SBSI Minta Oknum PNS Disnaker Dicopot (Pendekengan PHK Karyawan)

SBSI Minta Oknum PNS Disnaker Dicopot  (Pendekengan PHK Karyawan)
Puluhan masa buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumatera Selatan (Sumsel) Senin (9/10) menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Pemprov Sumatera Selatan. Foto Maulana Palembang Pos

PALEMBANG-Puluhan masa buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumatera Selatan (Sumsel) kemarin (Senin,9/10) menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Pemprov Sumatera Selatan.Adapun tuntutan dari aksi demonstrasi tersebut yaitu meminta kepada Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin untuk mencopot oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel yang terlibat dalam Pendekengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.

“Kami menggelar aksi demonstrasi ini untuk menyampaikan aspirasi yaitu meminta Pak Gubernur untuk mencopot oknum PNS yang terlibat dalam pendekengan PHK karyawan,” ujar Aidir selaku Ketua SBSI Sumsel.Aidir menjelaskan, oknum PNS Disnakertrans yang terlibat dalam pendekengan untuk membantu perusahaan dalam kasus PHK karyawan tersebut yaitu Sri Budo Wahyuningsih. “Tak hanya Sri Budo Wahyuningsih ini yang kami minta dicopot atau dipecat tapi juga seluruh jajaran pegawai Disnakertrans termasuk Kepala Disnakertrans Provinsi Sumsel untuk dipecat karena kami nilai lalai dalam menangani kasus, menyalahi tugas pokok dan fungsi serta setiap ada persoalan tenaga kerja kami (serikat buruh) tidak pernah dilibatkan dan yang terakhir UMP Provinsi Sumsel tidak ada yang dijalankan,” jelasnya.

Selain meminta agar oknum PNS Disnakertrans dicopot atau dipecat, pihaknya juga menuntut permasalahan hak normatif, upah minimum pegawai (UMP), fungsi pembinaan Dinas tenaga kerja kepada perusahaan. “Banyak hak-hak normatif karyawan atau buruh yang ditiadakan oleh perusahaan seperti Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan dengan nilai tidak selayaknya dan bahkan ada yang tidak dibayarkan atau diberikan sama sekali,” kata Aidir.Aidir mengungkapkan, untuk itulah pihaknya berharap agar Pemprov Sumsel dalam hal ini Gubernur Sumsel cepat merespon tuntutan dari pihaknya dan segera mengambil tindakan, terutama adanya oknum pegawai disnakertrans yang terlibat dalam pendekengan PHK karyawan tersebut.

“Buruh ingin adanya pembangunan dan kesejahteraan, termasuk investasi yang sehat, investor juga harus mengerti tentang persoalan buruh. Banyak buruh yang tidak ada jaminan sebagai pekerja tetap merupakan perbudakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Nasrun Umar mengatakan, jika memang benar dan terbukti adanya oknum PNS Disnakertrans yang terlibat pendekengan dalam PHK karyawan maka Pemprov Sumsel akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pns tersebut. “kami akan melakukan investigasi terlebih dahulu, apakah memang benar adanya oknum PNS Disnaker yang melakukan pembengking ini. Jika memang ada maka akan saya tindak tegas,” katanya singkat. (cw05)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply