Pemerintah Harus Tegas

Pemerintah Harus Tegas
Posted by:

Periksa Mal dan Restroan Lain
Terkait Pengelolaan Limbah

PALEMBANG – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang sudah memanggil pengelola Restoran New Town Kopitiam yang terletak di persimpangan Jalan Bangau dan Mayor Ruslan. Ini dilakukan buntut hasil temuan adanya limbah yang mengeras di saluran air yang berada di depan restoran tersebut.
Kepala DLHK Kota Palembang, Faizal AR mengatakan, pihaknya sudah meminta restoran untuk segera membuat sistem IPAL yang sesuai dengan aturan lingkungan hidup.
“Kami sudah memanggil pihak New Town Kopitiam, sudah meminta untuk segera dibuat IPAL,” kata Faizal.
Kebijakan ini, lanjut Faizal, juga berlaku untuk restoran-restoran lain. “Jadi, limbah dari rumah makan tersebut tidak dibuang sembarangan,” tegas dia.
Lebih lanjut disampaikan Faizal, untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan Walikota terkait limbah tersebut. “Untuk izinnya ada, tapi dokumen terkait pengelolaan limbah belum ada,” ujarnya.
Dari hasil pertemuan tersebut, pihak manajemen New Town Kopitiam berjanji untuk menyediakan pengelolaan limbah, baik itu untuk limbah cair maupun limbah padat. “Mereka berjanji hari ini mulai dikerjakan dan ini akan kita awasi,” sampainya.
Faizal menambahkan, ini harus menjadi perhatian bagi seluruh usaha, untuk memperhatikan lingkungannya. Karena, sesuai Perda No 1 Tahun 2018 pada pasal 56, jika tempat usaha tidak memperhatikan lingkungan, bisa dikenakan sanksi. Ada empat tahapan sanksi, yakni peringatan tertulis, pemberhentian kegiatan sementara, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.
“Untuk New Town sendiri, setelah kita panggil ternyata langsung melakukan dan membuat IPAL sesuai dengan aturan yang ada. Kita akan terus mengawasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan, Heni Kurniawati ST MT didampingi Kasi Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan, Erlin Susiani ST MSi menerangkan, setiap jenis usaha rumah makan wajib memiliki pengelolaan lingkungan, salah satunya pengelolaan limbah cair dan limbah padat.
Dimana, untuk persyaratannya sendiri, pertama pemilik harus membuat dokumen lingkungan hidup, tergantung dari jenis kegiatan. Untuk rumah makan (restoran), dokumen lingkungan hidup itu dilihat dari jumlah kursi.
Jadi, jika dilihat dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018, rumah makan yang wajib menyertakan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), kursinya dibawah 150.
Sedangkan untuk 150 keatas, wajib menyertakan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).
Artinya, didalam ketentuan baik itu SPPL atau UKL/UPL, pihak pelaku usaha harus melakukan pengelolaan terhadap limbahnya, baik limbah padat maupun cair. Dengan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah.
“Untuk limbah tidak boleh langsung dibuang ke saluran drainase, harus ada semacam penyaringannya. Sedangkan untuk limbah cair dibuat IPAL, sehingga minyak lemaknya tidak masuk ke drainase,” ulasnya.
Lebih lanjut disampaikan Heni, sesuai dengan aturan terkait lingkungan, setiap usaha yang menghasilkan limbah cair menyediakan fasilitas untuk mengelola air limbah atau IPAL yang dihasilkan.
Dimana, untuk rumah makan, sebelum masuk ke IPAL harus memiliki semacam bak kendali untuk menyaring endapan-endapannya. “Sebelum dibuang ke drainase itu harus melakukan pengelolaan dengan menggunakan IPAL. Tidak boleh langsung dibuang ke drainase,” ujarnya. (ika)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses