Panwaslu Panggil Kadispora dan Anggota DPD RI

Panwaslu Panggil Kadispora dan Anggota DPD RI
Posted by:

Terkait Dugaan Pengerahan Siswa yang Ditunganggi Politik

Palembang, Palembang Pos.-
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang, memanggil Ketua PGRI kota Palembang, Kepala dinas pemuda dan olahraga (Kadispora) kota Palembang, AZ dan caleg DPD RI, AF, untuk mengklarifikasi dugaan pengerahan siswa sekolah dan guru PNS yang ditunggangi Caleg DPD RI dalam acara Maulid Nabi di Gedung Al Furqan, Kecamatan Kemuning, Jum’at 7 Februari lalu.
Dalam keterangan persnya, Selasa (11/2), Anggota Panwaslu Palembang Divisi Pengawasan dan Humas, Amrullah mengatakan, dugaan pelanggaran kampanye tersebut berawal dari laporan  Panwascam Kemuning dan Panwascam Kertapati mengatakan kalau Jumat (7/2) lalu di gedung Yayasan Al-Furqon ada oknum Kepala Dinas di tingkat Kota Palembang, Ketua PGRI, dan melibatkan calon anggota DPD RI yang juga pembina PGRI.
”Yang menjadi persoalannya, dalam kegiatan yang dibalut dengan peringatan Maulid Nabi tersebut, seluruh guru hadir dan sekolah diliburkan, namun dalam kegiatan itu, diduga terjadi pelanggaran kampanye, berupa pembagian kalender dan kartu nama, serta pemasangan atribut kampanye yang menyalahi aturan,” katanya.
Terakit masalah ini, Amrullah mengaku sudah memeriksa Plt Kepala UPTD Diknas Kecamatan Kemuning, dalam permasalahan ini. Dan dalam keterangannya, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh PGRI dalam rangka Mauld Nabi, dan ia tidak mengetahui jika ada umbul-umbul ataupun spanduk yang memasang gambar calon anggota DPD RI.
“Masalah ini, masih kita proses, dan patut kita duga dilakukan di 16 kecamatan se Kota Palembang,” tambah Amrullah.
Temuan selanjutnya kata Amrullah, terjadi pada Selasa (11/2) kemarin, di Masjid Kimerogan, Kecamatan Kertapati, yang juga dihadiri oleh oknum Kepala Dinas berinisial Jl, sementara calon anggota DPD RI, AF, tidak hadir. “Kegiatannya mirip dengan di Kemuning, masih mengatasnamakan PGRI, bahkan seluruh siswa SD, SMP dan SMA se Kecamatan Kertapati yang masuk sekolah pagi, diliburkan. Kita juga menemukan, pelanggaran kampanye berupa pemasangan atribut di tempat ibadah, melibatkan oknum PNS, dan ada pembagian kalender bergambar calon anggota DPD RI, berinisial AF,” terang Amrullah lagi.
Menurut Amrullah, masalah ini cukup serius karena selain melibatkan PNS dalam politik praktis, kegiatan tersebut juga bisa dikatakan pencurian start kampanye karena diduga melakukan pengerahan massa, sementara kampanye terbuka belum dibolehkan.
Sementara itu, Anggota Panwaslu Palembang, Divisi Hukum dan Tindak Lanjut Pelanggaran, Jhon Heri menambahkan, Panwaslu Palembang telah memanggil Kadispora terkait masalah ini, tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Rencananya hari ini anggota DPD RI berinisial AF juga akan dipanggil untuk klarifikasi. “Tidak ada masalah mereka memenuhi panggilan atau tidak, tapi yang pasti, kasus ini akan tetap kami tindaklanjuti dan kami laporkan ke Bawaslu Sumsel untuk diteruskan ke Bawaslu RI. Terbukti bersalah, maka sanksinya bisa pidana dan snaksi administrasi,” katanya.(del)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses