Politisi PAN Kritisi Rencana Pemerintah

Politisi PAN Kritisi Rencana Pemerintah

JAKARTA – Rencana pemerintah menggunakan dana umat untuk meneruskan prosek pembangunan di tanah air, mendapat kritikan dari Anggota Fraksi PAN DPR RI, yang juga Wakil ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir. Menurutnya, langkah presiden Jokowi, untuk menggunakan dana haji untuk inrastruktur sangat tidak etis.

“Secara bisnis dana itu bisa digunakan untuk apapun, termasuk membangun infrastruktur. Tetapi secara etika sangat tidak tepat bila dana umat itu digunakan oleh pemerintah untuk itu,” ujarnya kepada koran ini kemarin.

Hafisz menegaskan kalau dirinya tidak akan pakai dana tersebut buat infrastruktur. Meskipun secara politik anggaran pemerintah bisa saja mengalokasikan dana tersebut ke beberapa sektor pembangunan diantaranya infrastruktur.

“Namun karena dana tersebut milik ummat, maka Saya tidak akan berani senggol dana tersebut. Karena tidak etis bagi Saya kalau dana terkait hubungan dengan Allah kita seret-seret untuk keperluan bisnis. Astaghfirullah,” katanya.

Anggota dewan dari Sumsel ini menyebutkan kalau, rencana presiden untuk menggunakan dana umat itu sebagai bentuk kepanikan terhadap program infrastrukturnya. “Karena APBN kita selalu defisit anggaran. Sudah 3 tahun ini cetak hutang. Sementara infrastruktur tahun ini mau digenjot Rp 500 Triliun. Darimana uangnya?,” tandas Hafisz.

“Kalau cetak hutang lagi bisa-bisa defisit primer balanche APBN kita tambah bengkak, resikonya tidak bisa bayar bunga hutang. Apalagi bayar pokok hutang. Memang sudah mentok, anggaran sudah tidak punya cukup ruang lagi untuk belanja pembangunan (infrastruktur) maka itu diliriklah dana haji ini (Rp 100T apa Rp 80 Triliun) gitu,” pungkasnya.

Untuk masalah ini, lanjutnya pemerintah memang harus mencari solusi terbaik, tetapi caranya bukan dengan menggunakan dana umat.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Malik Haramain mengatakan, rencana pemerintahan menggunakan dana haji bagi pembangunan infrastruktur adalah pelanggaran terhadap UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Menurutnya, Komisi VIII sudah mewanti-wanti badan pengelola keuangan haji (BPKH) untuk berpedoman pada UU dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan dana calon jamaah haji. “Meskipun BPKH memberikan kewenangan untuk mengelola dana haji, pedomannya UU 34/2014 itu,” jelasnya.(del/ist)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply