Sepakat Sumsel Harus Kondusif

Sepakat Sumsel Harus Kondusif
Posted by:

##Giliran Pilkada Banyuasin Disoal
##Empat Paslon Tolak Hasil Pilkada

BANYUASIN – Pesta demokrasi lima tahunan di Provinsi Sumatera Selatan telah usai, Rabu (27/06/18) kemarin. Sejumlah lembaga survei telah melakukan hitung cepat (quick count) dan hasilnya sudah diketahui beberapa pasangan calon (paslon) unggul dalam perolehan suara.
Meski hasil hitung cepat tidak akan jauh berbeda dengan hitung manual, finalnya tetap pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, masyarakat diharapkan tidak gampang terprovokasi dan terus menjaga suasana kondusif di daerah masing-masing. Semua pihak harus sepakat, apapun hasilnya Sumsel harus tetap kondusif.
Apapun keputusan KPU, semua pihak harus patuh. Berarti itulah kepala daerah pilihan rakyat. Meski demikian, tetap disediakan saluran resmi untuk melakukan gugatan dan lainnya terkait ketidakpuasan proses pilkada tersebut.
Kisruh pascapencoblosan mulai terjadi di beberapa daerah di Provinsi Sumsel. Sebut saja, di Kabupaten Muara Enim dan Lahat. Massa menggeruduk lembaga penyelenggara pilkada karena merasa tidak puas atas proses yang sudah berlangsung. Kali ini, giliran Pilkada Kabupaten Banyuasin yang disoal.
Empat pasangan calon (paslon) ‘’menggugat’’ paslon nomor 5 yang unggul hitungan cepat, H Askolani dan H Slamet Somosentono (Solmet). Kempat paslon masing-masing Arkoni-Azwar Hamid (nomor 2), Husni Thamrin-Supartijo (nomor 3), Syaiful-Agus Salam (4), dan Agus Yudiantoro-Azuar Bidui (nomor 1), sepakat menandatangani surat penolakan hasil Pilkada Banyuasin, Kamis (28/06/18), sekitar pukul 20.00 WIB.
Menurut keempat paslon, dalam penyelenggaraan pemilu Banyuasin tidak sesuai azas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber).
H Arkoni MD, calon Bupati nomor urut 2, mengatakan dalam pelaksanaan Pilkada Banyuasin sudah banyak ditemukan pelanggaran serta kejahatan pemilu yang dilakukan secara struktural, sistematik dan masif. Secara de facto, kata dia, Pilkada Banyuasin gagal, untuk pertumbuhan dan perkembangan demokrasi. Tercermin dalam tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai 50 persen.
“Maka kami sepakat untuk menolak hasil Pilkada Banyuasin 2018. Kemudian menuntut Pemilihan suara ulang, serta KPUD Banyuasin mendiskualifikasi paslon money politik dan adanya keterlibatan ASN mendukung pasangan tersebut,” tegas Arkoni, saat jumpa pers di Rumah Makan Sederhana Jalan Palembang – Betung KM 12, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin.
Sambung Arkoni, dalam Pilkada ini, ditemukan kecurangan dilakukan pasangan Solmet, seperti money politik yang terjadi di Desa Purwosari Kecamatan Makarti Jaya. Kemudian ditemukan kotak suara yang tidak ada segel.
“Malam kemarin (27/6/18), tim kami menemukan sejumlah uang sebesar Rp 10 juta di Desa Purwosari Kecamatan Makarti Jaya. Pelaku mengaku uang tersebut diberikan oleh salah satu calon wakil Bupati yang unggul kepada petugas PPS. Bahkan petugas PPS sudah membuat surat pernyataan kepada tim kami. Sedangkan kotak suara yang sudah dibuka dan tidak ada segel di Desa Tirta Harja, Kecamatan Muara Sugihan,” ungkap Arkoni
Tidak hanya itu, lanjut Arkoni, adanya keterlibatan ASN dalam politik praktis, membuat Pilkada Banyuasin tidak kondusif. “Adanya keterlibatan ASN maka munculnya kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada. Kami sudah mengumpulkan bukti keterlibatan ASN. Untuk itu persoalan ini segera akan dilaporkan,” cetus Arkoni. (cw04)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses