Panwaslu Tindak Tegas ASN Terlibat Politik

Panwaslu Tindak Tegas ASN Terlibat Politik
Posted by:

BANYUASIN –
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel tidak pandang bulu dalam mengawasi Pemilu dan jika ditemukan pelanggaran akan bertindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi, Kabupaten Banyuasin menjadi daerah yang paling banyak laporan masyarakat yang masuk ke Bawaslu Sumsel, terkait ketidak netralan ASN dalam menghadapi pilkada serentak.
“Dengan adanya laporan ini, maka kami akan tindaklanjuti dengan pihak yang terkait dalam hal ini ASN,”ujar Junaidi Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumsel, saat ditemui usai acara sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan tahapan Kampanye Stekholder pada Pilkada di alun-alun Kota Pangkalan Balai, kemarin.
Banyaknya laporan yang masuk di Bawaslu Sumsel tersebut, tak ayal berimbas terhadap kinerja Panwaslu Banyuasin yang dianggap lemah, dalam penindakan pelanggaran. Oleh sebab itu, ia dengan lantang menegaskan bahwa telah memberikan peringatan tertulis kepada Panwaslu Banyuasin.
“Panwaslu Banyuasin dapat pembinaan dan diberikan peringatan tertulis, karena banyak laporan masyarakat, LSM dan media massa, terkait laporan ASN,”tegasnya.
Untuk pelanggaran APK, sejauh ini ia menyebut masih dipegang Kota Palembang. Padahal, pihaknya telah melakukan penertiban APK belum lama ini, namun oleh Paslon dipasang baru lagi. “Kami tidak akan berhenti melakukan penertiban APK tersebut, hingga pada hari H pencoblosan Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018 nanti,”bebernya.
Kepala Kesbang Pol dan BPBD Banyuasin, Indra Hadi mengatakan, upaya yang dilakukan Pemkab Banyuasin telah memberikan edaran dan mengingatkan setiap kegiatan Pemkab Banyuasin tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Artinya, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
“Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/beraflliasi dengan partai politik. Apabila terbukti ada pelanggaran tersebut bisa dikenakan sanksi moral maupun sanksi adminitrasi hingga pemecatan,”tegasnya (her)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses