Pertanyakan Izin Melintas

Pertanyakan Izin Melintas
Posted by:

*Warga Tolak Truk Batubara GPP
MUARA ENIM – Langkah berani yang dilakukan masyarakat Kampung Sosial, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, secara sepontan berkumpul menolak atau melarang truk batubara milik PT GPP, subkontraktor perusahaan penambangan batubara PT Wiraduta Sejahtera Langgeng (WSL) pada Selasa (15/5/18) sore yang hendak melintas jalan pemukiman warga Kampung Sosial, terkesan tidak dihiraukan pihak perusahaan.
Padahal aksi penolakan yang dilakukan masyarakat mempunyai dasar yang kuat. Yakni surat Bupati Muara Enim nomor 500/1671/DPUPR-III/2018 tanggal 30 April 2018, perihal penghentian aktifitas kegiatan profilering pada ruas jalan kabupaten Sp Kepur-Transad.
Pada poin kedua (2) surat bupati itu dengan tegas menyebutkan, terhadap profelering pada ruas jalan milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang menghubungkan Sp Kepur-Unit VI-Transad yang dilaksanakan oleh sub kontraktor PT Wiraduta Sejahtera Langgeng, untuk segera menghentikan aktifitas kegiatan, mengingat izin prinsip dan dispensasi penggunaan jalan tersebut belum ada.
Meski aksi penolakan atau pelarangan yang dilakukan warga memiliki dasar yang jelas. Namun nampaknyanya warga yang melakukan aksi penolakan trancam dikriminalisasikan. Indikasi itu terlihat dari adanya surat pengaduan yang disampaikan pihak PT GPP kepada Polres Muara Enim. Surat itu melaporkan 4 warga yakni Lukman, Aswin, Rimba dan Khairul, yang ikut dalam aksi penolakan itu dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan.
Surat pengaduan yang dilayangkan PT GPP tersebut, dengan cepat langsung ditanggapi Polres Muara Enim. Salah seorang warga yang dilaporkan bernama Lukman, langsung dipanggil petugas Satreskrim Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan pada Sabtu (19/5/18) sekitar pukul 11.30 WIB.
Sebelum dimintai keterangan, Lukman terlebih dahulu bertemu dengan Kanit Pidum Satrekrim Polres Muara Enim, Iptu Rusli. “Kami menindak lanjuti adanya surat pengaduan dari PT GPP. Pada surat ini salah satunya kamu yang diadukan. Kami hanya memintai keterangan bae,” jelas Rusli
Usai bertemu Kanit Pidum, Lukman dimintai keterangan oleh petugas pemeriksa Satreskrim Polres Muara Enim. Saat itu petugas pemeriksa menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Lukman terkait aksi penolakan truk batubara PT GPP yang hendak melintas tersebut. Salah satu pertanyaan yang disampaikan pemeriksa adalah, ada dasar warga melakukan menghadang truk batubara itu.
Lantas Lukman menjawab, warga melakukan pelarangan ada dasarnya. Yakni surat Bupati Muara Enim nomor 500/1671/DPUPR-III/2018 tanggal 30 April 2018, perihal penghentian aktifitas kegiatan profilering pada ruas jalan kabupaten Sp Kepur-Transad. Kemudian petugas pemeriksa juga bertanya apakah saat aksi itu ada pengamancaman. Lantas Lukman menjawab tidak ada yang melakukan pengancaman. Sekitar pukul 14.00 WIB, Lukman selesai dimintai keterangan dan kembali ke rumah.
Sementara itu, warga Kampung Sosial, telah bersepakat menyampaikan surat secara resmi kepada Bupati Muara Enim, soal penolakan truk batubara melintas jalan pemukiman warga Kampung Sosial tersebut. Surat penolakan itu dilengkapi tanda tangan masyarakat Kampung Sosial.“Surat penolakan ini sudah kami siapkan, dan rencananya hari Senin (hari ini,Red) akan disampaikan kepada pak Bupati,” jelas Rimba, Aswin, Minggu (20/5/18).
Surat yang disampaikan kepada bupati, lanjutnya, intinya meminta Bupati dan DPRD Muara Enim, untuk segera memanggil manajemen PT GPP dan PT WSL agar tidak memaksakan diri truk batubaranya melintas jalan pemukiman masyarakat Kampung Sosial. Karena jika pihak perusahaan tetap memaksakan diri, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Praktisi Hukum Muara Enim, Firmansyah SH MH, menilai surat pengaduan yang disampaikan manajemen PT GPP kepada Polres Muara Enim, bentuk presser perusahaan kepada masyarakat.“Kalau saya amati, tujuan surat pengaduan itu dibuat perusahaan sifatnya pressure (tekanan) kepada masyarakat Kampung Sosial. Dengan adanya pengaduan itu masyarakat tidak berani lagi melakukan penolakan, sehingga truk batubara perusahaan bisa dengan mudahnya melintasi jalan pemimukan masyarakat Kampung Sosial tanpa ada hambatan. Jadi masyarakat tidak perlu risau dengan surat pengaduan yang disampaikan perusahaan kepada Polres Muara Enim tersebut,” jelas Firmansyah, Minggu (20/5).
Sebelumnya, warga Kampung Sosial, Desa Karang Raja, Muara Enim, Muara Enim, mendadak berkumpul di pos Kamling simpang 4 kampung tersebut, Selasa (15/5/18) sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka menolak dan melarang truk angkutan batubara melintas jalan kampung tersebut yang rencananya akan dilakukan manajemen PT GPP yang merupakan perusahaan kontraktor pertambangan batubata PT WSL.
Perusahaan itu, akan mengangkut batubara yang diprosuksi Kampung Sosial melintasi jalan pemukiman masyarakat Kampung Sosial. Selanjutnya menuju jalan baru milik Pemkab Muara Enim dan jalan Trans Unit VI Desa Muara Haraman. Selanjutnya menuju jalan perkebunan PTPN VII, lalu melintasi jalan pemukiman masyarakat Desa Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang menuju jalan Lintas Muara Enim-Palembang.
Aksi spontan yang dilakukan warga tersebut mendapatkan pengamanan dari aparat Polres Muara Enim. Pengamanan tersebut dipimpin langsung Kabag Ops Polres Muara Enim, Kompol Irwan Andesta serta anggotanya, AKP Tumidi serta personil Polres Muara Enim lainnya.Aksi penolakan itu dilakukan warga, karena manajemen PT GPP berencana pada Selasa (15/5/18) malam hendak memasukkan puluhan unit mobil truk untuk mengangkut batubara milik PT WSL yang telah lama lama ditambang. Aksi yang dilakukan warga sempat ditemui oleh salah seorang perwakilan manajemen PT GPP.
Saat itu antara warga dan perwakilan manajemen PT GPP yang tidak mau menyebutkan namanya sempat terjadi dialog. Dalam dialog tersebut, perwakilan perusahaan tersebut tetap berupaya hendak memasukkan truk angkutan batubara tersebut. Namun warga tetap menolaknya. “Masyarakat Sosial tetap menolak truk angkutan batubara melintas jalan kampung kami, kalau mau melintas silakan lewat jalan lain atau membuat jalan baru,” jelas Rimba salah seorang warga disambut teriakan betul kata warga lainnya.
Pada dialog tersebut salah seorang warga juga sempat mempertanyakan izin penggunaan jalan angkutan batubara tersebut. “Saya tadi baru bertemu dengan pak Sekda pada saat rapat paripurna, saat itu pak Sekda menjelaskan bahwa Pemda belum memberikan izin kepada perusahaan penggunaan jalan tersebut untuk angkutan batubara,” jelas Lukman salah seorang warga.Saat itu warga juga sempat bertanya kepada perwakilan manajemen PT GPP tersebut soal izin penggunaan jalan tersebut dari Pemkab Muara Enim. Saat itu pihak perusahaan tetap bersikeras sudah mengantongi izin dari Pemkab Muara Enim.
“Kalau memang perusahaan telah mendapatkan izin penggunaan jalan itu dari Pemkab Muara Enim, mana izinnya tolong perlihatkan ke kami, agar kami sebagai warga mengetahuinya,” tanya Lukman. Pihak perusahaan mengaku telah mendapatkan izin tetapi tidak bisa memperlihatkannya. “Ada izinnya, ada izinnya,” jelas perwakilan perusahaan tersebut.
Ketika warga dan perusahaan terlibat dialog, tak lama kemudian Kepala Desa Karang Raja, Yani tiba dilokasi warga yang tengah berkumpul. Saat itu, sang Kades sempat melakukan pertemuan kecil dengan perwakilan perusahaan. Usai melakukan pertemuan, kades kembali menemui warga. Kepada Kades, warga mengatakan, tetap menolak truk angkutan batubara melintas jalan kampong Sosial. “Jadi pak Kades, kami tetap menolak truk batubara melintas,” tegas warga. (luk)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses