RS Daerah Jamin Perbaiki Layanan

RS Daerah Jamin Perbaiki Layanan
Posted by:

MUARA ENIM – Adanya rencana pemerintah yang akan menaikan tarif iuran peserta BPJS kesehatan per 1 April mendatang, mendapatkan sambutan positif dari manajemen RSU dr HM Rabain Muara Enim. Karena selama ini biaya klaim yang dilakukan pihak rumah sakit terkadang tidak mencukupi dengan biaya operasional yang dikeluarkan pihak rumah sakit kepada para pasien peserta BPJS kesehatan.
“Klaim yang kita lakukan kepada pihak BPJS terkadang tidak mencukupi kalau kita ambil dari tarif rumah sakit yang sebenarnya. Terutama untuk pemeriksaan secara komprehensif kepada pasien peserta BPJS kesehatan,” jelas Direktur RSU dr HM Rabain Muara Enim, dr Swandi Safitra melalui Kabid Pelayanan Mediknya, dr Elda Rusnita Sp PA, Kamis (24/3).
Untuk menutupi ketidakcukupan klaim tersebut, lanjutnya, terpaksa pihak rumah sakit melakukan subsidi silang. Artinya biaya klaim pasien yang tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif disubsidikan dengan pasien yang melakukan pemeriksaan secara komprehensif.
 Menurutnya, ada dua kelompok masyarakat peserta BPJS kesehatan yang dilayani rumah sakit. Yakni peserta BPJS kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah yang dulunya peserta Jamkesmas. Kemudian kelompok peserta BPJS non PBI seperti PNS, TNI-Polri dan swasta.
Bagi pasien peserta BPJS kesejatan kelompok PBI, maka pelayanan yang diberikan hingga sampai kelas III. Sedangkan bagi peserta BPJS non PBI, maka pelayanan kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit maksimal sampai kelas I. “Pasien peserta BPJS non PBI, bisa mendapatkan pelayanan VIP tetapi harus mengeluarkan biaya tambahan lagi diluar pertanggungan BPJS,” jelasnya.
Menurutnya, proses klaim yang dilakukan pihak rumah sakit kepada BPJS kesehatan, paling lama 15 hari. Permohonan klaim pembayaran yang disampaikan pihak rumah sakit kepada BPJS terlebih dahulu dilakukan ferifikasi. Namun sebelumnya dilakukan ferifikasi internal rumah sakit.
“Rata rata klaim yang kita sampaikan kepada BPJS kesehatan untuk biaya pasien BPJS berobat jalan sebesar Rp 700 juta/bulan. Sedangkan klaim biaya rawat inap sebesar Rp 2,5 miliyar per bulan. Pada tahun 2016 ini pembayaran klaim kita baru sampai bulan Januari, sedangkan untuk bulan Februari dan Maret masih diproses,” jelasnya.
                Dijelaskannya, dengan adanya rencana kenaikan tarif itu, pihaknya semaksimal mungkin terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien peserta BPJS kesehatan baik yang berasal dari kelompok PBI maupun non PBI. Karena semua pelayanan yang diberikan kepada pasien berlaku sama. Meski demikian dia mengaku pelayanan yang diberikan rumah sakit terkadang masih ada kekurangan disana sini. Terutama pelayanan kesehatan dibagian poli.
Sementara Kepala RSUD Dr Sobirin Musi Rawas (Mura), dr Harun, melalui Kabid Pelayanan, dr Evi Damayanti menegaskan, ada perbedaan pelayanan pasien umum, atau pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS. Hanya saja jenis obat yang diberikan kepada peserta BPJS diakui Evi, berdasarkan daftar obat yang telah ditentukan oleh BPJS. “Jenis obat yang diberikan tidak boleh diluar daftar yang telah ditentukan BPJS,” ujar Evi.
Sementara untuk kenaikan tarif peserta BPJS, ditegaskan Evi, pihak RS tidak tahu menahu. Karena klaim atau pembayaran ke RS bukan berdasarkan perorang/peserta melainkan berdasarkan paket.
“Jadi RS bayarnya berdasarkan paket, jadi sesuai dengan Permenkes  No.59/2014 tarif yang digunakan tarif Inacbg’s, setahu saya sampai sekarang belum berubah,” jelas Evi.
Dikatakan Evi, pasien RSU Dr Sobirin sendiri 60 persennya merupakan peserta BPJS. Selebihnya merupakan pengguna Jamsoskes. “Untuk pasien umum paling hanya berkisar 15 persen, karena rata-rata sekarang masyarakat sudah menjadi peserta BPJS,” kata Evi.
Senada dikatakan Kepala RSUD Siti Aiyah Lubuklinggau, Mats Idris. Menurutnya, pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS sesuai dengan standar  formal nasional. Kenaikan iuran BPJS sendiri tidak akan berdampak pada pelayanan yang diberikan, karena selama ini pihak RS sudah memberikan pelayananan sesuai standar formal nasional.
“Setiap pelayanan yang diberikan tentu sesuai standar begitupun dengan obat-obatan yang diberikan sudah ada daftar obatnya, jadi kita tidak bisa memberikan pelayanan diluar ketentuan yang ada,” jelas Mats Idris.
Mengenai faslitas kamar/ruangan, jika pasien sedang membludak, dikatakan Mats Idris, pihaknya akan merujuk ke RS lain yang melayani BPJS. “RS Siti Aisyah bukan satu-satunya RS yang melayani peserta BPJS, jadi kalau memang ruangan penuh kita koordinasi dan merujuk ke RS lain seperti RS Sobirin atau AR Bunda,” terang Idris. (luk/yat)


Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses