Operasional Proyek Tak Standar

Operasional Proyek Tak Standar
Posted by:

 

 

  RAPAT lintas komisi 1,2 dan 4 yang dilaksanakan DPRD Muara Enim bersama SKPD terkait untuk menindak lanjuti kasus tewasnya tiga warga yang bekerja sebagai sekuriti di lokasi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (Geothermal) yang dilaksanakan PT PGE Lumut Balai, ternyata banyak ditemukan tidak memenuhi standar pekerjaan.

Rapat  dipimpin Ketua Komisi 4, Mardiansyah bersama Ketua Komsi I, Mukarto dan Komisi II, Idra Gani. Hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja, Hj Herawati SH bersama sekretarisnya, Kepala Dinas Kesehatan, Vivi Mariani. Kemudian, Kabid Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup, Devi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Camat Semende Darat Laut, Fauzi, Kapolsek Semendo, AKP Nusirwan, tokoh masyarakat serta para kepala desa di wilayah Kecamatan Semende Darat Laut.

Sedangkan pihak PT PGE Lumut Balai maupun perusahaan subkontraktornya tidak menghadiri rapat tersebut, meski sudah dilayangkan surat resmi.

“Pihak perusahaan telah memberikan konfirmasi kepada kami, alasnya tidak menghadiri rapat ini,menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan tim investigasi dari Kementerian ESDM dan Polres Muara Enim terhadap kejadian tersebut,” jelas Mardiansyah.

Sementara itu, Ketua Komisi I, Mukarto, sangat kecewa dengan sikap perusahaan. “Perusahaan telah melecehkan lembaga dewan karena tidak menghadiri rapat yang terkait dengan permasalahan mereka,” tegas Mukarto.

Pada rapat tersebut, dewan meminta penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, BPJS Kesehatan, BLH, Camat SDL, Kapolsek Semendo dan tokoh masyarakat serta kepala desa.Pada rapat tersebut terungkap, bahwa tenaga kerja yang bekerja yang dipekerjakan PT PGE Lumut Balai maupun perusahaan subktraktor yang mengerjakan kegiatan proyek pembangkit listrik tersebut tidak melaporkan tenaga kerjanya ke Dinas Tenaga Kerja Muara Enim.

“Pihak PT PGE maupun perusahaan subkontraktornya tidak pernah melaporkan tenaga kerjanya yang diperkerjaan di lokasi itru kepada kami. Kami juga mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut dalam melakukan pengawasan. Karena masalah pengawasan ketenagakerjaan telah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi,” jelas Sekretaris Disnaker, Kuwat pada rapat tersebut.

Kemudian, Senior Office BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim, Mike, dalam rapat tersebut juga mengungkapkan, bahwa tenaga kerja yang dipekerjakan di lokasi proyek tersebut, semuanya didaftrkan ke BPJS ketenagakerjaan di Jakarta.  Menurut Mike, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah tenaga kerja PT PGE Lumut Balai yang didaftarkan ke BPJS Ketenagaa kerjaan sebanyak 359 orang, PT IKPT 666 orang, PDSI393 orang, PT WIKA 19 orang dan Baru Beni 40 orang. “Semuanya didaftarkan di BPJS Ketenaga Kerjaan Jakarta,” jelasnya.

Pada rapat tersebut, dewan juga meminta penjelasan dari BPJS Kesehatan yang menghadiri rapat tersebut. Pada rapat tersebut terungkaplah, bahwa jumlah tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, ternyata tidak singkoron dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Kesehatan.

“Jika menyimak dari penjelasan yang disampaikan Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Ksehatan dan penjelasan Dinas Kesehatan, maka kegiatan pekerjaan yang dilakukan PGE bersama subkontraktornya tidak memenuhi standar perusahaan,’ jelas Ketua Komisi II, Indragani.

Terlebih lagi, lanjut Indragani, masalah mesin genset yang digunakan perusahaan untuk melakukan penerangan listrik dilokasi peroyek yang seharusnya gas emisinya selalu dilakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali. “Dapat kita katakan, dalam kasus ini ada kelalaian yang dilakukan perusahaan. Karena sesuai dengan penjelasan pak Kapolsek tadi, kadar gas emisi mesin genset tersebut dari hasil penyelidikan yang dilakukan telah mencapai diatas 2000 NPM, artinya bisa membunuh,” jelasnya.

Rapat tersebut, akhirnya disimpulkan akan melakukan rapat lanjutan pada pekan depan dengan menghadirkan pihak perusahaan. Kemudian pihak perusahaan untuk sementara waktu meliburkan kegiatan di proyek pembangkit listrik tersebut sampai semuanya ada kejelasan.

Sebelumnya, Project Manager PT Pertamina Geothermal Energy (PT PGE), Febri, mengaku akan diapanggil DPRD Muara Enim terkait kasus tewasnya tiga orang warga Desa Muara Dua, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL), di lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (Geothermal) di Desa Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut, Muara Enim, yang terjadi beberapa hari lalu.

“Tanggal 10 nanti atau hari Senin mendatang kita dipanggil DPRD dan akan kita jelaskan kronologis kejadian itu ,” jelas Febri, yang berhasil dihubungi melalui ponselnya, Kamis (6/9/18).Menurutnya, korban yang meninggal tersebut bukan disebabkan dari gas panas panas bumi. Melainkan disebabkan dari gas buang mesin genset yang digunakan untuk penerangan listrik di lokasi sumur klaster 9.

“Dua yang meninggal itu bekerja sebagai scurity pada PT KJS untuk mengamankan pekerjaan proyek yang dilaksanakan PT IKPT. Karena pembangunan pembangkit listrik itu dilakukan perusahaan kontraktor PT IKPT bekerjasama dengan PT KJS,” jelas Febri.Pada malam itu kondisi cuaca sedang hujan. Kedua korban yang bekerja sebagai scurity bertugas di pos jaga sumur klaster 9 dengan penerangan menggunakan mesin genset. Lokasi pos jaga itu jaraknya sekitar 30 meter dari sumur klaster 9.

Selama ini mesin genset itu diletakkan cukup jauh  dari pos penjagaan tersebut. Tetapi, karena pada malam itu kondisi cuaca hujan, sehingga mesin genset tersebut dipindahkan di dekat pintu pos penjagaan. Sehingga gas buang mesin genset atau CO (Karbon Monoksida) masuk ke dalam pos tersebut. Diduga kedua korban meninggal akibat gas buang mesin genset tersebut.Kemudian, lanjutnya, yang satu lagi, juga bekerja sebagai security bertugas di pos penjagaan depan kantor besar dan cukup jauh dari lokasi sumur.

Pada pagi itu, lanjutnya, dia (korban, Red) merasa sakit dada dan sempat diperiksa oleh dokter. Dia selama ini mengalami gejala sakit darah tinggi, namun tidak rutin meminum obat.Karena kondisinya sakit, lanjutnya, maka disuruh berobat kerumah sakit. Kemudian pihak perusahaan telah menghubungi istri nya  memberitahukan bahwa suaminya sakit.

Selanjutnya yang bersangkutan dibawa menggunakan mobil menuju rumah sakit PT BA Tanjung Enim. Ketika dalam perjalanan, bertemu dengan istrinya yang tengah mengarah menuju tempat korban bekerja.Lantas istrinya ikut bersama mobil tersebut untuk membawa yang bersangkutan ke rumah sakit. Karena kondisi jalan rusak, lantas itrinya menyarankan melalui jalan dari Pulau Panggung, supaya lebih cepat. Namun ketika dalam perjalanan, tiba tiba  yang bersangkutan mengalami kejang kejang hingga meninggal dunia.

“Jadi yang bersangkutan meninggal dunia tidak ada hubungannya  dengan sumur maupun dengan mesin genset tersebut. Tetapi memang dia riwayatnya selama ini mengidap sakit darah tunggi dan tidak rutin meminum obat,” jelasnya. Untuk diketahui Desa Muara Dua, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL) Muara Enim menjadi gempar dan ketakutan. Soalnya tiga orang warga desa itu yang bekerja sebagai scurity di proyek pembangunan pembangkit listrik   geothemal (panas bumi) Lumut Balai, dilaksanakan PT Pertamina Geother Energy (PGE) di Desa Penindaian, Kecamatan Semende Darat Laut, Muara Enim, tewas secara mengenaskan.

Belum diketahui secara pasti penyebab tewasnya ketiga warga tersebut. Namun berdasarkan informasi yang beredar, ketiganya diduga tewas akibat keracunan gas Geothermal (panas bumi).  Ketiga warga itu tewas selama dua hari berturut turut mulai Senin-Selasa (3-4/9/18) ketika bertugas melakukan pengamanan di lokasi proyek nasional tersebut. Dari ketiga korban yang tewas, dua diantaranya tewas secara bersamaan pada hari Senin malam (3/9/18). Kedua korban diketahui bernama Agung (28) dan Norwijayadi (26), keduanya warga Desa Muara Dua, Kecamatan Semende Darat Laut. Kemudian korban ketiga tewas pada Selasa (4/9/18) sekitar pukul 08.00 WIB bernama Arumin (38), warga desa yang sama. (luk)

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses