Saksi: Hidirman 3 Kali Tarik, Total Rp 5,5 M

Saksi: Hidirman 3 Kali Tarik, Total Rp 5,5 M
Kepala teler BSB, Tri Astuti dan Rika, saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tanah makam OKU, Senin (18/7). Foto: Poetra Palembang Pos
Posted by:

RIVAI – Salah satu dari empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan TPU dan RS di Kabupaten OKU seluas 10 hektar, yakni terdakwa Hidirman mengaku melakukan transaksi penarikan di Bank Sumsel Babel (BSB) Syariah cabang Baturaja sebesar Rp 5,5 miliar.

Hal ini diungkapkan Kepala Teler BSB, Tri Astuti didampingi saksi Rika di ruang sidang Pengadilan negri Klas 1 A Khusus Tipikor Palembang, Senin (18/7).

“Pak Hidirman melakukan penarikan diteler sebanyak tiga kali di rekening tabungan Bank Sumselbabel Syariah Cabang Baturaja pada akhir Desember 2015 jumlahnya Rp 1,5 miliar, “ jelas Hidirman.

Dia menambahkan, penarikan yang kedua pada 24 Desember 2014 sebesar Rp 2 miliar dan pada 27 Desember 2013 sebesar Rp 2 miliar sehingga jumlah keseluruhan mencapai Rp 5.5 miliar,” kata Tri Astuti.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim, Saiman SH didampingi dua hakim anggota Sobandi SH dan Juanida SHhakim memutuskan memberikan perintah kepada JPU agar pada sidang pekan depan nanti menghadirkan saksi-saksi lainnya.

“Sidang kita tunda pekan depan dengan agenda menghadirkan alat bukti dari jaksa penuntut umum,” tegas Saiman.

Pada sidang sebelumnya empat terdakwa duduk dikursi Pesakitan PN Klas IA Khusus Tipikor Palembang diantaranya Hidirman (warga Sipil), Najamudin (Kadinsos OKU), Ahmad Junaidi (mantan Asisten I OKU) dan Umortom (Mantan Sekda OKU).

Para terdakwa didakwa JPU M Dany SH, dengan dakwaan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp 3.482.000.000,- dimana perbuatan para terdakwa diganjar dalam dakwaan pertama pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31/1999.

Selanjutnya diubah dengan undang- undang No 20/2011 tentang perubahan atas undang- undang RI No 31/1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan atau dakwaan kedua pasal 3 ayat(1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 diubah dengan undang- undang No 20 tahun 2011 tentang perubahan atas undang- undang RI No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1.(vot)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses