Pelantikan Solmet “ Nunggu” SK Mendagri

Pelantikan Solmet “ Nunggu” SK Mendagri
Posted by:

Pelantikan Solmet “ Nunggu” SK Mendagri
# Komid Gugat ke MK #

BANYUASIN –
Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sampai saat ini masih menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), mengenai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin terpilih H Askolani SH MH dan H Slamet Somosentono, pada Pilkada 27 Juli 2018 lalu. Periode 2018 – 2023 akan datang.
Dr, H Konar Zuber SH MH, selaku Sekretaris Dewan (Sekawan), mengatakan sampai saat ini belum adanya SK dari Mendagri soal jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih H Askolani SH MH dan H Slamet Somosentono.
“Ya, Mekanismenya, terlebih dulu adanya penetapan secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banyuasin Bupati dan Wakil Bupati terpilih, “ Kata dia.
Terkait adanya gugatan ke Mahkama Konstitusi, tentu hal tersebut salah satu pertimbangan Mendagri untuk mengeluarkan SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
“Gugatan tersebut akan dikaji oleh Mahkamah Konstitusi, apakah gugatan itu memenuhi syarat sesuai dengan Undang – Undang berlaku. Gugatan tersebut diterima oleh MK,Akan tetapi jika gugatan tersebut tidak ada unsur yang dianggap melarang, maka gugatan tersebut dapat ditolak,” jelas Konar Zuber.
Intinya, Tegas Konar Zuber, Proses gugatan diterima atau ditolak oleh MK, ditentukan pada SK Kemdagri. “ Kalau Mendagri mengeluarkan SK artinya pelantikan akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas Konar Zuber, ketika dihubungi senin (16/6/18), kemarin.
Sambung dia, Jika pun gugatan tersebut diterima MK, tentu Pelantikan Bupati akan di laksanakan sesuai dengan masa berlaku SK Bupati dan Wakil Bupati terdahulu. “ Dilakukan pelantikan Pejabat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan,” sambung dia.
Terpisah, Kuasa Hukum Pasangan Komid H Arkoni MD dan H Azwar Hamid, Paslon dari nomor urut 2. Prof Dr H Yusril Ihza Mahendra melalui Afifudin SH mengatakan ,Laporan ini merupakan lanjutan laporan sebelumnya,di Bawaslu Sumsel yang memberikan rekomendasi gugatan ke MK.
“Adanya dugaan kecurangan di 10 Kecamatan, mulai dari dugaan adanya money politik, membuka kotak suara, hingga keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut dalam politik praktis,” tegas dia.
Menanggapi hal tersebut Calon Bupati Banyuasin H Askolani SH MH, melalui Ketua Tim Pemenangan Arisa Lahari sekaligus politisi PDI Perjuangan, menegaskan, soal tuntutan hak kandidat dan itu wajar – wajar saja. Sebelumnya, seluruh Paslon sudah menandatangani nota kesepakatan dalam, artinya sepakat melaksanakan pilkada damai.
“Jika pun nanti adanya tuntutan karena satu pihak tidak puas dari hasil pilkada, hal tersebut sebagai bentuk usaha mereka. Lebih penting lagi dalam pilkada ini berjalan dengan Aman, Damai dan Kondusif,” tambah dia.
“Sah saja dan wajar saja, mungkin mereka tidak puas hasil Pilkada. Akan tetapi yang paling penting Bapak H Askolani SH dan H Slamat Somosenton, sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih, mengajak seluruh kandidat yang bertarung dalam Pilkada serta masyarakat untuk memberikan sumbang pikiran, saran setra tenaga untuk pembangunan Kabupaten Banyuasin lebih Sejahtera dan berkeadilan,” terang dia. (her).

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses