Perjuangan Belum Selesai

Perjuangan Belum Selesai
Posted by:

*Revisi UU ASN Ngambang

PALEMBANG – Harapan para honorer katagori (K2) di Indonesia untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) nampaknya masih harus bersabar. Pasalnya revisi UU Aparatur Sipil Negera (ASN) yang merupakan pintu masuk pengangkatan honorer K2 tersebut, belum juga dibahas. Padahal idealnya pembahasan revisi UU ASN dapat selesai selama 2 bulan. Ini dikatakan Bambang Riyanto, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Jumat (20/4/18). “Asal pemerintah mau, pembahasan revisi UU ASN bisa semulus kendaraan melaju di jalan tol,” ucapnya. Sayangnya lanjut Bambang, pemerintah masih ragu dan memasang sejumlah alasan sehingga pembahasan revisi UU ASN berjalan lamban. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengungkapkan, masih adanya keraguan terhadap data 439 ribu honorer K2.
Alasannya, sejak 2009 hingga 2014 pemerintah sudah mengangkat sejuta lebih honorer menjadi CPNS. “Saya butuh data valid untuk mengambil kebijakan penyelesaian K2. Semua data akan diverifikasi by name by adress agar tidak adalagi masalah serupa,” ujar Menteri Asman dalam berbagai kesempatan. Kondisi ini, boleh jadi hanya strategi pemerintah untuk meredam emosi honorer K2. Sebab, faktanya honorer K2 hingga saat ini belum dimintai data yang dibutuhkan.
Terkait persoalan ini, tentu akan berimbas terhadap nasib honorer K2 di Sumsel. Dari catatan Forum Honorer K22 Sumsel, jumlah honorer di Indonesia mencapai 439 ribu sedangkan Sumsel mencapai 7.033 orang. “Tiga kementerian sudah sepakat mendukung honorer K2 atau pun non kategori yang sesuai masa kerja, segera dilakukan pengangkatan. Tentu saja perjuangan kita belum selesai,” tegas Ketua Forum Honorer K2 Sumsel, Syahrial, saat silaturahmi akbar Forum Honorer Kategori 2 dan Non Kategori, di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Lahat, Kamis (5/4/18) lalu.
Tahun ini, ungkap Syahrial, honorer yang memenuhi persyaratan diharapkan dapat diangkat menjadi CPNS. Sedangkan Plt Bupati Lahat, Marwan Mansyur menyatakan, saat ini saja, tenaga pendidik di Lahat mencapai 7.239 orang, 3.220 orang diantaranya tenaga non pns dari K2 dan non kategori. Sedangkan 545 tenaga K2, terdapat 248 tenaga honorer daerah (honda). “Saya sangat mendukung usulan atau permohonan honorer untuk diperjuangkan. Cuma dengan syarat dan aturan main yang ditetapkan pemerintah pusat. Kalau kewenangan itu ada ditangan Pemkab Lahat, sudah lama kami angkat,” tegas Marwan.
Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih, Drs Alfian Herdi Msi mengatakan, pihaknya menerima surat edaran resmi atau pemberitahuan resmi dari Badan kepegawaian negara (BKN) maupun Kementerian Aparatur Negara dan reformasi birokrasi (Kemenpan RB) terkait adanya pengangkatan honorer menjadi ASN.
“Kita belum ada informasi itu (pengangkatan honorer, Red) kalau ada biasanya kami langsung diberitahukan langsung melalui surat edaran atau pemberitahuan lainnya,” ujar Alfian, ketika dibincangi melalui telepon genggamnya, belum lama ini.Dikatakan Alfian, isu pengangkatan honorer itu bukan baru kali ini saja beredar tapi sudah sering beredar dikalangan honorer. “Itu maenan orang saja, kalau kami patokan pada surat resmi jika ada pemberitahuan atau kebijakan terkait penerimaan secepatnya akan kami laksanakan dan kami usulkan,” tuturnya.
Lebih lanjut mantan kepala Dinas tenaga kerja ini menuturkan, saat ini jumlah honorer di lingkungan pemkot prabumulih mencapai 2.700 orang dan TKS sebanyak 1000 orang. “Untuk PHL 2700 itu termasuk honorer Kategori 2n(K2) yang jumlahnya mencapai 90 an orang,” bebernya.Terkait banyaknya jumlah honorer itu sambung Alfian, sejak beberapa tahun terakhir pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pengangkatan melalui jalur honorer dan juga penerimaan jalur umum. “Tahun ini kami kembali mengusulkan untuk penerimaan PNS melalui jalur umum sebanyak 600 orang ke kementerian, tapi masih belum ada jawaban,” ujarnya.
Terpisah, Pejabat sementara (Pjs) Walikota Kota Prabumulih, H Richard Chahyadi AP Msi mengatakan, saat ini jumlah honorer, pegawai harian lepas (PHL) dan tenaga kerja sukarela (TKS) di lingkungan Pemkot Prabumulih jumlahnya sudah cukup banyak alias membengkak.Akibat dari membengkaknya jumlah honorer itu kata Richard, membuat aparatur sipil negara (ASN) yang melepas tanggungjawabnya. “Honorer yang ada inikan sudah terlalu membengkak (banyak, Red) jumlahnya, sedangkan ASN yang ada tidak terakomodir. Banyak ASN yang tidak memiliki tanggungjawab dalam bekerja,” ujar Richard, ketika dibincangi wartawan, Jumat (20/4/18).
Karena itulah sambung Richard, pihaknya gencar mendisiplinkan ASN dilingkungan pemkot prabumulih sehingga dapat mengetahui kekurangan yang dibutuhkan yang dapat ditutupi oleh honorer maupun PHL. “Kita akan lihat kekurangan honorer berapa sih, kalau sekarang kita tidak tahu jumlah honorer sama dengan ASN bahkan lebih akhirnya membuat ASN tidak tampil honorer yang ditampilkan dalam bekerja itulah terjadi kerincuhan surat menyurat nyasar dan sebagainya karena honorer masuk tidak diberikan pendidikan didalam administrasi,” ungkapnya.
Terkait membengkaknya jumlah ASN itu kata Richard, pihaknya akan melakukan pendataan terhadap honorer. “Kita akan susuri dahulu honorer honorer yang tidak memiliki potensi yang cuma punya nama tapi tidak ada orangnya dan juga yang ada nama tapi tidak ada potensi hanya melengkap penderita saja kita akan sisihkan (kurangi, red),” cetusnya.Jika ASN sudah ditata dan ternyata dibutuhkan honorer sambung pria yang gemar futsal ini, barulah pihaknya akan memikirkan kesejateraan honorer. “Kita evaluasi dulu, sekarang terlalu ramai sedangkan ASN banyak yang tidak diberdayakan,” kata Pjs walikota sembari mengatakan jumlah honorer yang membengkak itu menyebabkan pembengkakan pada APBD.
Menanggapi wacana itu, Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih. HM Daud Rotasi SSos menuturkan, pihaknya mendukung langkah Pjs walikota yang mendisiplinkan ASN. “Selagi tujuannya baik dan untuk kepentingan orang banyak, tentu kami akan mendukung langkah itu,” kata Daud. Mengenai pengurangan honorer, Daud menuturkan, langkah itu harus diperhitungkan secara matang. “Harus melalui kajian, berapa yang dibutuhkan dan juga harus dipikirkan jika mereka dikurangi apa yang harus dilakukan pemerintah. Kami yakin apa yang dilakukan pemerintah sudah melalui perhitungan yang matang,” ujarnya. (rif/abu/net)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses