Senin, Tim Gabungan ke Nusakambangan

Senin, Tim Gabungan ke Nusakambangan
Freddy alias Fredi Budiman.
Posted by:

JAKARTA – Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) akan berkunjung ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah, Senin (15/8) pekan depan. Tim yang diinisiasi oleh Mabes Polri ini, mencari fakta terkait testimoni Fredi Budiman perihal dugaan keterlibatan oknum Bhayangkara dalam peredaran narkoba.

“Rencananya, Senin, kami akan ke Nusakambangan untuk mendapatkan informasi dan fakta,” ungkap Penanggung jawab TPFG Komjen Dwi Priyatno dalam konferensi pers di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Kamis (11/8).

Sementara, anggota TPFG Effendy Gazali mengatakan tim akan meminta keterangan terhadap nama-nama yang tertera dalam tulisan berjudul Cerita Busuk Seorang Bandit. Di antaranya ialah John Refra Kei, petugas rohaniawan, sipir, dan kerabat dekat Fredi selama di Lapas Nusakambangan.

“Karena kan kita tidak tahu, bagaimana kondisi penyampaian informasi ini. Jangan sampai ada yang ditambah-tambahkan, mengingat tidak adanya rekaman audio,” ujar dia. Selain itu, kata Effendy, tim juga akan mengecek rekaman CCTV yang ada di Lapas Nusakambangan. Tentunya, hal tersebut bisa menjadi bukti bahwa percakapan memang ada.

“Nanti, kami akan tanyakan beberapa orang di sana. Apa betul Fredi sampaikan seperti itu ke Haris. Karena saya ahli bidang komunikasi, pasti saya akan audit komunikasinya itu,” beber Effendy.

Tim yang diprakarsai Polri ini bertujuan untuk mengklarifikasi adanya keterlibatan oknum Mabes Polri dalam jaringan Fredi. Penanggung jawab TPFG Komjend Dwi Priyatno mengatakan, tim tersebut akan mengonfirmasi semua data terkait testimoni Fredi dan informasi dari Koordinator KontraS Haris Azhar.

“Kami akan cari keterlibatan oknum Mabes Polri, seperti yang dikatakan Fredi melalui Pak Haris. Ini fokus untuk menyelidiki kebenaran testimoni itu,” kata Priyatno dalam konferensi pers di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (11/8).

Dwi melanjutkan, tim terdiri dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda. Menurut Dwi, ada 18 orang dalam tim, yang di mana tiga di antaranya merupakan masyarakat sipil. Yakni Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, Ketua Setara Institute Hendardi, dan pakar komunikasi Effendi Gazali.

Lebih lanjut, kata Dwi, tim ini nantinya juga akan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan TNI terkait hasil investigasi di masing-masing internalnya. “Tim ini terbuka terhadap setiap informasi baru yang diberikan masyarakat, termasuk yang sudah didapat oleh KontraS. Kami akan proaktif agar hasilnya bisa objektif,” tandas.

#PPATK Perlu Dilibatkan

Sementara itu, salah satu kesaksian terpidana mati Fredi Budiman sebagaimana ditulis Koordinator KontraS Haris Azhar adalah soal aliran dana Rp 90 miliar kepada oknum polisi. Saat ini, Mabes Polri sudah membentuk tim investigasi untuk menelusurinya.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III Masinton Pasaribu menilai selayaknya dalam proses investigasi apalagi berkaitan dengan aliran uang, Mabes Polri bisa melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Langkah polri harus kita apresisasi karena sudah bersikap arif menghentikan sementara penyelidikan Haris. Kemudian, polri melakukan investigasi untuk menyelidiki internal dia dulu. Memang idealnya harus ada PPATK,” kata Masinton di Jakarta, Kamis (11/8).

Masinto juga mengusulkan opsi lain, yaitu saat investigasi berjalan, tim bentukan polri bisa meminta bantuan kepada PPATK terkait aliran dana para oknum polisi yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba yang pernah dikendalikan Fredi.

“Idealnya dibikin tim gabungan lintas institusi itu (Polri, BNN, TNI), dengan melibakajn PPATK. Tim gabungan penting, bersifat ad hoc untuk menelusuri kasus ini lebih luas,” tambahnya. Diketahui, pasca munculnya tulisan Haris Azhar, baik BNN, TNI maupun Polri langsung membentuk tim internal untuk mengklarifikasi kebenaran kesaksian Fredi Budiman.

Salah satu yang sudah dilakukan BNN adalah meminta keterangan mantan Kalapas Nusakambangan, Liberty Sitinjak, untuk mengetahui siapa oknum BNN yang meminta agar CCTV pengawas ruang sel Fredi dicabut.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dengan keputusan Mabes Polri menghentikan penyelidikan dugaan pencemaran nama baik terhadap Koordinator KontraS Haris Azhar, terkait kesaksian Fredi Budiman dalam tulisan Cerita Busuk dari Seorang Bandit.

Sebaliknya, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu justru menantang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ikut berperan dalam menguak curhatan Fredi, terutama mengenai aliran dana ratusan miliar kepada oknum pejabat BNN dan Polri.

Bila yang dikatakan Fredi benar, maka itu termasuk tindak pidana korupsi yang harus ditindak. “Kemana KPK? Harusnya di sini dia bertindak kalau betul korupsi ini berasal dari uang narkotik,” kata Fahri menjawab JPNN di gedung DPR.

Ia setuju Bareskrim Polri menunda pelaporan tiga institusi atas dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Haris. Sebab, tulisan aktivis HAM itu juga sebagai kritik masyarakat untuk lembaga-lembaga penegak hukum.

Yang perlu didalami adalah, apakah Haris mempunyai alat bukti dan fakta terkait pengakuan Fredi. Apakah ada oknum jenderal yang disebut namanya. Sebab, Haris juga tidak boleh sembarangan apalagi menulis berdasarkan katanya.

“Kalau memang sudah ada fakta diungkap saja. Dan saya ingin pihak kepolisian, TNI dan BNN bertindak tegas. Sebab, kita sampai kiamat nggak bisa berantas narkoba kalau ada pedagangnya. Sebelum jadi wabah, masuk jadi darah lembaga-lembaga ini, harus distop dari awal,” tegasnya.

Fahri juga menentukan keberadaan PPATK. Sebagai lembaga yang dibentuk guna membersihkan sistem keuangan dari duit kotor, mereka seharusnya punya peran. “PPATK juga. Harusnya sudah ada data seperti ini, tindak lanjutnya oleh penegak hukum lain harusnya cepat. Nggak perlu nunggu presiden bentuk tim ini itu. Perangkat hukum kita sudah kuat, tinggal aparaturnya menjalankan,” pungkasnya.

#Dua Napi Masih Kendalikan Narkoba

Selain itu, dua narapidana Lapas Tanjunggusta, Medan ditangkap Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Keduanya ditangkap karena mengendalikan masuknya narkoba dari Malaysia ke Sumatera utara (Sumut).

NMY dan S yang sebelumnya tersangkut kasus yang sama ini diciduk berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya seorang WN Malaysia berinisial MFBS saat berupaya menyelundupkan sabu 1,025 kilogram ke Sumut. Pria bertubuh gempal ini diringkus begitu pesawat AirAsia yang ditumpanginya mendarat di Bandara Internasional Kualanamu (KNIA).

Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu, Zaky Firmansyah menyatakan, MFBS diamankan pada Kamis sore. Menurut dia, barang bukti itu ditemukan dari selangkangan MFBS yang dibalut dengan kaos kaki.

Selanjutnya, Bea Cukai Kualanamu melakukan pengembangan. Hasilnya, seorang tersangka bernisial MYA ditangkap di salah hotel daerah Kota Medan. “Diduga pemilik barang bernisial NMY dan S (narapidana di Lapas Tanjunggusta). Semua tersangka ada 4 orang, seorang WN Malaysia dan tiga lagi warga Medan,” kata Zaky seperti diberitakan Sumut Pos (Grup Palembang Pos) kemarin (11/8).

Atas perbuatannya, keempat tersangka melanggar UU No 17/2006 tentang Perubahan atas UU No 10/1995 tentang Kepabeanan dan UU No 35/2009 tentang Narkotika. “Semuanya diancam hukuman mati,” tambah Zaky.

Sementara, Direktur Reserse Narkoba Poldasu, Kombes Pol Edi Iswanto mengaku, pengungkapan kasus narkoba di bandara ini, baru kali pertama berhasil diungkap. Disebut, pihaknya berhasil mendapat pengirim, penjemput dan pemesan. “Kami sedang cari HP kedua tersangka di Lapas,” singkatnya.

Hadir dalam paparan kasus tersebut di antaranya, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara Iyan Rubiyanto, Kapolres Deliserdang AKBP Robert Da Costa, GM PT Angkasa Pura II KNIA Iwan Khrishadianto, Kepala Kantor Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Anwar, Kasi Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Kualanamu Orlando dan pejabat BNN Provinsi/kabupaten. (fat/mg4/sam/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses