PT OKI Pulp and Paper Terancam Dibekukan, Bila Terbukti Bermasalah

PT OKI Pulp and Paper Terancam Dibekukan, Bila Terbukti Bermasalah
Dapil IIIDPRD Sumsel saat mendatangi PT OKI Pulp dan Paper, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Posted by:

Palembang- Perusahaan bubur kertas terbesar didunia, PT OKI Pulp and Paper terancam disetop atau dibekukan. Sanksi berat itu akan disandang perusahaan bila terbukti belum mempunyai izin izin yang telah ditetapkan pemerintah, seperti yang disangkakan masyarakat.

“Sampai saat ini kita telah menerima banyak laporan dari masyarakat maupun organisasi masyarakat, terkait kinerja dan dampak negatif dari OKI Pulp. Salah satunya dari Gerakan Rakyat Sejahtera (Geras) Sumsel,” ujar Surif Januarto, Koordinator Dapil III DPRD Sumsel yang ditemui disela sela reses tahap II anggota DPRD Sumsel, Selasa (5/9).

Dalam suratnya Ketua Geras Sumsel, Arif Wijaya mengatakan, berdasarkan data dan temuan team investigasi Geras, mereka telah menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Undang-undang dinegeri ini, seperti UU RI No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU RI No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta UU RI No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Berdasarkan data itu maka Geras menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan yaitu, terkait pembebasan lahan HGU PT PSM seluas 500ha yang dijadikan amdal oleh PT OKI Pulp. Dugaan adanya pencemaran lingkungan baik dari debu, gangguan suara dan limbah yang dibuang ke aliran sungai. Dugaan perizinan pembangunan pabrik dan status kawasan serta Amdal pabrik yang belum selesai. “Serta penggunaan tenaga kerja asing ilegal dan perekrutan karyawan yang tidak seimbang,” kata Arif dalam suratnya.

Dengan alasan itulah maka Arif dan rekan rekannya di Geras meminta anggota DPRD Sumsel asal Dapil OKI dan OI untuk melakukan fungsinya dalam bidang pengawasan, terkait sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan PT OKI Pulp. Geras juga meminta dewan untuk menutup serta melakukan penghentian pembangunan PT OKI Pulp and Paper.

Menanggapi masalah ini Surif Januarto mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan akan ditindak lanjuti, termasuk soal perizinan maupun masalah tenaga kerja. Bahkan Selasa (5/9) rombongan dapil III turun langsung ke Air Sugihan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam dialog diketahui kalau dugaan yang disampaikan oleh GERAS juga dikeluhkan oleh masyarakat di Air Sugihan.

“Kami akan memanggil pimpinan PT OKI Pulp and Paper untuk menanyakan soal perizinan. Kalau memang terbukti bermasalah, maka mereka bisa mendapat sanksi. Yang mana sanksi terberatnya bisa penghentian pembangunan maupun operasi perusahaan. Jadi masalah ini tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.

Surif juga mengatakan kalau dewan mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap semua perusahaan yang ada, termasuk PT OKI Pulp. “Seperti diketahui tugas dewan itu ada 3 yakni membuat perda, membuat anggaran dan mengawasi. Maksudnya mengawasi hal yang dibawah wewenang provinsi termasuk masalah perekbunan dan PT OKI Pulp ini. Semua ini kita lakukan untuk memastikan agar masyarakat turut mendapatkan manfaat dari perusahaan besar tersebut,”katanya.

Sementara itu Dadang, Dirut Humas PT OKI Pulp and Paper mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum pernah bertemu ataupun menerima laporan dari GERAS terkait semua yang mereka tuduhkan. ”Kalau mereka datang, pasti kita jelaskan kalau semua yang mereka tuduhkan itu tidak benar, termasuk soal perizinan dan tenaga kerja asing. Semua surat-suratnya lengkap,” ujarnya.

Untuk masalah bau dan kebisingan yang dikeluarkan dari kegiatan pabrik, Dadang mengatakan, pihaknya telah berusaha untuk menanganinya dengan menggunakan berbagai tekhnologi canggih, sehingga semuanya telah banyak berkurang. Untuk limbah, perusahaan telah membuat tim yang melibatkan semua pihak seperti Walhi, BLKD, KLHK dan lainnya. Sedangkan provinsi dipercaya untuk menganalisisnya.

”Sedangkan untuk CSR, kita juga telah banyak berbuat untuk masyarakat seperti perbaikan jalan, memberikan kuliah gratis bagi sejumlah putra daerah, serta mendirikan 60 PAUD di wilayah OKI. Untuk saat ini sudah 35 PAUD yang didirikan dan 25 sisanya akan direalisasikan tahun 2018,” jelasnya.(del)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses