Sering Dihambat Kebijakan Pusat

Sering Dihambat Kebijakan Pusat
Posted by:

Terkait Pembangunan di Daerah

Tasik, Palembang Pos.-
Pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan yang lebih baik jika diberi kewenangan yang lebih, namun persoalannya, pembangunan di daerah seringkali terkendala kebijakan pemerintah pusat.
Demikian dikatakan Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin SH saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Jangka Panjang Menengah (RJPMD) Daerah Sumsel 2013-2018 di ruang Sriwijaya Hotel Swarna Dwipa, kemarin (13/2).
Alex mengatakan, seringkali pembangunan di daerah ini terkendala kebijakan pusat. Padahal sebenarnya bisa saja daerah membangun jauh lebih baik asalkan diberikan kewenangan lebih. “Ini juga yang menyebabkan rencana pembangunan daerah kita belum maksimal,” ujarnya.
Dia menjelaskan, rencana pembangunan daerah seperti Infrastruktur yang telah difikirkan dan dirancang dengan matang malah akhirnya tersendat.
“Kita bisa lebih cepat asal diberikan wewenang lebih terkait kebijakan membangun daerah. Bahkan, dalam waktu 3 tahun kedepan Sumsel akan melompat jauh dengan dukungan dari bupati dan walikota se-Sumsel,” bebernya.
Contoh pembangunan daerah yang seringkali tersendat kebijakan pusat tersebut kata Alex, seperti infrastruktur tol Sumatra dari Lampung ke Aceh yang diawali Palembang- Indralaya yang sampai sekarang belum dapat dilaksanakan.
Selanjutnya sambung Alex, double track Tanjung Api-Api menuju Tanjung Enim yang juga terkendala kebijakan pusat yang harus memiliki KP (Kuasa Pertambangan).Padahal sebelumnya PT Adani sudah menyetujui untuk membangun itu di Sumsel.
“Double track ini sudah ditandatangani di New Delhi pada 2011 dengan disaksikan Presiden SBY. Bahkan sudah ada DED, sudah dilakukan studi tapi terbentur peraturan Mentri Perhubungan yang mengharuskan  ada kuasa pertambangan bagi yang ingin memangun double track,” katanya.
Bahkan, lanjut Alex, rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api yang sampai sekarang tak kunjung selesai, padahal persyaratan sudah dipenuhi, 3000 hektar di TAA, dengan kedalaman 22 meter, agar kapal besar bisa berlabuh. Tapi sampai sekarang pun belum terealisasi.
“Suatu daerah memang haruslah diberi kewenangan lebih dan tak harus berlebihan. Setelah ini, saya bertekad bersama bupati/walikota untuk main keras, tidak perlu izin dan akan bangun sendiri. Saya minta bupati walikota dukung ini, kita rakyat Sumsel mendukung penuh apalagi ini demi kepentingan seluruh rakyat Sumsel,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Alex juga berencana akan menghentikan kontribusi ke pusat dan memprioritaskan pembangunan Sumsel. Tujuannya adalah menata ulang hubungan pemprov dengan kabupaten dan kota, karena dukungan dan kerja sama yang penting.”Jika ada sedikit wewenang, kita targetkan semua pembangunan bisa maju kedepannya. Jadi mulai sekarang nanti dulu membantu daerah diluar Sumsel. Kita prioritaskan daerah kita saja dulu,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Yohannes H Toruan mengaku jika, perkembangan KEK tersebut masih menunggu rapat bersama Menteri Perekonomian untuk keputusan akhir. “Sebenarnya tinggal ketuk palu. Tapi persoalanya kapan rapat itu digelar,” katanya.
Yohanes meambahkan, di TAA ini ada istilah DPJLS yaitu Daerah yang berdampak penting dan memiliki cakupan luas serta bernilai strategis padahal ini sudah ditetapkan DPR 2008 lal. Tapi sekarang malah di anulir lagi oleh pemerintah pusat.
Selain itu, daerah permukiman juga dikatakan harus DPJLS padahal ketentuan kalau suatu daerah memiliki kawasan hutan diatas 30 persen maka tidak perlu lagi permukiman.”Kita ini 40 persen kawasan hutan kita. Tapi yang anehnya ada daerah yang ditetapkan dari daerah hutan produksi terbatas menjadi hutan produksi padahal usulannya harus ada dari bupati dan gubernur. Ini tidak ada tapi tiba-tiba ditetapkan sepihak seperti itu seluas 23 ribu hektar di OKU. Artinya orang pusat itu tidak beres,”pungkasnya.
Direktur Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Naisonal, Arifin Rudiyanto menungkapkan,  fokus RPJMN 2015-2019 adalah Pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah SDA, pembangunan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas dan penguasaan iptek untuk melahirkan inovasi.
“Tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh nasional dan Sumsel adalah adalah membangun daya saing berbasis inovasi yang memiliki keunggulan kompetitif, memperkuat ketahanan pangan nasional, mempertahankan lumbung pangan, meningkatkan produksi hortikultura. Karena Sumsel adalah lumbung pangan nasional,” pungkasnya. (ati)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses