Pelayanan Publik Masuk Zona Merah

Pelayanan Publik Masuk Zona Merah
Posted by:

Ombudsman Terima 44 Laporan

Rivai, Palembang Pos.-
Ombudsman Perwakilan  Sumsel menilai pelayanan publik yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Provinsi Sumsel masih belum maksimal alias masuk zona merah. Penilaian tersebut diberikan Ombudsman Perwakilan  Sumsel kepada Gubernur Sumsel, agar kedepan SKPD bisa membenahi diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Ombudsman Sumsel Indra Zuardi mengatakan, kedatangannya menemui Gubernur Sumsel adalah untuk melakukan audiensi terkait pelayanan publik di lingkungan Pemprov. Sehingga ada sinergi antara pihaknya dengan Pemprov Sumsel beserta jajarannya.
“Berdasarkan UU nomor 25/2009 seluruh penyelengara pemerintah harus optimal memberikan pelayanan publik. Setelah kita melakukan survey, ternyata SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pelayanan publiknya masuk dalam zona merah atau belum maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, hal tersebut mungkin dikarenakan berdasarkan UU nomor 32/2004 pelayanan publik bersentuhan langsung dengan publik dilakukan di kabupaten/kota.  Sehingga seluruh provinsi di Indonesia pelayanannya dalam zona merah.
“Sebagai contoh, setiap SKPD harus menyampaikan visi dan misinya dalam memberikan pelayanan. Sehingga masyarakat tahu standar pelayanan yang diberikan oleh setiap SKPD,” beber Indra.
Dia mengungkapkan, Gubernur Sumsel menyambut baik survey yang dilakukannya kepada SKPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Bahkan, beliau (red, Gubernur) meminta untuk sering melakukan survey terkait pelayanan yang diberikan oleh SKPD. “Gubernur ingin SKPD memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, tidak semua SKPD di Provinsi Sumsel mendapatkan nilai merah. Namun rata-rata SKPD ketika diakumulasi mendapat penilaian merah. “SKPD yang mendapat penilaian merah diantaranya Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan,” katanya.
Bahkan, sambung Indra, Gubernur menghimbau agar pelayanan publik yang diberikan SKPD harus esuai dengan standar yakni ada transparansi.  Pada 2013 lalu, pihaknya sudah melakukan evaluasi dan itu akan terus dilakukan. “Evaluasi ini bukan untuk menyalahkan tapi agar pelayanan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang,” tambahnya.
Disinggung mengenai jumlah laporan yang diterimanya sepanjang 2013, Indra mengungkapkan, jumlah laporan yang jelas pengirimnya sebanyak 44 laporan. Kendati demikian, jumlah keseluruhan sebenarnya lebih dari 44 laporan namun pihaknya hanya memproses laporan yang jelas pengirimnya.
“Laporan yang tidak jelas tidak kita proses. Jadi kita tidak mau memproses laporan yang bersifat fitnah, karena Ombudsman bukan pembela masyarakat tapi bertugas mengawasi pelayanan public agar sesuai aturan,” terangnya.
Dari 44 laporan tersebut, sambung dia, lebih dari separuhnya sudah ditindaklanjuti dengan cara mediasi. “Komponen yang bermasalah kita pertemukan, sehingga persoalannya selesai,” pungkasnya. (ati)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses