Ratusan IUP Terancam Dicabut

Ratusan IUP Terancam Dicabut
Posted by:

DL Daun, Palembang Pos.-
Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Provinsi Sumsel, jumlah Izin Usaha Penambangan (IUP) di Sumsel saat ini sebanyak 285 IUP. Namun sayang dari jumlah tersebut, sebanyak 115 belum clean and clear, 140 perusahaan belum memiliki NPWP dan 206 perusahaan belum membayar PNBP.
Jika hingga 28 Maret tahun ini perusahaan tersebut belum memenuhi kewajibannya maka izinnya akan dicabut.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, akibat pengelolaan minerba yang  tidak baik, negara rugi cukup besar. Namun saat ini KPK masih dalam tahap pencegahan. Dari 12 provinsi di Indonesia, Sumsel harus menyampaikan hasil supervise pada 28 Maret mendatang.
“Dari persentasi KPK, dari 10 ribu lebih IUP di Indonesia, sebanyak 6000 dinyatakan clear and  clean (cnc). Namun dari 6000 UIP yang dikeluarkan sebanyak 4.000 belum punya NPWP. Bagaimana bisa keluar izinnya,” ujarnya.
Untuk di Sumsel, sambung dia, dari 285 IUP lebih dari separuh yang belum memiliki NPWP, belum clean and clear dan belum membayar PNPB.
“Bagaimana mau bayar pajak kalau NPWP tidak ada tapi izinnya bisa keluar. Bahkan, sebagian besar tidak membayar royalti.  Berapa banyak kerugian negara disebabkan eksploitasi dan ekplorasi  minerba ini,” ucap Alex.
Dia menambahkan, KPK member waktu untuk memperbaiki pelaksanaan kewajiban kabupten/kota dalam pengelolaan pertambangan minerba. “Tolong bupati/walikota jangan main-main. Ini masih pencegahan. Yang belum ada NPWP, clean and clear yang sebagian besar masih bermasalah, perusahaan yang belum membayar royalti yang totalnya hingga 3,7 juta dollar Amerika harus segera diselesaikan,” katanya.
Alex menegaskan, kalau NPWP tidak ada, bupati/ walikota harus mencabut IUP. “Beri peringatan, jika tidak ada itikad perusahaan untuk memperbaiki diri cabut izinnya. Kalau Kepala Dinas Pertambanganya tidak bisa bekerja pecat saja,” tegasnya.
Dia menambahkan, KPK telah melakukan reset di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, KPK memberikan waktu untuk memperbaiki kesalahan.
“Kita diberi  waktu lagi jalan keluarnya dari divisi pencegahan. Kalau lewat batas waktu masuk divisi penindakan. Saya ngomong keras demi kebaikan kita bersama. Untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tandasnya. (ati)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses