Soal Blok Masela, Akhirnya Bela Rizal Ramli

Soal Blok Masela, Akhirnya Bela Rizal Ramli
Posted by:

JAKARTA – Polemik soal Blok Masela akhirnya terselesaikan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo hari ini. Presiden yang akrab disapa Jokowi itu memutuskan Plan of Development (PoD) Blok Masela berada di darat. Keputusan ini diambil presiden setelah melalui kalkulasi, perhitungan dan melihat banyak pertimbangan.
“Dari kalkulasi, dari perhitungan, dari pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya hitung, kita putuskan dibangun di darat,” ujar Jokowi di ruang tunggu keberangkatan Bandara Udara Supadio, Pontianak, Rabu (23/3).
Keputusan presiden ini sejalan dengan usul dari Menko Maritim Rizal Ramli yang memang menginginkan pengerjaan proyek itu di darat. Gara-gara usul itu, ia sempat berdebat dengan Menteri ESDM Sudirman Said di media sosial. Menteri Sudirman menginginkan proyek itu dibangun di laut.
Salah satu pertimbangan Jokowi mengambil keputusan itu adalah untuk perekonomian daerah. Selain itu, menurutnya, ekonomi nasional juga mendapat imbas dengan adanya pembangunan Blok Masela tersebut.
“Ini juga terkait pembangunan wilayah, regional development. Kita juga ingin agar terkena dampak dari pembangunan besar Proyek Masela ini,” imbuh Jokowi. Keputusan presiden ini akan ditindaklajuti Menteri ESDM dan oleh SKK Migas.
Di sisi lain, Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin mendukung rencana Presiden Joko Widodo melanjutkan proyek pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Terdakwa kasus pencucian uang itu menegaskan bahwa Hambalang adalah aset negara yang tidak boleh disia-siakan.
“Aset negara jangan sampai disia-siakan. Lebih bagus dimanfaatkan, cuma dengan aturan supaya aset tidak sia-sia,” kata Nazaruddin sebelum mengikuti persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (23/3).
Dia mengatakan, siapapun yang memerintah sekarang ini harus melanjutkan proyek tersebut. “Itu kan uang rakyat, harus dimanfaatkan,” ujar mantan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat itu. Seperti diketahui, Jokowi menekankan bahwa pemerintah ingin menyelamatkan aset negara di Hambalang.

#PNPM Dirancang untuk Bancakan
Terpisah, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menduga, program PNPM Mandiri yang digulirkan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2007-2014 sengaja dibuat sebagai bancakan. Karena itu tak heran setelah program berakhir, banyak muncul persoalan.
“PNPM didesain untuk bancakan memang dari awal. Kalau bisa dibilang ini sengaja dibuat tidak ada mekanisme kontrol, sehingga bancakan itu terjadi, korupsi di segala level menjadi mulus,” ujar Adhie, ditemui Senin (21/3). Selain itu, program yang berjalan selama ini kata Adhie, juga sangat kecil, dibanding besaran dana yang digulirkan dalam program PNPM Mandiri.
“Saya tidak kaget kalau sekarang aset PNPM Rp 12 triliun dan menjadi terbengkalai. Mau tutup buku begitu saja, tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Ini semua karena memang sejak awal didesain begitu,” ujarnya. Adhie meminta agar program gaya PNPM distop. Jangan ada lagi perebutan untuk menguasai mekanisme perekrutan, apalagi memaksakan agar fasilitator pendamdping sejenis PNPM dipakai.
Karena semangat membangun desa yang dibangun dengan lahirnya UU No.6/2014 tentang Desa juga sudah berubah. “Sekarang kan mulai muncul rebutan kewenangan menguasai sistem. Padahal semangat membangun desa sekarang sudah digencarkan,” ujar Adhie.
Saat ini memang banyak kasus korupsi dan penyelewengan dana eks PNPM Mandiri. Misalnya di kecamatan Malo, Bojonegoro, Jawa Timur. Ketua Unit Pengelola Keuangan PNPM Kecamatan Malo Wakhid, divonis kurungan 2 tahun penjara dan bendahara UPK PNMP Kecamatan Malo Lilik Marhaeni, divonis hukuman penjara 4 tahun.
Keduanya terbukti menyelewengkan dana PNPM. Kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Teon Nila Serua, Maluku Tengah. Laporan penyelewengan sudah masuk ke kejaksaan dengan nilai kerugian sekitar Rp 900 juta. (gir/flo/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses