Sunny Biasa Jadi Perantara Ahok

Sunny Biasa Jadi Perantara Ahok
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta.
Posted by:

JAKARTA – Sunny Tanuwidjadja, staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang hari ini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku disodori pertanyaan soal hubungan antara pengembang reklamasi dengan gubernur yang beken disapa dengan nama Ahok itu. Sunny bahkan menjadi mediator antara Ahok dengan pengembang.
“Intinya saya menerima informasi dari pengembang dan saya menyampaikannya kepada pak gubernur dan eksekutif,” katanya usai menjalani pemeriksaan selama 8,5 jam di KPK Rabu (13/4). Lantas, informasi apa yang dimaksud Sunny? “Seputar usulan-usulan raperda (rancangan peraturan daerah, red),” tegasnya.
Namun, Sunny menegaskan bahwa dirinya tidak hanya mengatur pertemuan antara Ahok dengan pengembang reklamasi. “Bukan cuma pengembang,” katanya. Mantan peneliti di CSIS itu mengatakan, Ahok biasanya bertemu sendiri dengan pengembang. Tapi, kata Sunny, biasanya Ahok juga meminta bantuan untuk mengatur jadwal pertemuan. “Kadang-kadang, tidak selalu,” katanya.
Sedangkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Aziz terlihat santai menanggapi tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama yang menyebut hasil audit lembaga auditor negara itu terkait dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras menipu. Harry justru mengajak masyarakat menilai tingkah dan perkataan gubernur yang beken disapa dengan nama Ahok itu.
Menurutnya, BPK merupakan lembaga negara. Dalam bekerja, BPK juga mengacu pada aturan. “Kita punya negara, punya tata hukum dan punya aturan. Jadi silakan saja ditafsirkan. Rakyat kita sudah bebas merdeka menafsirkan segala sesuatu mana yang patut, mana yang pantas, mana yang sopan santun,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (13/4).
Bekas anggota DPR dari Golkar itu menambahkan, audit investigatif BPK tentang pembelian lahan RS Sumber Waran merupakan permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harry menegaskan, hasil audit BPK atas pembelian lahan RS SUmber Waras juga sudah diserahkan ke KPK. “Kami sudah melakukan pemeriksaan, dan itu atas permintaan KPK. Hasilnya sudah diserahkan kepada KPK. Sekarang bolanya ada di tangan KPK,” tegas Harry.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sudah dimintai keterangan terkait penyelidikan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras pada Selasa (12/4). Dengan begitu, menurutnya, masalah itu menjadi lebih jelas.
“Saya terima kasih sama KPK kemarin. Kalau saya enggak dipanggil, jadi liar di luar, seolah-olah saya bersalah,” kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/4). Kasus itu mencuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2014. Menurut data BPK Jakarta harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.
Namun, Ahok menyatakan, temuan BPK tidak masuk akal. Ia mencontohkan terkait perbandingan harga tanah yang dibeli PT Ciputra Karya Utama dengan Pemprov DKI. “Yang dilaporkan BPK itu enggak masuk akal. Yang Ciputra tuh belinya harga pasar, kalau pakai NJOP benar. Saya beli harga NJOP. Kalau dibandingkan harga pasar saya lebih murah,” ucapnya.
Karena itu, Ahok menyebut, laporan BPK tidak fair. “Berarti kamu udah enggak fair, menipu. Laporan BPK itu menipu,” ujarnya. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyatakan, BPK mempertanyakan mengenai pembelian lahan RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara karena tidak sesuai dengan NJOP.
Ahok menyatakan, pembelian lahan RS Sumber Waras sudah sesuai harga NJOP yang dibedakan berdasarkan zona lokasi. NJOP ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. “Yang nentuin angka-angkanya staf ahli semua, bukan kami loh,” ungkap Ahok.

#Sadapan Percakapan Sunny dan Sanusi Diputar
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendengarkan sadapan pembicaraan antara tersangka suap raperda reklamasi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dengan Sunny Tanuwidjadja, staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Sadapan itu didengarkan saat memeriksa Sunny sebagai saksi untuk Sanusi, Rabu (13/4). Sunny pun mengakuinya saat dikonfirmasi wartawan. “Sadapan antara saya dengan Sanusi,” kata Sunny usai diperiksa KPK 8,5 jam, Rabu (13/4).
Dia tak mau menjelaskan detail isi sadapan yang diperdengarkan. Yang jelas, kata dia, sadapan itu adalah percakapannya dengan Sanusi. “Intinya kenapa raperda ini lambat, lalu soal raperda ini apakah pak gubernur sudah setuju atau belum,” kata dia.
Sementara itu, Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan tuntas diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (13/4). Aguan yang datang sekitar pukul 9.45, itu baru keluar dari markas komisi antirasuah pukul 18.00.
Aguan yang diperiksa untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi itu tak langsung pulang. Dia sempat duduk sejenak di dalam lobby KPK. Namun bos perusahaan properti yang mengenakan baju batik ungu itu hanya beberapa menit duduk sambil menunggu mobil jemputan datang. Sekitar pukul 18.08, satu unit Toyota Alphard putih bernomor polisi B 88 IF naik ke halaman kantor KPK.
Aguan pun langsung berjalan menuju mobil. Namun, dia sebelumnya harus berhadapan dengan sejumlah wartawan yang sudah menunggu penjelasannya sejak pagi. Aguan berupaya menerobos kerumuman wartawan dengan kawalan ketat petugas KPK.
Namun, tak terlontar sepatah kata pun dari mulutnya. Ia hanya mengumbar senyum sambil berjalan perlahan menuju mobilnya. Aguan tetap tenang dan tak mau jawab pertanyaan wartawan. Setibanya di dalam mobil Aguan sempat melambaikan tangan kepada media. Baik datang maupun pulang, dia cuma melempar senyuman.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, Aguan diperiksa terkait perannya dalam pembahasan raperda reklamasi. Selain itu, ia menambahkan, penyidik juga mencecar Aguan soal dugaan suap terkait raperda reklamasi. “Penyidik menanyakan peran masing-masing orang terkait kasus ini,” kata Yuyuk, Rabu (13/4). (boy/fat/gil/jpnn)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses