Rp 100 Miliar untuk Jadi Gubernur

Rp 100 Miliar untuk Jadi Gubernur
Zulkifli Hasan, Ketua MPR.
Posted by:

BABEL – Ketua MPR Zulkifli Hasan menekankan mengenai pentingnya pilkada sebagai mekanisme demokratis memilih kepala daerah. Lewat pilkada, maka kepala daerah terpilih bisa melakukan pembangunan daerah selanjutnya. Jadi kepala daerah sangat menentukan kondisi daerah.
Untuk itu diharapkan rakyat bisa memilih kepala daerah yang bisa memajukan daerahnya. Zulkifli Hasan menyatakan mendukung kepala daerah yang memiliki wawasan kebangsaan, teruji, dan memajukan daerahnya. Dalam mendukung salah satu calon kepala daerah, masyarakat harus bekerja keras.
“Jangan beli putus,” ujarnya, saat melakukan kunjungan ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (18/4). Meski demikian diakui bahwa demokrasi langsung Pilkada yang saat ini berlangsung sangat mahal. Untuk menjadi gubernur ada yang menyebut harus mengeluarkan Rp 100 miliar.
Demokrasi yang demikian menurut Zulkifli Hasan hanya akan menguntungkan kaum pemodal atau elit. Untuk itu menurut Zulkifli Hasan, demokrasi harus mempunyai norma yang tegas. “Tak hanya itu, kita harus mempunyai haluan negara agar dampak buruk dari demokrasi bisa dihilangkan,” ujarnya.

#Orang-orang Hebat PDIP Berpotensi jadi Lawan Ahok
Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan di DPR Masinton Pasaribu mengatakan, partainya masih melakukan penjaringan terbuka bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Sejauh ini ada 21 nama yang mendaftar dan Masinton menyebut mereka sebagai “orang-orang hebat”.
Menurut Masinton, dari internal PDI Perjuangan sendiri ada sejumlah nama kondang yang masuk dalam penjaringan. “Kalau dari kader PDI Perjuangan ada beberapa nama pimpinan daerah yang berprestasi. Semuanya jago-jago dan hebat,” kata Masinton di gedung DPR Jakarta, Senin (18/4).
Nama-nama itu antara lain Djarot Saiful Hidayat. Sebelum menjadi Wagub DKI Jakarta, ia adalah Walikota Blitar dengan segudang prestasi. Kemudian Boy Sadikin (mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta). “Risma (Walikota Surabaya Tri Rismaharini), Ganjar Pranowo (Guberrur Jateng), FX. Rudy (Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo) dan lain-lain,” ungkap Masinton.
Meski sudah ada 21 nama yang mendaftar ke partainya, Masinton menyebutkan peluang masih terbuka karena prosesnya masih berjalan. Bakal calon yang sudah mendaftarkan selanjutnya akan diikutkan dalam proses penyaringan di DPD dan DPP PDIP.
“Nama-nama yang telah mendaftarkan diri dari unsur masyarakat umum dan kader, penyaringan tingkat akhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan diputuskan oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan langsung didaftarkan ke KPU Jakarta,” jelasnya.
Di sisi lain, Meski sudah menegaskan dirinya tidak akan maju, nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap disorongkan dalam Pilgub DKI Jakarta Februari 2017. PDIP telah menyimulasikan pasangan. Salah satunya adalah nama Risma.
Menurut sumber di internal PDIP, sejak awal nama Risma memang terkuat. ’’Dari perhitungan kami, ada dua nama yang sebenarnya sanggup menghadang Ahok (incumbent, Red) dalam Pilgub DKI Jakarta. Yakni, Ridwan Kamil dan Risma,’’ terangnya.
Namun, nama Ridwan dicoret karena elektabilitasnya susah dikatrol setelah menyatakan tak maju. Berbeda halnya dengan Risma. Sumber tersebut mengungkapkan, Teman Ahok (ormas pengusung Ahok) pun memperhitungkan Risma.
Sebab, Risma memiliki segala kelebihan dalam kampanye. “Mau orang yang bersih, Risma bersih. Soal tegas, Risma juga tegas. Prestasinya pun nyata,’’ paparnya. Sebagai muslim, Risma pun mempunyai kelebihan. ’’Memang agama tak bisa menjadi faktor utama. Namun, faktanya, ini adalah kelebihan sendiri,’’ tambahnya.
Karena itu, kemarin muncul simulasi tentang empat nama yang dielus-elus. Yakni, Yusril Ihza Mahendra, Boy Sadikin, Tri Rismaharini, dan Djarot Saiful Hidayat. Sebenarnya ada dua nama lagi, yakni Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. “Tapi, Kang Emil (Ridwan Kamil, Red) sudah tegas tak mau maju, sedangkan Ganjar Pranowo masih ada masalah soal semen itu. Popularitasnya tengah merosot,’’ ungkapnya.
Dalam rakerda kemarin, dua pasangan calon yang kuat adalah Yusril-Boy Sadikin dan Risma-Djarot. ’’Semua masih dalam survei. Mungkin dalam dua tiga minggu ke depan hasilnya bisa diketahui,’’ ujarnya. Berdasar survei internal dari lembaga survei, tingkat akseptabilitas (kesukaan) Risma menca- pai 80 persen meski popularitasnya masih berkisar 20 persen.
Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP DKI Steven Setiabudi Musa mengakui enam tokoh itu kerap dibicarakan. Namun, dia enggan berkomentar terlalu jauh mengenai kemungkinan ke depan. ’’Yang jelas, PDIP akan memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta,” jelasnya.
Sementara itu, Boy Sadikin yang hadir dalam rakerda kemarin menyatakan, keputusan sepenuhnya berada di tangan DPP. Dia hanya berharap PDIP tetap solid, terlepas dari pilihan DPP nanti. ”Jadi, itu biarkan menja- di urusan DPP,” kata ketua nonaktif DPD DPIP DKI tersebut.
Rakerda DPD PDIP DKI kemarin dimulai sekitar pukul 10.00. Acara yang dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu dihadiri 44 pimpinan anak cabang (PAC) dan enam dewan pimpinan cabang (DPC).
Said Salahudin, pengamat politik dari Sigma, mengungkapkan, PDIP semakin menyedot perhatian setelah menunjukkan sikap tegas untuk tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama yang hendak maju secara perseorangan. ”Sikap PDIP itu jelas diapresiasi banyak pihak,” tuturnya.
Said menilai, nama-nama bakal calon PDIP sangat menarik. Menurut dia, PDIP memiliki pilihan-pilihan yang baik. ”Melihat nama-nama yang sudah ditonjolkan, peluang PDIP mempertahankan kemenangan sangat besar,” ujarnya.
Sedangkan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhamad Idrus mencanangkan program revolusi putih Jakarta. Program ini mewajibkan minum susu bagi anak-anak yang duduk dibangku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), hingga Sekolah Dasar (SD).
Adanya pencanangan program revolusi putih ini dimaksudkan untuk menjalankan pilar pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), yang termasuk dalam 3 pilar program Idrus sebagai bacagub DKI Jakarta selain Infrastruktur dan Lingkungan.
“Mulai dari anak-anak usia PAUD, TK, hingga kelas 6 SD diwajibkan meminum susu, dan Pemprov DKI Jakarta lah yang menjadi fasilitatornya nanti,” kata Idrus di Jakarta, Senin (18/4). Idrus berharap Revolusi Putih ini dapat menjadikan anak-anak DKI Jakarta bisa bersaing dengan anak-anak lain di dunia. “Ke depan, harapannya anak-anak DKI Jakarta dapat bersaing secara global,” pungkas Idrus. (adv/fat/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses