Pertimbangkan BNN di Bawah Menko Polhukam

Pertimbangkan BNN di Bawah Menko Polhukam
Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Posted by:

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) di bawah koordinasi Kapolri. Jika posisi BNN dinilai lebih tepat diposisikan di bawah koordinasi Menkopolhukam, maka KemenPAN-RB juga akan mempertimbangkan opsi tersebut.
Yuddy juga menegaskan presiden memiliki hak prerogatif untuk menaikkan status sebuah lembaga untuk menjadi setingkat kementerian. “Apabila presiden sudah menginstruksikan, KemenPAN-RB akan melaksanakan perintah tersebut,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Rini Widyantini menjelaskan, berdasarkan UU Narkotika BNN diatur secara tegas sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Dengan demikian maka semua pengaturan terkait dengan kelembagaan untuk LPNK berlaku pada BNN.
Menurut Rini, jika BNN akan ditingkatkan menjadi setingkat kementerian maka diperlukan kajian mendalam. Ia memahami bahwa narkotika merupakan persoalan yang jauh lebih buruk dari persoalan korupsi, dan terkait dengan kelembagaan maka penguatan BNN menjadi suatu yang strategis. “Hanya saja, penguatan seperti apa yang dilakukan harus clear karena dalam organisasi terdapat bisnis proses, anggaran, dan sumber daya manusia,” jelas Rini.
Sementara itu, sebelumnya MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, bukannya tidak setuju atas usulan penguatan BNN menjadi selevel kementerian. Tapi Indonesia sudah memiliki UU Narkotika yang mengatur BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. “Jadi saat ini KemenPAN-RB sedang mengkaji urgensi untuk mengubah status BNN ataupun UU tersebut,” ucapnya.
Yuddy membenarkan Indonesia saat ini sedang kondisi darurat narkoba. Itu sebabnya lebih mengedepankan rencana kerja sama integrasi antar lembaga dan instansi untuk mendukung BNN dalam meningkatkan kinerjanya membasmi peredaran narkoba di Indonesia.
“Yang paling penting saat ini adalah bagaimana BNN di-improve agar memiliki anggaran cukup, fasilitas memadai, SDM yang berkompeten, serta bisa melakukan kerja sama lintas instansi untuk meningkatkan performa BNN dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia,” beber Yuddy.
Menteri sependapat bahwa hal ini tentunya sangat memerlukan atensi dan dukungan bukan hanya dari kementerian lain, tapi juga dari DPR selaku legislatif dan masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan peredaran narkoba.
Kemudian, Yuddy Chrisnandy mengatakan, kementeriannya tidak berhak menentukan perubahan badan hukum BNN untuk setingkat menteri. Itu menjadi hak presiden. “Tapi sejauh ini kami belum melihat adanya urgensi untuk melakukan perubahan perpres terhadap BNN,” ujar Yuddy.
Menurut Yuddy, sejauh ini yang dibutuhkan BNN adalah dukungan anggaran dan bantuan koordinasi dari berbagai instansi. Meski begitu, ia mengatakan, siap mengubah lembaga antinarkoba itu jika presiden memberi instruksi khusus. Ia mengatakan, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan juga sudah memberikan instruksi terkait hal itu.
“Namun tentu kami beri pertimbangan pada menko polhukam, bahwa menurut kajian kami persoalan utama BNN ini bukan masalah kelembagaannya. Karena banyak juga lembaga setingkat menteri yang katakanlah belum memaksimalkan perannya,” tegas Yuddy. (flo/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses