SDA Melimpah tapi tak Dinikmati Rakyat

SDA Melimpah tapi tak Dinikmati Rakyat
Kondisi ruas jalan di Kecamatan Jirak Kabupaten Muba yang sangat memrihatinkan
Posted by:

 Adakah Program Entaskan Kemiskinan ?

 

MELIMPAHNYA sumber daya alam (SDA) tak menjamin kehidupan masyarakat di suatu daerah akan hidup sejahtera. Contohnya, Kabupaten Muba dan Lahat.

Di dua kabupaten dalam Provinsi Sumsel ini diketahui memiliki SDA melimpah. Lahat dikenal kaya akan batubara. Sedangkan Muba sudah dari dulu merupakan lumbung migas Sumsel. Selain itu, APBD Muba paling besar setelah Palembang, lebih Rp2,7 triliun tahun 2017.

Namun, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel mengungkapkan, justru dua kabupaten ini paling tinggi angka kemiskinan masyarakatnya. Angka kemiskinan  yang paling tinggi di Kabupaten Musirawas Utara (Muratara) yakni 19,49 persen atau 36,95 ribu jiwa.

Disusul Kabupaten Lahat  sebesar 16,81 persen atau  67,83 ribu jiwa. Sedangkan, Muba menduduki posisi ketiga  yakni sebesar 16,75 persen atau 106,78 ribu jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Data tersebut diungkap BPS per Maret 2017 dan di atas angka nasional sebesar 8,9 persen.

Untuk Muratara  pengecualian. Dikarenakan kabupaten ini merupakan daerah otonomi baru (DOB) setelah mekar dari Kabupaten Muratara, yang baru seumur jagung.

Pengamat Sosial, Alfitri menuturkan, masih adanya daerah yang memiliki kekayaan SDA yang luar biasa, namun angka kemiskinan masyarakat masih tergolong tinggi sangat ironis dan memrihatinkan.

“Menurut data tersebut sangat ironis, ada tiga daerah termiskin yakni Muba, Muratara dan Lahat. Kita ketahui, ketiga daerah itu khususnya Lahat dan Muba sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Maka pemerintah daerahlah yang menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkolaborasi dengan perusahan yang ada didaerah tersebut,” terangnya.

Alfitri menambahkan, ada banyak perusahaan seperti perkebunan, pertambanganan migas dan batubara di kawasan tersebut yang dikeruk perusahaan untuk dapat menjadi nilai jual ekonomi yang tinggi, sementara, rakyat sekitar tidak mendapatkan aliran yang baik dari perusahaan tersebut.

“Tentu pemerintahnya  harus mengubah orientasi dalam hal ini. Misalnya mengajak masyarakat terlibat dalam perusahaan yang menduduki tanah negeri ini. Jangan hanya mengeruk, menggali namun masyarakat tidak merasakannya,” jelas Alfitri.

Ditambahkannya, pemerintah daerah yang memilki kekuatan dapat menggandeng perusahaan seperti Chonoco Philip dan lainnya memberdayakan masyarakat dengan direkrut menjadi karyawan.

“Jadi tidak hanya  melakukan pembangunan yang tidak ada manfaatnya bagi msyarakat sekitar. Selain itu, dengan APBD yang besar, harusnya dapat dibuat program-program pembangunan yang menyentuh kepentingan dan kebutuhan rakyat, bukan justru kaya SDA dengan APBD tinggi malah rakyat tidak merasakannya,” tandas dosen Fakultas Fisip Unsri ini.

“Buat Perda atau program yang bisa mensejahterakan masyarakat. Lalu untuk perusaahaan juga jangan hanya melakukan atau menyalurkan bantuan yang sifatnya hanya topeng semata. Lakukanlah dengan benar dan sesungguhnya jangan hanya separuh hati,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Ekowati Retnoningsih mengatakan, upaya untuk menurunkan angka kemiskinan cukup sulit. Apalagi, jika pemerintah daerah setempat tidak ikut membantu.

Pemprov Sumsel sendiri,  lanjut Ekowasti, akan bersinergi dengan stakeholder, perguruan tinggi dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.

“Perguruan tinggi memiliki program pembinaan warga miskin. Begitu juga perusahaan melalui program CSRnya. Nah, nantinya mereka akan diberikan data daerah yang menjadi kantong angka kemiskinan. Di daerah itulah, program kemiskinan harus dijalankan,” ungkapnya.

Selain itu masih kata Ekowati,  Pemprov akan mendorong angka kemiskinan dengan berbagai program di sejumlah SKPD. Seperti di Dinas Sosial akan dijalankan program khusus yakni Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sasarannya untuk kepala keluarga miskin yang sudah ada usaha kecil. Usaha yang dimiliki akan didorong dengan modal usaha agar pendapatnnya bisa meningkat.

“Misalnya, penjual pempek keliling ataupun usaha kecil lainnya. Mereka dibantu modal agar usahanya berkembang dan pendapatannya meningkat. Kenapa mereka yang dipilih. Karena mereka memiliki kemauan atau niat untuk berusaha,” katanya.

Selain lanjutnya, Pemprov Sumsel juga akan memberikan program bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. Dananya berasal dari APBD Sumsel. Untuk pendanaan di segala sektor. “Daerah (kabupaten/kota) bisa mengusulkan program pembangunan. Misal pembangunan jalan dan sebagainya.

“Dananya juga bisa digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Sehingga bisa membantu pemkab/kota dalam menumbuhkan perekonomian di daerahnya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, beberapa indikator kemiskinan seperti kondisi rumah yang ditinggali, gaji yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Kedepan, ia menargetkan angka kemiskinan di Sumsel hanya menembus satu angka sehingga lebih kecil dari angka kemiskinan nasional.

“Target kami persentase bisa dikurangi hingga 1 digit. Caranya ya dengan mendorong pemda untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya,” pungkasnya. (cw05/nik)

Urutan Kabupaten/Kota Miskin (%)

1      Musi Rawas Utara     19.49

2      Lahat                             16.81

3      Musi Banyuasin         16.75

4      Ogan Komering Ilir    15.75

5      PALI                               14.53

6      Musi Rawas                 14.24

7      Ogan Ilir                       13.58

8      Muara Enim                13.19

9      Lubuk Linggau           13.12

10    Ogan Komering Ulu  12.95

11    Empat Lawang          12.44

12    Banyuasin                   11.47

13    Prabumulih                11.42

14    Palembang                  11.40

15    OKU Timur                 11.00

16    OKU Selatan               10.98

17    Pagar Alam                 8.89
Sumber : BPS Sumsel per Maret 2017.

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses