Saya Mengaku Bersalah Pak Hakim

Saya Mengaku Bersalah Pak Hakim
Bupati Muba nonaktif Pahri Azhari, dan istrinya Lucianti Pahri (gunakan kursi roda), menjalani persidangan di PN Klas IA Khusus Tipikor Palembang. Foto koer/Palembang pos
Posted by:

A RIVAI – Setelah sebelumnya bersaksi untuk terdakwa lainnya, empat pimpinan DPRD Muba, kini Bupati Muba nonaktif Pahri Azhari (53), serta Istrinya Lucianti Pahri, duduk di kursi pesakitan. Pasutri itu sebagai terdakwa dugaan suap pengesahan RAPBD, dan LKPJ Bupati Muba tahun 2015, di PN Klas IA Khusus Tipikor Palembang, Kamis (07/04).
Dipersidangan, terdakwa Pahri Azhari menjelaskan bahwa dirinya baru mengetahui adanya tekanan dari dewan Muba yang disampaikan oleh Syamsudin Fei, dan Faisyar, terkait uang yang sebelumnya dikumpulkan dari SKPD. “Memang ada dana yang dikumpulkan, itu kan kontribusi dari dinas tersebut,” katanya lantang ketika menjalani sidang lanjutan dengan agenda keterangan terdakwa.
Bahkan Pahri Azhari yang mengaku semula ia menegaskan kepada seluruh SKPD dan Sekda Muba, tidak ada yang melakukan transaksional dengan anggota dewan, akhirnya tak kuat dengan pendiriannya. Hal ini diungkapkannya di muka persidangan, jika dirinya merasa tertekan dengan ancaman dari anggota dewan yang akan menginterpelasi dirinya, dan pemakzulan terhadapnya.
“Saat itu, jadi saya kumpulkan SKPD dan ngomong kalau bisa dibantu ya dibantu. Karena memang sudah panik dan takut dimakzulkan, jadi bilang seperti itu,” ujar Pahri yang juga menegaskan dana yang dikumpulkan juga tidak dipikirkan dari mana uang akan dikumpulkan berasal dari mana.
Usai mendengarkan keterangan Pahri, giliran sang istri Lucianti yang mengatakan dana yang dipinjam untuk suap terhadap dewan terkait pengesahan LKPJ dan RAPBD tahun 2015. Uang tersebut berasal dari usaha keluarganya. “Sangat disayangkan dana yang diambil dari usaha keluarga saya yang berlokasi di SPBU di Jalan Kolonel H Barlian, tepatnya di depan wisata alam Punti Kayu. Dana tersebut dipergunakan untuk suap, bahkan uang itu hingga kini belum dikembalikan,” katanya tertunduk lesu.
Lucianti yang duduk dikursi pesakitan juga mengaku hanya ingin membantu sang suami saat itu, karena takut suaminya didemo gara-gara tidak mampu membayar gaji honorer dan PHL yang ada di Pemkab Muba. “Saya sebagai istri hanya ingin membantu saja. Yang saya lakukan ini juga tanpa sepengetahuan suami saya. Karena saya memberikan uang Rp 2.65 miliar tanpa sepengetahuan suami,” ujar Lucianti sambil menahan tangis.
Menurut Lucianti, apa yang dilakukannya dengan meminjamkan uang kepada Syamsudin Fei, hanya ingin membantu sang suami tanpa memberitahukan kepada suaminya. “Saya bilang, sudah memberikan uang kepada Syamsudin Fei. Saat saya beritahu itu kepada suami saya, dia marah kenapa diberi,” cerita Lucianti.
Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim Saiman SH MH langsung mananyakan kepada terdakwa Pahri Azhari. Apakah atas perbuatan yang telah dilakukan selama ini, apakah terdakwa merasa bersalah?, terdakwa sontak mengatakan bahwa dirinya mengaku atas kesalahannya terkait memenuhi permintaan dari dewan yang disampaikan oleh Syamsudin Fei (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolahan keuangan dan Aset Daerah Muba), dan Faisyar (Kepala Badan perencanaan pembangunan Daerah Muba).
Keduanya berinisiatif sendiri untuk mencari pinjaman guna adanya permintaan dari dewan sebesar Rp 20 miliar, sehingga kepala dinas PU BM (Andi Sophan), dan PU CK (Zainal) dipanggil oleh ajudan untuk memenuhi panggilan dari orang nomor satu di Kabupaten Muba ini, guna pembahasan adanya permintaaan dari dewan kerana adanya desakan dalam rangka pengesahan LKPJ dan RAPBD 2015. “Saya mengaku bersalah Pak hakim. Memang itu kesalahan yang tak bisa ditolelir,” ujar Pahri.
Sedangkan, majelis hakim yang diketuai Saiman SH MH, didampingi dua hakim anggota Sobandi SH MH dan Juanida SH, usai mendengar keterangan dari kedua terdakwa, memutuskan bahwa sidang dilanjutkan pada pekan depan. “Sidang kita tunda, dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntutan pada tanggal 14/4/2016,” kata Saiman.
Sementara itu, Jaksa KPK Wawan Yunarwanto SH ketika dikonfirmasi usai sidang terkait fakta-fakta dipersidangan kendati terdakwa Pahri telah mengakui kesalahan atas pemberian suap kepada DPRD Muba, serta memberikan perintah kepada Syamsudin Fei dan Faisyar untuk menyelesaikan permintaan dewan untuk mengumpulkan uang dari dinas terkait.
“Terdakwa Pahri telah mengakui kesalahannya serta sopan dipersidangan serta mendapatkan penghargaan dari prisiden terkait pembangunan di Kabupaten Muba. Untuk itu dasar kami akan mempertimbangkan pidana tuntutannya nanti,” jelas Wawan.
Pantauan dilapangan terdakwa Lucianti menghadiri proses jalannya persidangan menggunakan kursi roda mengenakan baju warna jingga. Dimana terdakwa terlihat sakit, bahkan lengan tangan kanan terdakwa dipasang infus. Bahkan teman serta kerabat dekat pun hadir untuk melihat sidang berlangsung.
Diketahui, kasus suap bermula ketika Riamon Iskandar, Darwin AH, Islan Hanura, dan Aidil Fitri selaku unsur pimpinan DPRD, diduga memutuskan meminta uang Rp 20 miliar kepada Pemkab Muba, untuk kelancaran pengesahan APBD dan LKPJ. Angka Rp 20 miliar didapat atas penghitungan 1 persen dari total belanja modal APBD Muba sebesar Rp 2 triliun.
Diberitakan sebelumnya, berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Palembang pada Juni 2015, KPK saat itu menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu Bambang Karyanto (Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin), Adam Munandar (Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin), Syamsudin Fei (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin) dan Faisyar (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin).
Disusul pada Agustus 2015 KPK kembali menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Pahri Azhari (Bupati Kabupaten Musi Banyuasin periode 2012 – 2017) dan istrinya Lucianty Pahri (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014 – 2019), Riamon Iskandar (Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2014-2019), Darwin Azhar (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2014-2019), Islan Hanura (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2014-2019) dan Aidil Fitri (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2014-2019).
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Palembang telah menjatuhkan vonis terhadap 4 tersangka pertama, yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan terhadap Bambang Karyanto. Kemudian 4 (empat) tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan terhadap Adam Munandar. Dan masing-masing dipidana penjara 2 tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp 50 Juta subsider 3 bulan penjara untuk Syamsudin Fei, dan Faisyar.
Terhadap 6 tersangka lainnya, yaitu Pahri Azhari, Lucianty, Riamon, Darwin, Islan, dan Aidil Fitri, KPK telah melimpahkan perkaranya ke PN Tipikor Palembang pada 25 Februari 2016 untuk segera disidangkan. KPK masih terus melakukan pengembangan dalam penanganan perkara tersebut dan sejauh ditemukan bukti yang cukup, KPK dapat mengembangkan pada dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya.
Terakhir, penyidik KPK kembali menetapkan enam tersangka, yang semuanya Ketua Fraksi di DPRD Muba. Keenam tersangka baru itu, berinisial berinisial UMA dari fraksi PAN, PH dari fraksi PKB yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Muba, DI dari fraksi Partai Nasdem, DFA dari fraksi PKS, dan IP dari fraksi Partai Demokrat, serta dari fraksi Partai Golkar berinisial Ja. (vot)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses