Petakkan Gangguan Nyata Pilwako 2018

Petakkan Gangguan Nyata Pilwako 2018
Posted by:

PALEMBANG –
Aksi terorisme masih dianggap sebagai ancaman Gangguan nyata (GN) jelang dan pelaksanaan pemungutan suara Pilwako Palembang pada 27 Juni 2018 mendatang.
Demikian ditegaskan Kapolresta Palembang, Kombes Pol Wahyu Bintono HB saat menjadi narasumber dalam rakor pengawasan Partisipatif Pilwako Palembang, Selasa (29/5/18) di Hotel Santika Bandara Primiere.
Terkait ancaman terorisme tersebut lanjut Kapolresta, pihaknya tentu telah menyiagakan personilnya dengan melakukan pemetaan gangguan.”Ancaman gangguan terorisme menjadi prioritas utama karena Sumsel tidaklah 100 persen bebas dari jaringan pelaku terorisme namun sudah bisa diatasi,” tegas Kapolresta.Buktinya kata Kapolresta, sejumlah pelaku jaringan terorisme di Sumsel telah berhasil ditangkap. Saat ini lanjut Kapolresta, pihaknya telah memetakkan potensi gangguan agar dapat diatasi dengan cepat.
” Selain terorisme, potensi gangguan pilkada sengketa batas wilayah, unjuk rasa, dan kampanye terbuka. “Itu sudah semua sudab kita antisipasi,” ujarnya. Selain itu lanjut Kapolresta membagi 4 kawasan terkait tempat pemungutan suara (TPS) yang masing-masing akan disesuaikan dengan personil keamanan. “Misalnya kawasan TPS yang penjagaaannya minimal 2 limas dan 2 polisi. Lalu TPS yang dijaga 2 polisi dan 8 linmas,” ucapnya.Untuk jumlah TPS sendiri dikatakan Kapolresta mencapai 2 lebih. Sedangkan Dandim 0418 Palembang, Letkok Inf Honi Havana menambahkan, dalam pengamanan Pilwako Palembang, pihaknya menyiagakan satu regu pasukan per koramil. “Jumlah koramil di Kota Palembang ada 8 wilayah,” ucapnya. Sementara
Ketua Panwaslu Kota Palembang, Taufik SE mengatakan, dalam pelaporan pelanggaran Pilkada, sang pelapor sudah memiliki hak pilih, “Laporan pelanggaran dilaporkan tidak lebih dari 7 hari atau maksimal 7 hari,” ucapnya. Sementara Anggota KPU Palembang Devisi Sosialisasi, Abdul Karim Nasution mengatakan, untuk mewujudkan Pilkada bersih dan berkualitas serta berintegritas merupakan tugas semua pihak. “Untuk mewujudkan ini, semua pihak yang terlibat dalam Pilkada harus melakukan tugas sesuai regulasi atau aturan,” tukas Karim. (rob)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses