‘Rezeki’ Para Wakil Kepala Daerah

‘Rezeki’ Para Wakil Kepala Daerah
Ilustrasi.
Posted by:

JABATAN wakil kepada daerah juga bisa jadi masuk ke dalam posisi yang sangat strategis. Kondisi ini tak lepas dari adanya sejumlah kepala daerah baik itu bupati, wali kota ataupun gubernur tersandung kasus hukum. Akibatnya saat kasus hukum sang kepala daerah diputus Incracht (berkekuatan hukum tetap) maka jadilah wakil naik jabatan menjadi kepada daerah.
Kondisi seperti terjadi secara nasional. Bahkan di Sumsel sudah empat kepala daerah yang tersandung soal hukum. Mereka adalah Romi Herton, yang sebelumnya sebagai Wali Kota Palembang bersama istrinya divonis masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara pada 20 Juni 2015 atas kasus suap sengketa Pilkada Kota Palembang.
Selanjutnya Budi Antoni Aljufri, Bupati Empat Lawang bersama istrinya Suzanna dalam kasus yang sama juga divonis masing-masing 4 tahun dan 2 tahun penjara pada 15 Januari 2016. Selanjutnya Bupati Musi Banyuasin (Muba) H, Pahri Azhari bersama istrinya yang tersandung kasus suap RAPBD Perubahan Muba 2015, yang kini masih dalam proses hukum.
Sedangkan yang terbaru yakni kasus Ahmad Wazir (AW) Noviadi, Bupati Ogan Ilir (OI) yang digerebek personil badan narkotika nasional (BNN) pusat sedang menkonsumsi sabu pada Minggu (13/3), di kediaman pribadinya. AW Noviadi yang terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari hasil tes urine, diputus Mendagri Tjahyo Kumulo untuk diberhentikan setelah surat pemberhentian resmi ditandatangani, pada Rabu 16/3).
Dari kasus-kasus yang menimpa kepala daerah tersebut, sang wakil mendapatkan ‘durian runtuh’ alias ‘rejeki’ naik jabatan menjadi kepala daerah. Pengamat Politik Nasional, Medrial Alamsyah mengatakan, terkait kasus baru yang menimpa Bupati OI, AWN merupakan kegagalan partai politik (Parpol) dalam melakukan penjaringan dan rekrutmen bakal calon kepala daerah, terutama di Kabupaen OI.
“Kalau memang fungsi rekrutmen dan penjaringan bakal calon kepala daerah yang bakal diterjunkan untuk bertarung di pemilihan kepala daerah yang berkualitas tentunya tidak akan timbul masalah seperti ini (bupati yang terlibat masalah hukum),” tegas Medrial, melalui ponselnya saat dihubungi Palembang Pos, Jumat (18/3).
Selain itu, kata Medrial, faktor lainnya yaitu implementasi sistem di parpol yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini, kata dia, karena sudah pengaturan siapa-siapa nama yang bakal menjadi kepala daerah di suatu daerah tersebut.
“Jelas kan, faktor uang yang bermain dalam kasus ini. Contoh kasus ini, tidak mungkin Parpol tidak mengetahui track record bakal calon yang akan diusung. Saya melihat bisa lolosnya dia (AW) dalam proses tes kesehatan. Hal ini tentu tentu patut dicurigai,” kata Medrial.
Namun, lanjut Medrial, intinya dalam kasus penjaringan kepala daerah oleh Parpol. Tidak hanya di Kabupaten OI, politik uang sangat kuat bermain disana. “Secara procedural bakal calon lolos, namun secara substansi tidak. Intinya siapapun pemilik modal bisa merebut hati parpol,” ujar pria yang juga Direktur Eksekutif Study For Indonesia Government Indepth (SIGI).
Medrial menegaskan, hal ini tentu tidak adanya kehadiran fungsi parpol di tengah-tengah masyarakat. Padahal, kata dia, parpol sudah dibiayai dengan anggaran rakyat. “Tapi, apa yang terjadi? Fungsi parpol yang memberikan edukasi dan pendidikan ke masyarakat nol besar,” tegas dia.
Kedepan, lanjut dia, proses penjaringan, rekrutmen dan kaderisasi di parpol harus berjalan dengan sesuai prosedur. Tidak hanya semata-mata ‘menunjuk’ orang yang memiliki modal. “Kita harapkan seperti itu, karena beberapa tahun belakangan tidak hanya di Sumsel, kepala daerah yang terlibat hukum tapi daerah lain juga sama,” pungkasnya.
Terkait istilah rejeki atau durian runtuh untuk wakil kepala daerah dari fenomena kepala daerah yang tersandung hukum, Medrial mengatakan, istulah ‘durian runtuh’ harus ada pembuktian apakah wakilnya juga terlibat. Ditanya apakah kasus-kasus yang menimpa kepala daerah bisa mengubah peta perpolitikan di Sumsel, Medrial meragukan hal itu, dikarenakan penangkapan itu tidak akan berpengaruh besar.
“Masalahnya masyarakat akan melupakan hal itu. Jadi, ketika masyarakat ‘disuguhkan’ dengan calon-calon baru. Hanya segelintir masyarakat yang memang paham terhadap visi misi pasangan calon,” ujarnya.
Selain itu, Medrial juga kembali menegaskan, ke depan calon-calon kepala daerah di Sumsel pada khususnya dan Indonesia pada umumnya tidak keluar dari para pemilik modal. “Saya kira pakem itu masih akan terjadi pada Pilkada di masa mendatang,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Anggaran, Uchok Sky Khadafi menambahkan, penangkapan Bupati OI memberikan potret ke publik bahwa KPU atau Bawaslu, dan Panwas hanya makan gaji buta.
“Seharusnya, kalau dokumen persyaratan seperti kesehatan bebas narkoba sudah di penyelenggara pemilu, seharusnya dilakukan penelusuran atau verifikasi atas berbagai persyaratan tersebut. Tapi, persyaratan ini, hanya dijadikan arsip yg disimpan agar cepat dimakan rayap,” cetus Bang Uchok, sapaan akrabnya.
Bang Uchok menambahkan, hal ini sangat merugikan rakyat. Sebab, pelantikan Bupati tersebut yang memakai uang rakyat terbuang sia-sia. “Ini sungguh terlalu penyelenggara pemilu Seperti KPU, Bawaslu, dan Panwas, Mereka digaji mahal, dan diberi fasilitas mewah, malahan pemimpin daerah kena narkoba lulus di depan mata mereka,” pungkasnya. (cw02)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses