Pemprov Sumsel Optimis Tak Akan Ganggu Pasokan Batu Bara

Pemprov Sumsel Optimis Tak Akan Ganggu Pasokan Batu Bara
Posted by:

Pergub 23 Tahun 2012 Tetap Dicabut

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) hakul yakin sudah mengambil kebijakan yang tepat dan prorakyat terkait larangan angkutan batubara melalui jalan umum.

Pemprov Sumsel  memberlakukan putusan tersebut meski Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengklaim kurang tepat.

Gubernur Sumsel Herman Deru tetap  pada putusannya dengan mencabut Pergub Sumsel Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara menggunakan jalan umum.

 “Tidak ada perubahan apapun. Pergub terkait angkutan batubara itu tetap dicabut,” ujar Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Media dan Komunikasi, Alfrenzi Panggarbesi, Jumat (09/11).

Alfrenzi mengakui pihak yang menolak putusan dari Gubernur Sumsel itu harusnya memahami dan mengerti maksud dari kebijakan tersebut. Bahkan termasuk APSLI, kata dia, Gubernur Sumsel sendiri melakukan kebijakan itu bukan dengan maksud menutup akses angkutan batubara. Melainkan mengalihkan ke jalur khusus sesuai amanat peraturan daerah tersebut.

 “Lagipula pasokan batubara tidak akan terganggu karena masih ada lewat kereta api oleh PTBA dan perusahaan swasta dan jalan khusus yang tetap beroperasi,” ucapnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nasrun Umar mengungkapkan, per 8 November 2018 tidak ada angkutan batubara yang melintas jalan umum.

 “Dari pantauan kami hari ini (kemarin), di jalan umum sudah tidak lagi terlihat adanya truk angkutan batubara melintas,” ucapnya.

Meski demikian, sebagai regulator yakni pemerintah provinsi, saat ini pihaknya tengah mencari win win solution terkait hal itu.

“Kami simpulkan ada dua cara yang diterapkan penataan ulang angkutan batubara, jangka pendeknya adalah satu-satunya jalan angkutan batubara yang ada adalah milik PT Titan Infrastucture Energy (sebelumnya milik PT Servo) yang bisa dipakai. Bisnisnya (pembicaraan antara PT Titan dengan perusahaan angkutan batubara) kita tidak bisa masuk ke dalam,” ungkapnya.

Untuk jangka panjang, kata Nasrun, pihaknya sedang membuat jalur khusus untuk angkutan batubara. Dengan begitu diyakini tidak akan mematikan bisnis batubara yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Sumsel.

Nasrun menuturkan dalam dua pekan ke depan akan terlihat apakah putusan itu berdampak atau tidak bagi angkutan batubara dan pasokan listrik. Karenanya pemerintah provinsi juga sudah mencarikan solusi atas hal itu melalui solusi jangka pendek dan jangka panjang.

‘’Persoalan angkutan batubara ini bukan persoalan baru. Kalau sudah kita lakukan nanti pasti ada evaluasi, dua minggu ke depan. Bukan pergub yang dievaluasi melainkan seperti apa seharusnya yang dilakukan agar batubara tetap bisa dipasok namun tidak menggunakan jalan umum,” ucapnya.

Nasrun mengatakan PT Titan sendiri sudah menjamin jalur khusus yang tersedia dapat menampung kebutuhan 15 juta ton batubara.

 “Jumlah batubara yang biasa diangkut melalui jalan umum sekitar 3,5 juta ton per tahun. Adapun kapasitas jalan khusus lebih dari itu,” katanya.

Pihaknya berharap ke depan bila ada investor batubara yang hendak memanfaatkan sumber daya alam di Sumsel bukan hanya mengurus izin investasi. Melainkan juga memastikan bersedia membangun jalan khusus batubara.

“Ke depan jika ada investor batu bara harus ada izin, disertakan bersedia ikut serta membangun jalan khusus batu bara. Saat ini sudah ada beberapa investor yang ingin membuka jalan sodetan yang berhubungan langsung dengan jalur khusus angkutan batubara dan ada juga yang ingin membuka jalan khusus lain,” tandasnya

Untuk diketahui,  APLSI menilai pencabutan Pergub Nomor 23/2012 tentang Tata Cara Angkutan Batu Bara di Jalan Umum membuat sejumlah pengusaha resah. Pernyataan diungkapkan juru bicara APLSI, Rizal Calvary, Kamis (08/11).

Rizal mengatakan, dampak dari kebijakan tersebut, seluruh angkutan batu bara di Sumatera Selatan terancam lumpuh.  tak menutup kemungkinan hasil tambang juga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

“Dengan kebijakan Pemprov Sumsel ini, semua pelaku usaha khususnya pertambangan resah. Sebab semua angkutan batu bara terancam tidak bisa beroperasi dan siap-siap pasokan ke pembangkit listrik akan terhenti,” katanya. (cw05)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses