Soal Penahanan Irman Gusman, DPD Telah Terima Surat KPK

Soal Penahanan Irman Gusman, DPD Telah Terima Surat KPK
Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Wakil Ketua National Bureau of Corruption Prevention (NBCP) Tiongkok Liu Jianchao, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6). Pertemuan mereka untuk membahas rencana kerjasama anti korupsi antar kedua negara. Foto imam/jpnn
Posted by:

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menerima surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tertanggal 19 September 2019. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad, saat memimpin Rapat Paripurna DPD, di Gedung Nusantara V, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/9).

“Ada surat yang diterima Pimpinan DPD dari KPK dalam amplop. Tapi di dalam suratnya tidak ada klasifikasi rahasia, isinya juga rahasia umum,” kata Farouk. Surat tersebut lanjutnya, dengan Nomor 609/23/09/2016, lampiran satu. Perihalnya pemberitahuan penahanan atas nama tersangka Irman Gusman.

Isinya kata senator asal Nusa Tenggara Barat itu, disampaikan kepada DPD RI bahwa saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tipikor penyelenggaraan negara yang menerima janji atau hadiah.

“Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pengurusan kuota impor gula yang diberikan oleh Bulog kepada CV Semesta Berjaya di tahun 2016,” imbuh Farouk.

Diduga lanjutnya, dilakukan oleh tersangka Irman Gusman selaku Ketua DPD RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b gratifikasi atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor.

“Sehubungan hal tersebut di atas, diberitahukan kepada DPD RI, untuk kepentingan penyidikan, sejak hari Sabtu, tersangka Irman Gusman telah dilakukan penahanan di Rutan kelas 1 di Rutan Guntur,” imbuhnya.

Di sisi lain, KPK akan memeriksa Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Sumatera Barat Farizal, Rabu (21/9). Farizal ditetapkan sebagai tersangka suap permainan perkara gula tanpa standar nasional Indonesia yang menjerat terdakwa Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto.

“Jaksa F akan diperiksa KPK besok 21 September 2016,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Selasa (20/9). Sebelumnya, Farizal dikabarkan sudah diperiksa secara internal di Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung.

Farizal merupakan jaksa penuntut umum Kejari Padang yang menuntut Xaveriandy dalam perkara tersebut di Pengadilan Negeri Padang. Dia diduga menerima suap Rp 365 juta dari Xaveriandy. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Situmorang, Farizal dalam praktiknya berperan seolah-olah sebagai penasihat hukum Xaveriandy.

Farizal membuatkan eksepsi dan mengatur saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa. Dari penyelidikan kasus ini, KPK menemukan dugaan keterlibatan Ketua DPD Irman Gusman. KPK kemudian menangkap Irman yang diduga menerima suap dari Xaveriandy dan sang istri Memi terkait rekomendasi mendapatkan kuota distribusi gula Perum Bulog untuk Provinsi Sumbar 2016.

#Ajukan Praperadilan

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad menyatakan DPD belum akan menggelar Rapat Paripurna Luar Biasa pemilihan Ketua DPD pengganti Irman Gusman.

“Meski KPK sudah menyurati DPD, tapi belum sampai ke sana (paripurna luar biasa, red),” kata Farouk kepada wartawan, di Gedung Nusantara V, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/9). Salah satu alasan DPD belum menggelar paripurna lanjutnya, karena pihak tersangka mengajukan gugatan praperadilan.

“Ada surat dari kuasa hukum Pak Irman yang akan ajukan gugatan. Kita tunggu dulu. Nanti setelah ada putusan pengadilan baru dilanjutkan prosesnya di DPD. Ya sudah, kita tunggu itu,” tegasnya. Saat ini imbuhnya, kepemimpinan DPD dua orang, sebab ketua sudah diberhentikan oleh Badan Kehormatan (BK). Terpisah, bersediakah Irman melepaskan jabatannya sebagai Ketua DPD, meski dirinya telah menyandang status tersangka suap rekomendasi kuota distribusi gula Perum Bulog untuk Provinsi Sumatera Barat 2016.

Pengacara Irman, Tommy Singh, dikonfirmasi wartawan mengaku tidak mengurusi masalah politik. Namun, saat ditanya apakah Irman bersedia dicopot dari jabatannya karena berstatus tersangka, Tommy menjawab tegas. “Mana ada orang bersedia dicopot,” tegas Tommy di kantor KPK, Selasa (20/9).

Ia mengaku Irman memang tidak bercerita soal jabatan ketua DPD kepadanya. Menurut Tommy, kliennya saat ini tengah fokus menghadapi kasus hukum. “Dia kan fokus ini saja,” katanya. Seperti diketahui, Badan Kehormatan (BK) DPD dalam rapat pleno, Senin (19/9) malam memutuskan mencopot Irman Gusman dari jabatan ketua DPD.

Irman lengser setelah ditangkap dan ditahan KPK karena dugaan menerima suap dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi sebesar Rp 100 juta. Suap diberikan karena Irman merekomendasikan CV Semesta Berjaya mendapat kuota distribusi gula Perum Bulog untuk Provinsi Sumbar 2016.

Sampai saat ini, Irman masih bingung dengan kejadian yang menimpanya. “Dia bingung apa yang terjadi. Dia masih shock kok bisa begini,” kata Tommy Singh. “Fight saja kalau memang tidak benar,” timpal Tommy.

Dia mengatakan, masih tetap akan berupaya mengajukan penangguhan penahanan untuk Irman. “Mungkin besok, nunggu kepastian,” kata dia. Namun, ia mengatakan, belum terpikirkan untuk mengajukan praperadilan. Hanya saja, semuanya yang terkait kasus ini masih dipelajari. (fas/boy/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses