Pantau Pajak, Komisi XI DPR RI Datangi DJP Sumsel Babel

Pantau Pajak, Komisi XI DPR RI Datangi DJP Sumsel Babel
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, A Harisz Tohir saat mengunjungi DJP Sumsel Babel

Palembang –
Komisi XI DPR RI, datangi kantor Direktorat Jendral Pajak ( DJP) Sumsel babel yang ada di Jalan Merdeka kawasan Kambang Iwak Palembang. Kedatangan wakil rakyat tersebut tidak lain untuk memantau sejauh mana peneriman pajak didaerah, apakah sudah sesuai dengan fit yang dicanangkan belum.

Wakil ketua Komisi XI DPr RI, Hafisz Tohir dalam sambutannya mengatakan, pajak merupakan tulang punggung APBN. Bahkan, lebih dari 86,1 persen dari total APBN berasal dari pajak, ini sesuai dengan amana UU nomor 18 tahun 2016 tentang APBN. Tahun ini target penermaan pajak sebesar Rp 498 triliun.

Dari jumlah tersebut, pajak PPH ditargetkan menjadi penyumbang terbesar yaitu 119 triliun, kemudian pajak pertambahan nilai PPH dan PPH migas mencapai Rp 11,7 triliun.

“Kita datang kesini ingin melihat langsung peneriman pajak, sudah sesuai dengan fit yang dicanangkan belum,”kata Hafidz.

Menurut politisi PAN ini, dengan adanya laporan dari DJP Sumsel ini, maka pihaknya bisa mengetahui langkah apa saja yang mesti dilakukan untuk merealisasikan target yang dicanangkan. “Karena pajak ini adalah sumber PAD terbesar untuk Negara, oleh karena itu program yang dicanangkan harus jelas, sehingga target yang dicanangkan bisa terealisasi,”jelasnya.

Dalam rapat tersebut para wakil rakyat menyampaikan terhadap Penerimaan pajak, bea dan cukai serta LPEI.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumsel, Joko Imam Santosa mengatakan, bahwa Sumsel terus berbenah terutama dalam infrastruktur karena Palembang akan menjadi tuan rumah pada asian games yang akan berlangsung pada tahun 2018 mendatang.

Sedangkan Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel, M Ismiriansyah M Zain mengatakan, penerimaan pajak Sumsel tergantung dari komunitas karet, sawit dan batubara. Karena saat ini harga komoditas tersebut masih anjlok, maka langkah mereka untuk mencapai target dipastikan akan mengalami banyak kendala. “Sementara itu, wajib pajak belum terlalu banyak, namun kami terus melakukan pemahaman kepada WP untuk patuh dalam membayar pajak, dalam sosialiasi kami juga terkendala edukasi dan sosialisasi,” ujarnya.

Untuk itu, DJP mngharapkan dukungan politik dari DPR, karena saat ini pegawai pajak belum memadai, sehingga berpengaruh pada pogram Keja minslanya dalam melakukan sosialisasi pegawai masih minim sehingga WP belum begitu sadar dalam membayar pajak.

Dijelaskannya pada tahun ini target peneriman pajak mencapai Rp 15,9 triliuan sedang kan pada tahun lalu penerimaan mencapai Rp 16, 1 triliun.(del)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply