PNS Bakal Terima Gaji 14, Honorer K2 Cemburu

PNS Bakal Terima Gaji 14, Honorer K2 Cemburu
Ilustrasi.
Posted by:

JAKARTA – Kebijakan pemerintah memberikan tunjangan gaji ke-14 kepada PNS menimbulkan kecemburuan di kalangan pegawai non-PNS. Dalam hal ini honorer K2. Bagi mereka kebijakan tersebut bentuk ketidakadilan pemerintah.
“Pemerintah mau mencairkan gaji ke-14 untuk PNS. Ini sangat kontradiktif dengan alasan pemerintah yang menolak mengangkat honorer K2 karena anggaran negara membengkak,” kata Korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Syamsul Bahri kepada JPNN, Minggu (10/4).
Dia menyebutkan, dengan akan mencairkan gaji 14, pengeluaran negara semakin membengkak? karena menelan biaya triliunan rupiah. Bila pemerintahan Jokowi-JK berpihak ke rakyat kecil, harusnya dana itu dialihkan untuk pengangkatan 439 ribu honorer K2 menjadi PNS.
“Mereka sudah diberi gaji ke-13, dikasih lagi gaji ke-14. Apa itu bukan memperbesar belanja negara. Kami jadi bingung melihat sikap pemerintah. Di satu sisi minta berhemat, sisi lain malah boros,” tandasnya.
Sedangkan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) akan kembali mendatangi Istana Negara, pekan depan. Mereka akan meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo setelah dua bulan pascademo besar-besaran honorer kategori dua untuk menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk bertemu langsung dengan presiden yang beken disapa dengan nama Jokowi itu. Ia mengeluh karena selama ini tak bisa menemui untuk berbagi kisah tentang nasib honorer K2. “Pekan depan kami berangkat lagi ke Istana. Kami ingin menanyakan langsung kira-kira kapan kami diberikan waktu bertemu dengan bapak presiden,” katanya kepada JPNN, Minggu (10/4).
Lebih lanjut Titi mengatakan, selama ini pihaknya hanya berkomunikasi dengan ajudan dan sekretaris pribadi Menteri Sekretaris Negara Pratikno?. “Pak Pratikno hanya mendelegasikan ajudan dan sesprinya kalau ingin mengecek jadwal pertemuan dengan presiden. Namun setiap ditelepon, jawabannya belum dijadwalkan,” keluhnya.
Terkait dengan keberadaan sejumlah forum honorer K2 yang juga berusaha mendatangi Istana Negata, Titi tidak akan menghalaninya. Syaratnya, misi perjuangannya tetap sama, yakni menyuarakan tuntutan agar sekitar 439 ribu honorer K2 diangkat jadi PNS. “Untuk perjuangan ini meski dari forum apapun tidak masalah, yang utama bagaimana agar pemerintah menepati janjinya mengangkat tenaga honorer K2,” tandasnya.
Sementara itu, ribuan guru honorer kategori dua (K2) tidak bisa ikut sertifikasi. Pasalnya, mereka tidak memiliki SK yang diteken kepala daerah. “Ada ribuan guru honorer K2 yang tidak bisa ikut sertifikasi karena SK-nya diteken kepala sekolah. Sementara syaratnya harus diteken kepala daerah,” kata Ketua Tim Investigas Gerakan Honorer K2 Indonesia Bersatu (GHK2IB) Riyanto Agung Subekti kepada JPNN, Kamis (7/4).
Berbeda dengan guru yayasan, lanjutnya, banyak yang sudah disertifikasi dan menikmati tunjangan. ?Itu sebabnya GHK2IB akan mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan honorer K2.
“Sembari menunggu proses pengangkatan CPNS, tolong pemerintah daerah menaikkan honorer kami setara UMR. Selain itu berikan hak kami untuk sertifikasi,” serunya. Untuk masalah sertifikasi ini, GHK2IB berencana sowan ke Komisi X DPR RI agar ada solusi bagi guru honorer K2.

#Puluhan Ribu Bidan
Desa PTT Cemas
Di sisi lain, Ketua Umum Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka mengungkapkan, tidak hanya 16.467 bidan desa di bawah naungan forum yang saat ini tengah diliputi kegelisahan. Ada puluhan ribu bidan desa yang was-was dengan adanya kabar rekrutmen CPNS dari bidan desa PTT diambilalih Kementerian Kesehatan.
“Sejak akhir Maret 2016, kami dapat info Kemenkes RI telah melakukan pertemuan sosialisasi bersama BKN-BKD, KemenPAN-RB, serta aparat Dinkes dari berbagai daerah sejak 29 Februari 2016 di Jakarta, 3 Maret 2016 di Surabaya, dan 7 Maret 2016 di Makasar. Ternyata rencana pengangkatan CPNS bidan desa PTT (Pusat) yang telah mengabdi, telah diambilalih Kemenkes RI,” ungkap Lilik di Jakarta.
Yang menjadi persoalan substansial, menurut Lilik, sosialisasi tersebut dilakukan tidak di semua daerah dan tidak melibatkan bidan desa PTT (Pusat) yang telah mengabdi belasan tahun. Selain itu proses pengadaan CPNS daerah oleh Kemenkes RI melalui ujian seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) terhadap 42.245 bidan desa PTT (Pusat) yang telah mengabdi.
“Ini merupakan ancaman serius bagi seluruh bidan desa PTT (Pusat) yang telah mengabdi, karena kelulusan dan ketidaklulusan berdasarkan ujian seleksi CAT tersebut. Ini juga tidak sesuai dengan pernyataan MenPAN-RB bahwa proses pengangkatan bidan desa PTT (Pusat) yang telah mengabdi hanya seleksi administratif saja,” bebernya.
Selain itu terdapat diskriminasi, adanya pembatasan usia terhadap 2.691 orang bidan desa PTT (pusat) yang telah mengabdi, yakn berusia di atas 35 tahun ke atas (data Biro Kepegawaian Kemenkes RI).
“Mereka terancam menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Artinya tetap saja berstatus pegawai tidak tetap atau kontrak, alias keluar dari mulut macan, masuk ke mulut buaya,” sergahnya. (esy/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses