Periksa 40 Mantan Dewan Sumsel

Periksa 40 Mantan Dewan Sumsel
Diantara mantan anggota DPRD Sumsel, saat menunggu proses pemeriksaan oleh penyidik Kejagung RI, di Kejati Sumsel, kemarin (03/08). Foto Poetra/Palembang Pos
Posted by:

PALEMBANG – Sebanyak 40 anggota DPRD Sumsel periode 2009/2014, kembali menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan penyimpangan dana hibah 2013 di Pemprov Sumsel. Pemeriksaan para dewan sebagai saksi itu, dilakukan penyidik Kejagung RI, dan pemeriksaan digelar di Kantor Kejati Sumsel, Rabu (03/08).

Pemeriksaan ini merupakan periode kedua pasca penetapan dua tersangka sebelumnya. Para wakil rakyat tersebut dicecar pertanyaan oleh tim dari Kejagung RI, terkait adanya indikasi penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp 2,1 T periode 2013 lalu.

Dalam pemeriksaan itu, nampak beberapa mantan anggota dewan seperti MD Sakim, Badrullah Daud Kohar, Adi Rasidi dan lain-lain, menunggu panggilan tim penyidik untuk menjelaskan mengenai perkara yang tengah heboh tersebut. Termasuk juga ada beberapa kepala daerah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, karena periode 2009 – 2014 masih sebagai anggota DPRD Sumsel.

Ketua tim penyidik kasus dana hibah 2013 di Pemprov Sumsel dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Haryono mengatakan, sudah memeriksa 40 anggota DPRD Sumsel. “Saat ini, yang kita periksa 40 anggota DPRD Sumsel di tahun 2013, dan ada beberapa yang masih aktif. Siapa saja yang sudah diperiksa, andai suatu saat kita butuhkan keterangannya, maka akan kita panggil kembali,” terang Haryono, di sela-sela memeriksa sejumlah mantan anggota DPRD Sumsel ini.

Dijelaskan Haryono, tim penyidik memanggil mantan anggota DPRD Sumsel di tahun 2013 untuk mengetahui jabatan mereka saat dana aspirasi di tahun tersebut ada. “Sejauh ini, masih dua tersangka yang sudah ditetapkan dan belum diberikan penahanan,” terangnya.

Disinggung akankah mengarah ke pejabat Sumsel lainnya? Haryono mengatakan, jika hasil pemeriksaan ini mengarah ke sana, kenapa tidak. “Salah satu pejabat di Sumsel itu, sudah 3 kali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Jakarta. Nah jika hasil pemeriksaan ini mengarah ke keterlibatan Pejabat itu, kenapa tidak, akan diproses,” tegasnya.

Ditambahkan Haryono, terkait akan adanya tersangka baru, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tak menutup kemungkinan akan terus memburu tersangka lainnya dalam kasus dana hibah periode 2013 ini. ”Pemeriksaan jilid kedua terhadap anggota dan mantan anggota DPRD Sumsel 2009/2014 ini, terkait cara menganggarkan dana hibah yang diberikan kepada LSM dan lainnya. Tentu sangat memungkinkan akan ada tersangka baru, yang jelas ikuti saja prosesnya,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, dana aspirasi DPRD merupakan wujud kepedulian anggota DPRD terpilih ke Dapil yang telah menjadikannya anggota dewan. Bentuk penggunaan dana aspirasi ini adalah pengadaan barang dan jasa yang dititipkan di SKPD dan bukan berbentuk dana hibah.

Sedangkan dana hibah tidak diperkenankan untuk penyaluran dana aspirasi, karena belum ada payung hukumnya. Nah, informasinya, dana Hibah melalui APBD Provinsi Sumsel untuk dana aspirasi DPRD Provinsi Sumsel komisi I sebesar Rp 21.302.700.000,-, komisi II sebesar Rp 15.845.000.000,-, komisi III sebesar Rp. 6.655.000.000,-, komisi IV sebesar Rp. 43.148.000.000,- dan komisi V sebesar Rp 27.903.000.000.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pasal 16 ayat (1), menyatakan bahwa penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Penerima Hibah aspirasi jelas tidak dapat menyampaikan laporan ke SKPD terkait karena tidak diketahui SKPD pemberi hibah tersebut. (vot)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses