Perwakilan SCW Berdemo di Ombudsman

Perwakilan SCW Berdemo di Ombudsman
Posted by:

##SMAN 6 bantah tidak transparansi
PALEMBANG,-
Perwakilan Sriwijaya Coruption Whatch (SCW) Sumsel menggelar aksi demo di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumsel Rabu (18/7/18). Pasalnya SCW menilai pihak SMAN 6 Palembang kurang transparansi dalam Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018.
Dalam aksi demo, Koordinator Aksi, M Almi mengaku menemukan banyak kejanggalan dalam seleksi penerimaan siswa SMAN 6 Palembang. Dimana siswa yang diterima melalui jalur tes sebanyak 320 orang, dan PMPA sebanyak 30 orang, namun total siswa yang belajar di SMAN 6 mencapai 400 orang.
“Artinya adalah 50 siswa yang tidak jelas masuknya dari jalur mana,” katanya.
Tidak hanya itu, lanjut Almi, masalah biaya masuk SMAN ini juga harus jadi sorotan. Karena untuk bisa belajar di SMAN 6 ini, siswa yang lulus juga harus membayar uang bangunan Rp 5.250.000, SPP 400 ribu perbulan dan uang seragam Rp 1.550.000. “Bahasa dari diknas itu uang iuran dan sumbangan. Tapi menurut kami itu pungli. Orang tua siswa berat membayarnya. Bahkan ada orang tua siswa yang meminjam uang dengan rentenir,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala SMAN 6 Palembang Maryati minta maaf kepada masyarakat atas kesalafahaman ini. “Apa yang dituduhkan kepada lembaga pendidikan (SMAN 6) ini sangat tidak benar. Sebetulnya saya tidak mau menceritakannya, tetapi karena sudah terlanjur diketahui publik maka akan saya sampaikan bagaimana kronologis sehingga timbulnya masalah ini,” kata Maryati.
Menurut Maryati, setelah pengumuman ada surat datang mengancam mau demo. Kemudian ada lagi yang datang mengaku dari Polda mau mengecek PPDB. ”Setelah ditanya dibagian apa, tapi dia baru mengaku kalau dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sembari menyerahkan 1 nomor peserta PPDB yang menurutnya adalah keponakannya dan minta diterima disekolah ini. Karena kita tidak bisa mengakomodir, akhirnya datang lagi surat ke 2 mengancam lagi mau demo,” katanya.
Namun karena bertentangan dengan aturan, permintaan mereka tetap ditolak. Namun, LSM tersebut tidak jadi demo karena pada hari yang sama bapak Presiden ke Palembang. Dan pada hari Senin mereka datang ke Dinas Pendidikan provinsi Sumsel, dengan agenda mau memberhentikan dirinya dengan tuduhan melakukan pungli. “Saya jadi bingung gara-gara titipan tidak bisa diakomodir kok mereka jadi mengatakan saya pungli, padahal menurut saya uang komite yang ada sudah sesuai prosedur,” jelasnya.
Mereka (LSM) mengatakan jumlah yang diterima hanya tiga ratusan sementara yang mengukur baju ada 400 katanya ada 50 anak yang tidak jelas masuk dari mana. “Saya berani di croscek bersama-sama ke tempat pengukuran baju jika tuduhan mereka ngawur,” ungkapnya.
Prosedur penetapan uang sarana di SMAN 6, dari program yang disusun oleh para wakil kepala sekolah diajukan ke komite dan digodok melalui beberapa kali rapat. Malahan dipaparkan di depan seluruh orang tua siswa kelas 10 pada tanggal 7 Juli pukul 14.00 WIB. Dari kesepakatan yang ada, kemudian diadakan wawancara 4 mata dengan pengurus komite serta beberapa orang tua mau menyumbang. Ternyata banyak yang menyumbang diatas rata-rata dan ada juga yang tidak bisa menyumbang karena tidak mampu.
“Semua itu dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang diisi sendiri oleh orang tua. Mayoritas orang tua minta waktu pembayaran sampai bulan Desember 2018,” pungkasnya. (roi)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses