Pelayanan RSU Harus Sesuai Status

Pelayanan RSU Harus Sesuai Status
Posted by:

MUARA ENIM – Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, meminta managemen RSU dr HM Rabain Muara Enim, supaya terus meningkatkan dan memberikan pelayanan yang prima kepada pasien. Soalnya rumah sakit tersebut telah memporeh akreditasi B paripurna.
“Saya minta supaya pelayanan rumah dari para dokter dan perawat terus ditingkatkan. Pelayanan yang diberikan harus bisa disesuaikan dengan status rumah sakit yang memperoleh akreditasi B paripurna. Jangan statusnya B paripurna, tetapi pelayanan yang diberikan setingkat status dibawahnya,” tegas bupati pada acara peresmian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pengukuhan pegawai BLUD non PNS yang baru diterima RSU tersebut, Rabu (14/2/18)
Acara itu dihadiri juga Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Rustam SH, serta para dokter, perawat maupun manajemen rumah sakit. Pada acara itu bupati telah memberikan piagam penghargaan kepada Kajari Muara Enim yang telah membantu sebagai pendampingi dalam proses pembangunan IPAL tersebut. Kemudian bupati juga mengukuhkan pegawai BLUD non PNS rumah sakit tersebut yang baru saja direkrut tahun 2017 lalu.
Menurutnya, dengan diterimanya pegawai BLUD non PNS, maka kebutuhan tenaga kerja rumah sakit dapat terpenuhi dengan baik. “Saya berpesan dan berharap kepada saudara supaya dapat bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan standard mutu pelayanan dan dapat meningkatkan disiplin dan etos kerja yang baik,” pinta Bupati.
Dijelaskannya, IPAL yang selesai dibangun dan dapat dioperasikan berkapasitas 180 M3/hari bersumer dari dana alokasi fisik penugasan tahun 2017. Proses pembangunannya sampai selesai didampingi oleh TP4D Kejaksaan Negeri Muara Enim. “Saya berterima kasih kepada Kejari yang telah mendampingi proses pembangunan Ipal tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur RSU dr HM Rabain Muara Enim, dr Swandi Syafitra, mengatakan pembangunan Ipal tersebut menggunakan dana Rp 3.150 miliar bantuan pemerintah pusat tahun 2017. Proses pembangunannya mendapatkan pendampingan oleh TP4D Kejari. “Ipal ini sudah difungsikan dengan kapasitas tamping 180 m3/hari,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan, selain memfungsikan Ipal yang telah selesai dibangun, pihaknya juga pada akhir tahun 2017 telah melakukan penerimaan pegawai BLUD non PNS. Dalam penerimaan tersebut, jumlah lamaran yang masuk sebanyak 322 berkas dan yang memenuhi sarat administrasi sebanyak 97 berkas.
Dari jumlah tersebut, yang diterima menjadi pegawai BLUD non PON sebanyak 64 orang. Proses seleksi penerimaan pegawai tersebut menggunakan sistim CAT. Mereka yang diterima terdiri dari berbagai profesi seperti dokter umum, perawat dan analisis kesehatan. (luk)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses