Nyaleg, Pejabat Negara Harus Mundur

Nyaleg, Pejabat Negara Harus Mundur
Posted by:

Palembang, Palembang Pos.-
Setiap warga negara Indonesia memang berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat baik di DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Akan tetapi, semuanya harus tetap menjaga etika politik yang ada, terutama bagi pejabat negara memutuskan berpolitik, sebaiknya berhenti dulu dari jabatannya sebagai pejabat negara atau pejabat publik. 
Demikian dikatakan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Dodi Reza Alex Noerdin, saat diminta komentarnya terkait banyaknya pejabat dan eks pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). ”Maju ke gelanggang pemilihan memang hak setiap warga negara. Tapi, bagi pejabat negara ada rambu etika yang harus dijaga, ketika hendak berambisi menjadi politisi, sebaiknya ia menanggalkan dulu jabatannya sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Kepala daerah saja yang mau maju caleg harus mundur, begitu juga dengan pejabat negara lainnya. Ini untuk mencegah potensi benturan kepentingan,” kata Dodi.
Dodi menyarankan pejabat negara atau pejabat publik, yang hendak mencalonkan diri sebagai caleg untuk  mundur. Atau minimal non aktif.  Sebagai informasi, sebelumnya  Ketua Komisi Kejaksaan, Halius Hosen, maju mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI, untuk daerah pemilihan Sumatera Barat I. Namun, Hosen menegaskan, tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Kejaksaaan, dengan alasan tidak ada aturan komisioner Kejaksaan harus mundur saat hendak mencalonkan diri sebagai caleg.  
“Ini memang tidak menyalahi aturan. Tapi kan ada etika yang harus dijaga, ada nilai kepantasan. Jangan sampai, publik menilai ‘aji mumpung’. Sebaiknya etika itu yang kedepankan, pantas tidak, etis tidak, pertanyaannya kan itu,” bebera Dodi.(del)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses