Soal Wong Gilo Bisa Memilih, Rentan Dimanipulasi

Soal Wong Gilo Bisa Memilih, Rentan Dimanipulasi
Posted by:

Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

PALEMBANG – Putusan KPU RI  memperbolehkan orang gila memilih alias nyoblos dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menimbulkan pro dan kontra karena putusan KPU ini dianggap tak lazim dan kontroversi.

Bahkan belakangan, putusan KPU RI yang awalnya orang gila bisa nyoblos namun harus ada rekomendasi sudah sembuh dari dokter, malah dirubah lebih ‘ekstrem’ yakni orang gila bisa memilih tanpa harus ada surat rekomendasi dari dokter.

“Kalau penyandang disabilitas harus dapat surat itu (rekomendasi,Red) berat, kasihan, tidak pas lah,” ujar Komisioner KPU Viryan, Sabtu (24/11/18), di Jakarta.  Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan statemen Komisioner KPU lainnya, Ilham Saputra, Rabu (21/11/18).

Saat itu Ilham mengatakan bahwa ODGJ bisa mencoblos jika memiliki surat keterangan sehat dari dokter. “Bila dokter mengatakan dia bisa memilih, ya bisa. Jika tidak ada surat dokter, tidak bisa memilih,” katanya waktu itu.

Terlepas dari pernyataan 2 komisioner KPU  itu berlainan namun yang jelas intinya orang gila boleh memilih.  Terkait putusan KPU ini, Pengamat Politik Sumsel, Ardian Saptawan mengatakan, keputusan orang gila memiliki hak suara pada pilpres dan pileg mendatang itu sangat mengkhawatirkan dan mubazir atau membuang energi.

“Jelas hal ini sangat mengkhawatirkan  karena tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. kalau dia sadar belum tentu dia memilih pilihannya tersebut,” katanya.

Lanjutnya, mengenai keputusan ini, dirinya sangat prihatin karena ketika  orang gila melakukan kesalahan atau kejahatan dibebaskan dari hukum.

“Kasus pidana saja dibebaskan, eh malah ini disuruh milih, sudah tidak sehat lagi ini. dan jika ini memang terjadi maka ini satu-satunya di dunia dan bisa mendapatkan rekor muri,” ujar Ardian.

Ardian mengungkapkan, orang gila bisa mencoblos pada pilpres dan pileg mendatang ini juga rentan akan dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab.

“Ini bisa saja dimanfaatkan oknum tertentu, ya pura-pura gila dan masuk ke TPS yang lain padahal dia bisa coblos ditempatnya. artinya ini bisa membuat suara ganda,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa orang gila memiliki suara ini juga mereportkan petugas keamanan yang menjaga TPS ketika orang gila tersebut mengamuk.

Sedangkan mantan Komisioner KPU Sumsel, Ahmad Naafi mengatakanm, kalau berdasarkan pengalaman pada pemilu sebelumnya, orang gila memang mempunyai hak untuk memilih. Karena syarat untuk bisa memilih itu hanya 2 yakni sudah berusia 17 tahun, atau belum berusia 17 tahun tetpi sudah menikah.

“Sehingga tidak ada larangan bagi siapapun untuk tidak menggunakan hak pilihnya, asal telah memenuhi syarat tersebut, termasuk orang gila. Nah, karena orang tersebut gila, maka harus ada pendampingan dan masuk kelompok disabilitas,” ujarnya.

Mereka ini (orang gila,Red), lanjut Naafi, wajib difasilitasi oleh KPU. “Kalau periode lalu, pihaknya memang tidak mendirikan TPS di RS Ernaldi Bahar, tetapi mereka bisa menggunakan hak suaranya di TPS TPS yang ada dekat rumah sakit tersebut,” ucapnya.

Namun orang gila, yang diberikan hak pilih masih kata Naafi adalah mereka yang masih bisa diajak berbicara.

“Sedangkan untuk pasien yang suah parah bisa tidak memilih karena dapat menganggu ketertiban,” tukasnya. (cw05/del/net)

 

 

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses