Ribuan PNS Golongan II Diduga Bodong

Ribuan PNS Golongan II Diduga Bodong
Ilustrasi.
Posted by:

JAKARTA – Ribuan PNS golongan II diduga berstatus misterius alias fiktif. Berdasarkan data e-PUPNS 31 Januari 2016 yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), PNS misterius terbanyak di golongan III dan II.
“Kalau diakumulasi, PNS misterius paling banyak di golongan II dan III. Mereka ini jumlahnya ribuan per golongan kepangkatan,” ungkap Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Minggu (24/4).
Dia menyebutkan, PNS golongan IIa yang status keberadaannya tidak jelas sebanyak 7.300 orang. Sementara itu, golongan IIIa berjumlah 7 ribuan, IIIb 8 ribuan. Selanjutnya golongan IVa sebanyak 8.614, dan golongan IVe 174 orang. “Itu saya ambil sampel hanya beberapa golongan kepangkatan saja. Kalau diakumulasi golongan IIa sampai IId, IIIa-IIId, IVa sampai IVe jumlahnya 57 ribuan,” ucapnya.
Sedangkan untuk masa kerja PNS di bawah 10 tahun hampir 7 ribuan, 10 tahun masa kerja berjumlah 16.066, dan periode 10 sampai 20 tahun sebanyak 22.194. Sementara itu, untuk PNS masa pengabdian 20-30 tahun sebanyak 14.432 orang, dan lebih 30 tahun sebanyak 3.529 orang
“Dari data ini kelihatan, yang paling banyak di masa kerja 10-20 tahun. Bila keberadaan PNS tidak jelas dan tetap menerima gaji, bisa dihitung berapa kerugian negara,” ujarnya. Bima juga mengaku kaget melihat PNS golongan IVe banyak yang fiktif. Padahal IVe merupakan golongan kepangkatan tertinggi. “Saya tidak mengerti, kok bisa ratusan PNS golongan IVe statusnya misterius,” sergahnya.
Meski begitu, Bima menduga banyaknya data misterius karena sistem pendataan pegawai dulu tidak secermat sekarang. Dengan mengisi sendiri datanya, penyimpangan data bisa diminimalisir.

#Sebut Juknis Sertifikasi Bikin Honorer K2 Gigit Jari
Sementara itu, Petunjuk teknis (juknis) sertifikasi guru yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dinilai bertentangan dengan UU Guru dan Dosen. Pasalnya, dalam juknis disebutkan yang bisa mengikuti program sertifikasi adalah guru PNS dan non PNS. Untuk guru non PNS dari swasta harus diangkat oleh yayasan dan mendapatkan gaji tetap. Sedangkan guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri, harus diangkat oleh pejabat berwenang dan gajinya di-APBD-kan.
Ketentuan ini tentu saja membuat ratusan ribu guru honorer kategori dua (K2) gigit jari. “Kami menil?ai juknis ini sangat bertentangan dengan UU dan PP 74/2008 tentang Guru dan Dosen. Dalam PP itu tidak dicantumkan harus guru yayasan atau guru yang dibayar dengan dana APBD, berhak ikut sertifikasi,” kata Plt Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi kepada JPNN, Minggu (24/4).
Seharusnya kata Unifah, guru honorer yang mengabdi dua tahun bisa mengikuti sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Bukan seperti kejadian sekarang, bertahun-tahun hidup dengan gaji minim.
“PGRI mendorong kepala daerah mengangkat guru honorer K2 yang mengabdi di daerah masing-masing dan digaji dengan dana APBD agar mereka bisa ikut sertifikasi. Paling tidak ini menjadi pertolongan pertama bagi honorer K2 yang saat ini statusnya belum jelas,” tutur Unifah. PB PGRI juga menyarankan Kemdikbud me?revisi PP 74/2008 untuk mengakomodir guru honorer K2.
Terpisah, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyatakan komitmennya memperjuangkan nasib honorer kategori dua (K2). Hanya saja, PB PGRI meminta honorer K2 tetap bersatu dan sabar.
“Namanya berjuang itu harus sabar dan jangan kesusu. Semua ada prosesnya, jangan karena satu tahap belum ada hasilnya lantas saling menyalahkan satu sama lainnya, kemudian cerai berai,” kata Plt Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi kepada JPNN, Minggu (24/4).
Dia menegaskan, meski Ketum PB PGRI Sulistiyo sudah meninggal, namun perjuangan tetap jalan. Sebab, honorer K2 merupakan anggota PGRI. “Namanya anggota PGRI akan tetap kami kawal. Memang untuk mendapatkan payung hukum bagi honorer K2 tidaklah mudah karena itu butuh kesabaran,” ujarnya.
Saat ini menurut Unifah, ada dua hal yang dituntut PB PGRI. Pertama, mendesak pemerintah membuat payung hukum bagi pengangkatan honorer K2 menjadi PNS. Kedua, mendorong seluruh kepala daerah mengangkat guru honorer K2 menjadi pegawai daerah dengan gaji layak dan masuk APBD.
“Tapi sekali lagi perjuangan PGRI tidak bisa berjalan baik bila honorer K2 tidak kompak lagi, tercerai-berai. Saya? hanya minta satukan visi misi honorer K2. Kalau ada di internal honorer K2 yang berselisih paham, silakan buat pemilihan pengurus baru dan bukan membuat forum lain yang membuat pemerintah bingung,” tandasnya.

#PNS Terancam Dipecat Gara-gara Ini
Di sisi lain, jutaan PNS yang sudah teregistrasi lewat e-PUPNS jangan senang dulu. Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap data 4.498.643 PNS yang sudah teregistrasi pendataan ulang. Bila dalam verifikasi, ditemukan ada berkas yang dipalsukan, siap-siap saja PNS bersangkutan dipecat.
“Berhasil teregistrasi di e-PUPNS belum jaminan PNS-nya sudah aman. Masih banyak tahapan yang kami lakukan untuk menguji keabsahan PNS-nya,” ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Minggu (24/4).
Dia menyebutkan, setiap data yang masuk akan dicek satu per satu keabsahannya. Bila ijazah yang digunakan palsu untuk menjadi PNS, BKN akan mencabut status kepegawaiannya. Sedangkan jika ijazah palsunya dijadikan syarat untuk kenaikan pangkat, PNS-nya dikembalikan ke pangkat semula.
“Jadi yang kami lihat mulai ijazah saat akan masuk PNS. Misalnya, sarjana ekonomi tapi ijazahnya dari universitas ilegal, nah itu langsung kami pecat. Karena syaratnya tidak sah, ijazah dikatakan palsu bila universitas yang mengeluarkan ijazahnya? tidak jelas alias ilegal,” paparnya.
Sebaliknya ijazah masuk PNS-nya sah, tapi saat kenaikan pangkat atau penyesuaian golongan menggunakan ijazah palsu, pangkat yang bersangkutan dikembalikan ke awal. “Saya tidak main-main dengan hal ini. Tim BKN sudah terbentuk khusus mericek data seluruh PNS. BKN punya kewenangan untuk membatalkan NIP PNS maupun kepangkatan PNS,” tandasnya.
Dari hasil e-PUPNS 31 Januari 2016, tercatat ada 93.721 PNS tidak mendaftar ulang. Dari 93 ribuan itu kemudian disusulkan data 35.997 PNS dari instansinya. Ada yang terlambat mendaftar 12.619 orang. Tetapi ada juga yang sudah tidak aktif tapi datanya masih ada dalam database. Sebabnya macam-macam, ada yang meninggal, pensiun, diberhentikan, dan lain-lain. (esy/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses