Pemborosan Uang Rakyat

Pemborosan Uang Rakyat
Posted by:

Dana Saksi Harus Dievaluasi

Palembang, Palembang Pos.-
Rencana pemerintah membiayai saksi partai politik (Parpol) dari dana APBN ditanggapi beragam oleh beberapa kalangan. Beberapa diantaranya menyambut baik rencana tersebut, namun banyak juga yang meminta agar program itu dievaluasi karena situasinya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
Juru bicara DPD Partai Golkar Sumsel, Anita Noeringhati meminta agar rencana pendanaan saksi Parpol oleh pemerintah perlu dievaluasi, mengingat alokasi dana untuk saksi tersebut akan sangat bermanfaat bila digunakan untuk kepentingan lain yang lebih membutuhkan, seperti untuk korban bencana alam.  Apalagi, masalah saksi ini, merupakan tanggung jawab dan konsekuensi Parpol peserta pemilu, dan selama ini sudah berjalan.
Meskipun demikian, Anita mengaku, belum mengetahui mekanisme penggunaan dana saksi tersebut, karena di Pemilu sebelumnya hal itu belum pernah dilakukan. ”Yang jelas, sampai saat ini Partai Golkar Sumsel belum  mengeluarkan keputusan apapaun terkait rencana tersebut. Lagi pula Golkar tidak terlalu mengharapkan dana bantuan tersebut, karena dari ketua umum Partai Golkar telah menyiapkan anggaran untuk satu orang saksi ditiap TPS,” kata Anita ditemui usai pembukaan pembekalan calon legislatif (Caleg) DPR RI asal Sumsel dan DPRD Provinsi Sumsel di gedung DPD Partai Golkar Sumsel, Rabu (29/1) kemarin.
Penolakan terhadap dana saksi parpol juga mendapat penolakan keras dari Calon DPD RI, Solehun, MPd. Menurutnya kebijakan tersebut tidak populis dan menyakiti rakyat. “Bayangkan, kondisi kita saat ini sedang prihatin, bencana di mana-mana, banjir, gempa, tanah longsor yang dampaknya pada kerusakan infrastruktur sangat luar biasa. Dengan keadaan seperti ini, pemerintah jusru menganggarkan dana puluhan bahkan ratusan milyar untuk membayar saksi parpol, yang sebetulnya masing-masing parpol telah mengalokasikan anggarannya,” tukas Solehun, Rabu (28/1).
Mantan PNS Pemprov Sumsel ini pun berhitung anggaran untuk dana saksi parpol di Sumsel. Dalam catatannya, ada 17.906 TPS, bila satu parpol ada satu saksi berarti ada 214.872 saksi. “Kalau satu saksi Rp200 ribu, berarti sudah Rp42,8 miliar lebih hanya untuk dana saksi parpol di Sumsel. Kalau untuk semua provinsi, maka ada banyak uang rakyat yang terbuang, hanya untuk membayar honor parpol,” tukas Ketua Umum KAHMI Palembang ini.
Sebagai calon DPD, Solehun sendiri mengaku tidak menuntut pembiayaan serupa untuk saksinya di TPS, walaupun status dirinya sama-sama peserta pemilu, sama seperti calon legislatif dari parpol. Pendapat berbeda dikatakan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel, RHM Adi Rasyidi. Dirinya justru menyambut baik program tersebut, karena menurutnya, saksi TPS itu termasuk bagian dari penyelenggaran pemilu, sehingga wajar bila dibiayai pemerintah.
”Selain itu, dengan cara ini tidak ada lagi alasan bagi parpol yang merasa dicurangi karena tidak adanya saksi disetiap TPS. Kita sendiri telah menyiapkan ribuan saksi yang akan diajukan ke Bawaslu Sumsel,” jelasnya.(del)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses