Masih Saling Lempar Tanggung Jawab

Masih Saling Lempar Tanggung Jawab
Pembangunan proyek LRT.
Posted by:

PALEMBANG – Pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Kota Palembang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi sarana transportasi massal di Palembang. Namun, selama pembangunan memang berdampak pada kemacetan.
Terlebih, saat ini pembangunan sudah mulai merambah di jalan protokol seperti di Jalan Sudirman dan Jl Kapten Rivai yang cukup padat kendaraannya.
LRT sendiri akan dibangun di 5 zona. Yakni zona 1 dari Bandara SMB II-Jl Kolonel Barlian, kemudian zona 2 dari Jl Barlian-Punti Kayu, zona 3 dari Punti Kayu sampai Simpang Charitas, zona 4 dari Simpang Charitas-Jakabaring dan zona 5 dari Ampera -Jakabaring.
Kemacetan ini memang dikeluhkan oleh pengguna jalan, meskipun akhirnya memaklumi karena ini semua untuk pembangunan kota.
Menurut Pengamat Transportasi, Syaidina Ali, kemacetan yang ditimbulkan dari pembangunan LRT masih dianggap wajar. Sebab, setiap pembangunan yang diperuntukkan untuk publik atau masyarakat akan memiliki dampak. Salah satunya kemacetan.
Tapi, kata Syaidina, hal ini harus menjadi momentum bagi instansi terkait yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang, Kepolisian dan instansi lainnya untuk berbenah.
“Berbenah dalam hal apa? Ya mengurai kemacetan di masa depan atau saat ada pembangunan ruang publik lainnya,” ujar Syaidina saat dibincangi, Jumat (12/2).
Dia mencontohkan, instansi terkait dapat menempatkan petugas yang berjaga saat jam-jam macet, memasang CCTV serta menginformasikan kepada masyarakat akan terjadi kemacetan pada jam-jam tertentu sehingga masyarakat dapat menghindari.
Selain itu, sambung Syaidina, Pemerintah Kota Palembang juga harus menyiapkan jalan alternatif. “Sekarang memang sudah ada, tapi jangan asal menyiapkan jalan alternatif saja tanpa ada sosialiasi dan menempatkan petugas yang berjaga atau mengarahkan saat jam-jam padat kendaraan,” tegas dia seraya menambahkan pemasangan rambu petunjuk arah juga diperlukan.
Hanya saja, Syaidina menggangap secara keseluruhan pembangunan LRT yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini sudah berjalan cukup baik.
Namun, ia menilai Pemerintah Kota Palembang belum bisa menyikapi kebijakan dari Gubernur Sumsel Alex Noerdin. “Saya menganggap koordinasi sangat kurang. Bisa saya sebut tercerai-berai atau saling lempar tanggung jawab antara instansi terkait,” kata dia. Dia menambahkan, dampak kemacetan yang ditimbulkan setiap harinya akan berdampak pada sendi-sendi ekonomi dan sosial.
Syaidina juga menyoroti pembangunan LRT tersebut apakah sudah ada analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan analisa dampak lalu lintas. “Itu pertanyaan besar saya yang mewakili suara masyarakat. Jangan seperti kereta cepat di Jawa sudah digemborkan tapi ternyata belum ada AMDALnya,” ujar dia.
Lebih lanjut Syaidina menjelaskan, setelah pembangunan LRT selesai apakah sudah ada study terkait integritas antara satu transportasi dengan transportasi lainnya. “Bagaimana dengan Transmusi apakah akan menopang LRT atau berdiri sendiri. Kalau menopang bagaimana konsepnya? Masyarakat harus tahu,” ucap dia.
Secara keseluruhan, Syaidina menilai pembangunan LRT tersebut pastinya disambut baik oleh masyarakat. Karena dapat menjadi pilihan transportasi baru bagi masyarakat. “Iya, salah satu cirri khas kota maju adanya transportasi public yang modern.s alah satunya LRT,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Bidang (Kabid) LLAJ dan Rel Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, Sudirman mengklaim pembangunan LRT tak terlalu menimbulkan kemacetan yang panjang. Sebab, hanya satu lajur yang diambil dan jaraknya sendiri bukan sepanjang jalan, melainkan di beberapa titik saja. “Tidak terlalu macet,” kata dia.
Sudirman menegaskan tinggal kepatuhan pengguna jalan saja untuk tertib dan tidak saling mendahului saat melintasi zona pembuatan LRT. Secara teknis, sambung dia. Untuk jalan alternatif mengatasi kemacetan saat jam sibuk merupakan kewenangan Dishub kota Palembang. “Apapun yang menjadi penghalang akan dikoordinasikan dengan Dishub Palembang,” sebutnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga sudah menempatkan petugas yang berjaga di lima zona yang telah ditentukan yaitu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Tanjung Api-api, KM 5, Punti Kayu, Ampera, dan Jakabaring. “Kami sudah tempatkan 20 petugas yang terbagi empat petugas di setiap zonanya. Mereka mulai bekerja dari jam 06.00 WIB sampai 18.00 WIB,” kata dia.
Sementara, salah satu warga Metropolis, M Ali mengaku tidak mengetahui sama sekali adanya rambu atau petugas yang mengarahkan ke jalan-jalan alterbatif guna menghindari kemacetan. “Gak ada mas, saya kerja jam 08.00 WIB dan pulang jam 16.00 WIB tidak ada sama sekali petugas,” ungkap pria yang tinggal di kawasan Sukarami ini. (cw02)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses