Menkumham Kantongi Nama Oknum BNN

Menkumham Kantongi Nama Oknum BNN
Kadiv Humas Mabes Polri Irjend Boy Rafli Amar, berjabat tangan dengan Koordinator Kontras Haris Azhar, usai melakukan pertemuan, Jakarta, Rabu (10/8). Foto: Ricardo/JPNN.com
Posted by:

JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku sudah mengetahui oknum Badan Narkotika Nasional (BNN), yang meminta mencopot CCTV di ruang penahanan Freddy alias Fredi Budiman di Lapas Nusakambangan.

Informasi tersebut didapatkan Yasonna langsung dari mantan Kepala Lapas Nusakambangan, Liberty Sitinjak. “Ada informasi-informasi yang disampaikan ke saya, yang belum mau saya share,” ujar Yasonna, kemarin (10/8).

Menurutnya, sebelum Liberty dimintai keterangan oleh pihak BNN, mantan Kalapas Nusakambangan itu telah melapor ke dirinya mengenai oknum BNN yang meminta CCTV dicopot. Yasonna menyarankan agar Liberty memberikan informasi yang sebenarnya kepada pihak BNN.

“Sebelum ke sana (BNN) juga sudah melapor ke saya. Saya katakan ke beliau (Liberty), sampaikan apa yang kamu ketahui dan apa yang benar saja, apa yang diketahui. Jadi sudah disampaikan di BNN,” ujar Yasonna.

Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan, pihaknya tidak akan mungkin mencopot CCTV yang ada di Lapas Nusakambangan. Sebab, peraturan itu telah diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) yang juga sudah diketahui oleh pihak Polri dan BNN.

“Kita kan kerjasama dengan polri dan BNN, Kita tetap sesuai Protap. Pak Dirjen sudah dibuat SOP kunjungan ke Nusakambangan, kita punya standar harus isi buku tamu, itu jelas. Finger print juga ada, SOP itu nggak bisa diganggu, siapapun yang minta matikan CCTV itu nggak ada, itu sudah ada SOP-nya,” tutup Yasonna.

#Tunda Lidik Laporan Terhadap Haris Azhar

Sementara itu, Mabes Polri memilih menunda penyelidikan laporan TNI, BNN dan Polri terhadap Koordinator KontraS, Haris Azhar terkait dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik, lewat informasi teknologi dan elektronik (ITE).

Kadiv Humas Polri Irjend Boy Rafli mengatakan, penundaan penyelidikan itu dilakukan sambil menunggu tim investigasi bentukan Irwasum Polri bekerja. “Saya katakan ditunda dulu laporan tentang pencemaran nama baik,” kata Boy saat konferensi pers dengan KontraS di Jakarta Selatan, Rabu (10/8).

Boy menyatakan, penyelidikan ditunda sementara lantaran tim investigasi masih bekerja mengumpulkan kebenaran terkait testimoni tereksekusi mati Fredi Budiman. Namun, jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran dalam informasi tersebut, maka tak menutup kemungkinan laporan itu akan ditindaklanjuti. “Selain itu, kami juga investigasi ke dalam,” tegas Boy.

Sementara itu, hasil investigasi yang dipimpin Irwasum Polri Komjend Dwi Priyatno juga terus dilakukan. Namun, hasilnya masih akan dikoordinasikan kembali oleh Bareskrim Polri. “Fakta-fakta itu bisa digunakan untuk proses projustisia (proses hukum). Tim investigasi masih berupaya menemukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum,” tandas Boy.

Terpisah, Ketua DPR Ade Komarudin memuji keputusan Mabes Polri menunda penyelidikan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Koordinator KontraS Haris Azhar, yang menyebarkan curhatan terpidana mati Fredi Budiman melalui media sosial.

Diketahui, dalam tulisan berjudul Cerita Busuk daari Seorang Bandit, Haris menulis kesaksian Fredi soal keterlibatan oknum BNN, Polri dan TNI dalam jaringan sindikat narkoba yang dikendalikannya.

“Langkah dari mabes itu bagus mengenai Haris ini. Karena saya sudah katakan dari awal bahwa apa yang disampaikan Pak Haris itu patut dan sebaiknya didalami karena itu informasi yang sangat berharga buat pemberantasan narkoba,” kata Akom di gedung DPR Jakarta, Rabu (10/8).

Di sisi lain, apa yang dilakukan Haris, kata politikus Golkar itu, menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa siapapun harus siap mempertanggungjawabkan tindakan dan pernyataannya. “Negara kita ini negara demokrasi. Semua berhak menyatakan pendapat. Tetapi tentu juga harus mampu dipertanggung jawabkan. Kalau kita benar tidak perlu khawatir,” tegas Akom.

Pihaknya meyakini sejak awal tidak ada niat dari TNI, BNN maupun Polri menjadikan Haris tersangka. Karena itu, masalah ini harus dikomunikasi dengan baik terutama dalam semangat untuk memberantas peredaran narkoba.

Sedangkan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo berharap institusi Polri, TNI dan BNN melihat sisi positif curahan hati terpidana mati Fredi Budiman yang diungkap Koordinator KontraS Haris Azhar tentang keteribatan oknum aparat dalam penyelundupan, perdagangan dan peredaran narkoba.

Apalagi, kata politikus yang akrab disapa Bamsoet, mantan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Benny Mamoto, pun mengakui bahwa keterlibatan aparat dalam peredaran narkoba bukan lagi isu baru. Di sisi lain, hak TNI, Polri dan BNN melaporkan Haris Azhar tetap harus dihormati.

“Bagi TNI, Polri, dan BNN, jelas ada sisi positif dari curhat Fredi yang diungkap KontraS. Penuturan Fredi itu setidaknya menjadi alasan sekaligus pintu masuk bagi langkah-langkah pembersihan secara sistematis,” kata Bamsoet di Jakarta, Rabu (10/8).

Apalagi, lanjutnya, muatan curhat Fredi terkonfirmasi oleh pernyataan Benny Mamoto pekan lalu, yang menyebut sudah banyak pejabat negara dan penegak hukum yang dihukum lantaran terbukti membekingi bandar narkoba, bertindak sebagai pengedar, maupun pemakai narkoba.

Selain pernyataan Benny itu, ada juga beberapa fakta historis yang membuktikan keterlibatan oknum aparat dalam sejumlah kasus kejahatan narkoba. Misalnya, pada Maret 2011, BNN menangkap Kepala LP Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli dan sejumlah anak buahnya atas tuduhan memfasilitasi operasi jaringan narkoba di dalam penjara.

Kemudian, pada April 2016, BNN pun menangkap Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, Ajun Komisaris Ichwan Lubis di Medan, atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Ichwan diduga menerima uang Rp 10,3 miliar dari Togi alias Toni, bandar narkoba jaringan internasional yang diciduk dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

Karena itu, institusi TNI, Polri dan BNN, harus melihat sisi positif “wasiat” Fredi, terutama untuk membersihkan ketiga lingkungan penegak hukum tersebut dari sel-sel sindikat narkotika. Apalagi Presiden Joko Widodo telah melancarkan perang total terhadap pelaku kejahatan narkoba. “Perang ini akan efektif dan membuahkan hasil jika semua institusi negara bersih dari sel-sel sindikat narkotika,” pungkasnya. (fat/Mg4/sam/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses