hasil pembahasan tersebut, dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh bupati/walikota selaku pemberi hibah dan penyelenggara Pilkada selaku penerima hibah paling lambat akhir bulan Juli 2017 ini,” jelas Agus Suprianto, komisioner KPUD Banyuasin‎ devisi logistik, kemarin.

Kata Agus, dikarekan penyelenggaraan Pilkada serentak hanya dilaksanakan sekali, dan pembiayaannya direalisasikan dalam dua tahun anggaran 2017 dan 2108. Maka pihaknya meminta kepada Pemkab Banyuasin untuk menerbitkan satu SPHD saja.
”Misalkan anggaran Pilkada Banyuasin Rp50 miliar, tahun pertama direalisasikan Rp10 miliar dengan NPHD pertama, maka di tahun kedua kita harus membuat NPHD baru, yang jadi pertanyaan apakah sisa anggaran yang Rp40 miliar itu tidak akan berkurang. Karena bisa saja dalam nego kedua itu berkurang menjadi Rp20 atau Rp30 miliar,” bebernya.

Dia juga mengatakan, jika sampai sejauh ini belum ada pembahasan lebih lanjut dari Pemkab Banyuasin mengenai pengajuan besaran anggaran yang diajukan KPU Banyuasin sebesar Rp70,5 miliar tersebut.

Agus menegaskan, berdasarkan surat edaran Mendagri tersebut, sampai akhir bulan Juli 2017 nanti pembahasan NPHD harus sudah harus rampung dan nilai anggaran yang disetujui sudah harus jelas.

“Kalau hingga akhir Juli nanti NPHD nya masih belum rampung, kita tidak tau apa konsekuensinya, itu tergantung dengan Mendagri. Karena dalam surat edaran di poin nomor 9 juga dinyatakan, yaitu diminta kepada saudari/i melaporkan perkembangan kesiapan pendanaan Pilkada serentak tahun 2018 kepada Gubernur dengan tembusan Mendagri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah paling lambat 1 Agustus 2017,” tuturnya.

Sementara itu, Arpai SH MSi, Kabid Politik, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan BPBD dan Kesbangpol ‎Kabupaten Banyuasin menyampaikan, jika permasalahan NPHD hingga saat ini memang belum di bahas. Jadi belum ada kepastian apakah NPHD untuk pendanaan Pilkada 2018 hanya satu atau dua.

“Memang belum dibahas, rencananya setelah lebaran nanti kita baru akan rapat untuk membahas masalah NPHD tersebut. Bisa saja NPHD nya satu, dan bisa juga dua, namun untuk realisasi anggarannya tetap dalam dua tahun anggaran,” ujarnya. (her)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses